AL-QUDS — Targetnya tetap sama, hanya namanya yang berganti. Setelah berbulan-bulan gagal total mencari satu saja negara yang sudi menampung warga Palestina dari Jalur Gaza, dan setelah gelombang penolakan internasional yang meluas terhadap istilah “migrasi sukarela”, Israel kini menghidupkan kembali proyek usang tersebut. Kali ini, rencana aneksasi itu dikemas ulang di bawah etalase baru: “Rencana Kebebasan Bergerak” (Freedom of Movement Plan).
Sebuah upaya usung yang tampak jelas sebagai taktik memoles proyek pengusiran massal (deportasi) menggunakan kosakata yang lebih halus demi meredam resistensi global dan menjadikannya lebih “layak jual” di panggung diplomasi internasional.
Saluran televisi Israel, Channel 13, mengungkap bahwa pergeseran ini bukan sekadar utak-atik bahasa. Langkah ini adalah pengakuan tak langsung dari Tel Aviv bahwa istilah “migrasi sukarela” telah menjadi beban politik dan diplomatik yang berat.
Di mata hukum internasional, istilah terdahulu dicap tak lebih dari kedok pembersihan etnis dan pengusiran paksa (forced displacement), yang membuat banyak negara emoh bekerja sama dengan Israel.
Laporan tersebut membocorkan bahwa komando tertinggi Israel telah menginstruksikan para pejabat keamanan di dinas intelijen luar negeri, Mossad, untuk menghapus frasa “migrasi sukarela” dari kamus mereka. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan menggunakan istilah “rencana kebebasan bergerak” dalam setiap pertemuan dan korespondensi resmi.
Menghidupkan Cetak Biru yang Buntu
Sejumlah sumber internal Israel meyakini perubahan diksi ini dapat mengubah peta permainan diplomatik secara drastis, sekaligus memberi napas baru bagi proyek yang sempat mati suri.
Namun, kejujuran bersikap dari birokrasi Israel justru menelanjangi esensi asli dari siasat ini. Channel 13 mengutip pernyataan seorang pejabat senior Israel yang menegaskan bahwa Tel Aviv tetap berkomitmen memimpin sebuah proses yang berujung pada eksodus sebanyak mungkin penduduk Jalur Gaza. Mengosongkan Gaza dari warga aslinya dianggap sebagai prasyarat mutlak yang akan menguntungkan konstelasi masa depan wilayah tersebut bagi kepentingan Israel.
Langkah kosmetik ini menggelinding hanya berselang beberapa hari setelah pertemuan darurat yang diinisiasi oleh Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel yang baru, Shmuel Ben-Ezra. Rapat rahasia itu dihadiri oleh para petinggi militer, Mossad, lembaga intelijen domestik Shin Bet (Shabak), dan Kementerian Pertahanan. Agendanya tunggal: membahas percepatan pengosongan demografi Gaza.
Meski begitu, draf di atas kertas tak seindah realita di lapangan. Harian Haaretz membocorkan bahwa dalam pertemuan tersebut, perwakilan Mossad mengakui dengan getir bahwa mereka belum berhasil menemukan satu pun negara yang bersedia menerima warga Gaza. Pengakuan ini mencerminkan dalamnya jalan buntu yang dihadapi Tel Aviv, meski proyek ini sudah digulirkan berbulan-bulan.
Daftar kegagalan Israel dalam memuluskan agenda ini memang panjang:
- Maret 2025: Kabinet Keamanan Israel mengesahkan pembentukan “Direktorat Transisi Sukarela bagi Penduduk Gaza” yang dipimpin Menteri Pertahanan Israel Katz guna mengatur jalur deportasi darat, laut, dan udara ke negara ketiga. Proyek ini berakhir menjadi macan kertas.
- April 2025: Caroline Glick, penasihat urusan internasional PM Benjamin Netanyahu, bergerilya mendekati wilayah separatis Somaliland dan Republik Demokratik Kongo untuk dijadikan wilayah penampungan. Hasilnya nihil tanpa terobosan.
Antara Konsumsi Pemilu dan Tekanan Sayap Kanan
Di tengah penolakan mutlak dari rakyat Palestina serta sikap keras negara-negara Arab yang menolak perubahan demografi Gaza, lingkaran elite politik Israel terus memaksakan agenda ini. Anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Knesset (Parlemen Israel) kepada Haaretz menyebut rencana ini “sama sekali tidak memiliki kelayakan politik dan internasional.” Ia menilai Netanyahu sengaja terus menggulirkan isu ini sekadar untuk konsumsi politik domestik.
Ada pula analisis yang mengaitkan dihidupkannya kembali proyek ini dengan kesepakatan bawah tangan yang belum terkonfirmasi antara Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.
Namun, eskalasi pernyataan dari menteri-menteri ekstrem kanan kian mempertegas arah kebijakan Tel Aviv. Pada Senin, Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, secara blak-blakan menyatakan telah menyodorkan proposal pengusiran warga Gaza kepada kabinet, dengan keterlibatan penuh Mossad sebagai eksekutor utama di lapangan.
“Saya telah menyusun rencana ini dan mempresentasikannya ke Kabinet Keamanan (*Kabinet’). Langkah ini sudah dalam tahap implementasi yang maju, dan Mossad kini telah bergabung untuk mengelola upaya ini secara optimal,” klaim Gamliel dalam wawancara dengan Channel 7 Israel.
Gamliel bahkan mengaitkannya dengan perluasan okupasi militer yang kini telah mencengkeram lebih dari 60 persen wilayah Gaza. Menurutnya, begitu pengosongan wilayah selesai, Gaza di masa depan akan menjadi “peluang emas bagi proyek permukiman ilegal Yahudi.”
Keteguhan di Atas Puing-Puing
Di atas tanah Gaza, kalkulasi politik Tel Aviv membentur dinding tebal yang bernama keteguhan hati (sumud). Kendati agresi militer sejak Oktober 2023 telah meratakan 90 persen infrastruktur sipil, merenggut lebih dari 73 ribu nyawa syuhada, dan melukai 173 ribu warga lainnya, rakyat Palestina bergeming menolak angkat kaki dari tanah kelahiran mereka.
Sepanjang perang, Israel telah menelurkan berbagai varian strategi demografis: mulai dari “Rencana Para Jenderal” (Generals’ Plan), taktik “Pulau Kemanusiaan”, sterilisasi Gaza Utara, hingga proposal “Gaza Riviera” yang sempat diwacanakan Donald Trump, sebuah proyek komersialisasi properti yang mensyaratkan relokasi penduduk asli ke negara ketiga.
Namun, seluruh skema tersebut layu sebelum berkembang akibat perlawanan gigih warga lokal yang memilih kembali ke reruntuhan rumah mereka ketimbang terusir menjadi pengungsi abadi untuk kedua kalinya.
Analis sekaligus pakar urusan Israel, Ahmed Al-Heela, menilai penamaan “Rencana Kebebasan Bergerak” tak lebih dari upaya memoles kejahatan perang agar terlihat estetis.
“Jika Israel benar-benar peduli pada kebebasan bergerak, mereka tidak akan menggembok rapat pintu-pintu perbatasan bagi pasien, mahasiswa, dan bantuan kemanusiaan. Logika yang berjalan di Gaza hari ini adalah menciptakan kondisi yang tidak layak huni agar warga pergi secara terpaksa,” tegas Al-Heela kepada Al Jazeera.
Al-Heela membaca bahwa manuver Netanyahu menghidupkan isu pengusiran ini adalah kartu pelarian politik. Di tengah kegagalannya meraih “kemenangan mutlak” di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, hingga konfrontasi dengan Iran, Netanyahu menggunakan narasi pengusiran massal ini sebagai umpan segar untuk memuaskan konstituen sayap kanan dan partai-partai keagamaan garis keras demi mengamankan basis suaranya menjelang pemilu Knesset yang kian dekat.
Namun, sejarah mencatat bahwa seperti kegagalan deportasi massal pasca-Tragedi Nakbah 1948 dan Naksah 1967, kepatuhan warga Gaza pada tanahnya diprediksi akan membuat “Rencana Kebebasan Bergerak” ini bernasib sama: terkubur di bawah puing-puing kegagalannya sendiri.
