GAZA — Para pegawai dan relawan di Jalur Gaza tengah menghadapi krisis ekonomi dan administratif yang amat mencekik akibat terputusnya pasokan gaji secara berkala. Pembayaran gaji yang hanya berupa pencairan parsial dan berjarak hingga berbulan-bulan tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus bertugas.
Di tengah minimnya sumber daya, melonjaknya harga barang, merosotnya daya beli masyarakat, hingga beredarnya uang kertas yang rusak, tenaga pengajar dan tenaga medis tetap setia menjalankan tugas kemanusiaan mereka di dalam tenda-tenda pengungsian dan rumah sakit.
Yasser Dekka, seorang guru bahasa Arab, membeberkan beratnya tantangan mengajar di dalam tenda-tenda darurat yang lapuk. Ia mengungkapkan bahwa pencairan hak finansial para guru kerap tertunda hingga lebih dari 90 hari. Kendati menjadi salah satu kelompok yang paling teringgirkan dalam kondisi krisis ini, para guru memilih untuk tidak angkat kaki dari ruang-ruang kelas darurat.
“Proses belajar-mengajar harus terus berjalan meski dengan fasilitas seadanya dan tenda yang mulai rusak,” ujar Dekka. “Kondisi ini memang dipaksakan kepada kami, namun dengan kemampuan yang sangat terbatas, kami berusaha memberikan apa yang bisa kami berikan untuk anak-anak.”
Dekka menambahkan, para guru sejatinya tidak memiliki pilihan lain. Namun, ia mengimbau pemerintah saat ini maupun otoritas yang akan datang untuk memberi perhatian serius terhadap nasib para pendidik, sebab tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan hidup tanpa penghasilan atau pekerjaan yang pasti.
“Anak-anak didik ini adalah anak-anak kami, tidak peduli siapa pun yang memerintah Gaza. Tujuan utama kami adalah memberikan layanan pendidikan setelah bertahun-tahun masa depan mereka terancam sirna,” tegasnya. Ia mendesak para pemangku kebijakan untuk melihat langsung realitas di lapangan dan merangkul kebutuhan dasar para guru.
Menolak Menyerah pada Kelumpuhan Sistem
Proses pendidikan formal di Jalur Gaza sempat terhenti total sejak 7 Oktober 2023 akibat gempuran militer, yang menyebabkan puluhan ribu siswa kehilangan akses ke jalur pembelajaran terstruktur.
Aktivitas belajar-mengajar baru mulai bangkit secara bertahap pada September 2024 melalui metode pembelajaran daring (e-learning) serta pembentukan titik-titik belajar (educational points) yang diinisiasi oleh komunitas lokal di dalam kamp-kamp pengungsian. Langkah swadaya masyarakat ini menjadi tumpuan untuk menjaga asa pendidikan di tengah runtuhnya bangunan sekolah konvensional.
Di balik kegigihan para guru tersebut, data resmi Kementerian Pendidikan Palestina hingga April lalu menyingkap skala kehancuran dahsyat yang melanda sistem pendidikan di Gaza:
- 19.061 siswa dilaporkan gugur dan 28.337 siswa lainnya luka-luka.
- 801 tenaga pendidik gugur dan 3.291 orang mengalami luka-luka.
- 179 sekolah pemerintah hancur terbombardir.
- 105 sekolah milik Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengalami kerusakan berat akibat pemboman dan perusakan.
(Sumber: Al Jazeera)
