Spirit of Aqsa- Kembalinya Donald Trump ke tampuk kepemimpinan di Amerika Serikat diiringi oleh ancaman dari otoritas Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Langkah-langkah apa yang sedang dilakukan untuk mewujudkannya?
Pertanyaan ini coba dijawab oleh Noa Landau, Wakil Pemimpin Redaksi surat kabar Haaretz, dalam sebuah laporan.
Landau menyebut bahwa Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dalam pertemuan dengan anggota Knesset dari partainya, Zionisme Religius, mengatakan bahwa pada masa kepresidenan Trump yang pertama, Israel “hampir saja” berhasil memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria (nama alkitabiah untuk Tepi Barat). Smotrich menambahkan bahwa “waktu untuk melakukannya adalah sekarang.”
Menurut artikel tersebut, Smotrich juga menginstruksikan agar Departemen Pertahanan dan Administrasi Sipil mulai menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menerapkan kedaulatan di wilayah tersebut.
Baru-baru ini, Smotrich menulis di media sosial X, “2025 adalah tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria.”
Landau mengungkap bahwa selama masa kepresidenan Trump sebelumnya, pemerintah Amerika justru melarang rencana resmi Israel untuk mencaplok wilayah itu dalam kerangka Kesepakatan Abraham. Landau menyinggung bahwa proyek permukiman ini dijalankan dengan taktik “langkah demi langkah,” serupa dengan konsep “pencaplokan perlahan” atau “de facto,” yang dicapai lewat ratusan keputusan kecil.
Penulis juga mencatat bahwa pemerintahan Netanyahu sering kali melaksanakan rencananya secara bertahap untuk menghindari reaksi negatif, terutama terkait pencaplokan lahan dan reformasi peradilan. Contoh paling mencolok dari pendekatan ini adalah pemberian wewenang kepada Smotrich atas Administrasi Sipil, meski tanpa legislasi yang menyeluruh.
Landau mengakhiri artikelnya dengan mencatat bahwa setiap langkah kecil membentuk gambaran besar pencaplokan secara menyeluruh, terlihat pada setiap lahan di Tepi Barat yang dilegalkan, setiap jalan yang diaspal, dan setiap hakim yang diangkat.
Sumber: Haaretz
