GAZA — Ratusan ribu warga Palestina di Jalur Gaza menghadapi risiko kelaparan yang semakin besar setelah Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan pemangkasan bantuan pangan sebesar sepertiga akibat kekurangan dana. Keputusan itu datang ketika kondisi kemanusiaan di Gaza belum pulih, meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025.
Tiga tahun perang genosida Israel telah menghancurkan permukiman, memaksa warga mengungsi, dan melumpuhkan sumber penghidupan. Kini, ketika jutaan orang masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keterbatasan dana lembaga kemanusiaan kembali mengancam pasokan pangan bagi keluarga-keluarga yang paling rentan.
WFP menyatakan membutuhkan dana mendesak sebesar US$450 juta untuk mempertahankan operasi pentingnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki selama periode Oktober 2026 hingga Maret 2027.
Pemangkasan bantuan mulai berdampak pada jumlah penerima. Sejak Oktober 2026, jumlah warga Gaza yang memperoleh bantuan pangan dan uang tunai dari WFP turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Artinya, sekitar 500 ribu orang kehilangan akses terhadap bantuan tersebut.
Pengurangan juga menyasar jatah pangan dan bantuan tunai. Jumlah makanan yang dibagikan setiap hari turun dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi, menurut data WFP.
Gencatan Senjata Belum Memulihkan Kehidupan Warga
Setahun setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, kehidupan warga Gaza masih jauh dari kondisi normal. Kerusakan infrastruktur yang luas, hilangnya sumber pendapatan, dan besarnya kebutuhan kemanusiaan membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Israel juga masih membatasi masuknya bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan untuk tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi dalam jumlah yang telah disepakati. Pada saat bersamaan, pelanggaran gencatan senjata dilaporkan terus terjadi hampir setiap hari, termasuk serangan dan pembunuhan.
Menurut WFP, sekitar 80 persen penduduk Gaza masih menganggur. Kondisi ini membuat mereka kesulitan membeli bahan pangan segar, sumber protein, dan kebutuhan lain untuk menyiapkan makanan.
Data lembaga tersebut menunjukkan sekitar 1,4 juta orang di Gaza—hampir dua pertiga penduduk—masih menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam laporan yang diterbitkan pada 15 Oktober, juga menyoroti sejumlah hambatan distribusi bantuan. Kekurangan dana, ketergantungan pada satu pintu masuk untuk pengiriman barang kemanusiaan dan komersial, serta keterlambatan pemeriksaan, proses bea cukai, dan penanganan kargo membuat pasokan sulit masuk dalam jumlah memadai dan secara teratur.
Situasi ini memperlihatkan bahwa berlakunya gencatan senjata belum otomatis menjamin warga memperoleh pangan yang cukup. Tanpa pasokan yang stabil dan akses distribusi yang memadai, kebutuhan dasar jutaan orang tetap tidak terpenuhi.
Bantuan yang Tersisa Tak Cukup untuk Kebutuhan Keluarga
Dampak pemangkasan bantuan tidak hanya berupa berkurangnya jumlah makanan yang tersedia. Kebijakan itu juga mengancam kemampuan keluarga Palestina memenuhi kebutuhan gizi minimum setiap hari, terutama mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan tempat penampungan sementara.
OCHA menyebut bantuan yang diterima keluarga masih jauh dari cukup. Satu paket pangan dan 25 kilogram tepung per bulan hanya memenuhi sekitar separuh kebutuhan kalori minimum keluarga penerima bantuan.
Di sisi lain, kemampuan warga membeli bahan pangan sangat terbatas akibat hilangnya pendapatan dan merosotnya daya beli. Ketika bantuan dikurangi, keluarga terpaksa mencari cara untuk bertahan: mengurangi jumlah makan sehari, memperkecil porsi setiap anggota keluarga, atau beralih ke makanan yang lebih murah tetapi kurang beragam dan bernilai gizi rendah.
Bagi keluarga yang telah berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan, pilihan tersebut dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama anak-anak dan perempuan hamil.
Anak-anak dan Perempuan Hamil Menghadapi Risiko Lebih Besar
Kementerian Pembangunan Sosial di Gaza memperingatkan bahwa pemangkasan bantuan dapat meruntuhkan sistem pertolongan dan jaring pengaman sosial yang masih tersisa. Keputusan WFP itu, menurut kementerian, mengancam sumber utama pemenuhan kebutuhan harian ratusan ribu warga.
Dampaknya diperkirakan paling berat dirasakan keluarga miskin, janda, anak yatim, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pengungsi yang tinggal di kamp-kamp penampungan.
Kementerian juga memperingatkan risiko lonjakan tajam kasus malnutrisi akut, terutama pada anak-anak dan perempuan hamil.
Upaya menutup kekurangan bantuan pun semakin sulit. Petugas kementerian, komite darurat, dan mitra lokal menghadapi keterbatasan bahan pokok. Sejumlah dapur umum dan lembaga mitra bahkan telah menghentikan operasinya.
Besarnya kebutuhan tempat tinggal turut memperberat krisis. Laporan OCHA pada 25 September menyebut 94 persen penduduk Gaza masih sangat membutuhkan tempat berlindung dan perlengkapan rumah tangga dasar. Sebanyak 65 persen keluarga tinggal di tenda atau hunian sementara yang tidak memberikan perlindungan memadai dari cuaca.
Anak-anak serta perempuan hamil dan menyusui menghadapi risiko tambahan karena berkurangnya jumlah makanan dan terbatasnya variasi pangan yang mereka konsumsi.
Analisis Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada 23 Juli memperkirakan sekitar 74.200 anak berusia enam bulan hingga lima tahun akan membutuhkan perawatan akibat malnutrisi akut hingga April 2027. Dari jumlah itu, lebih dari 11.400 anak diperkirakan mengalami malnutrisi akut berat.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa berkurangnya bantuan pangan bukan sekadar persoalan distribusi logistik. Bagi kelompok paling rentan, kekurangan makanan dapat berujung pada kerusakan kesehatan yang serius dan mengancam nyawa.
Bayang-bayang Kelaparan Kembali Menguat
Pemangkasan bantuan bagi sekitar 500 ribu warga Palestina tidak serta-merta berarti kelaparan telah kembali ditetapkan secara resmi di Gaza. Namun, keputusan tersebut muncul ketika kondisi kemanusiaan masih sangat rapuh dan berisiko memperluas kelompok warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.
Sebelumnya, meski terdapat sejumlah perbaikan setelah gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, sekitar 1,6 juta orang masih menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi. Dari jumlah itu, lebih dari setengah juta orang berada dalam fase “darurat”, sementara sekitar 104 ribu lainnya berada pada fase “bencana”, menurut analisis IPC.
WFP telah memperingatkan pada Juli lalu bahwa kemajuan terbatas dalam ketahanan pangan Gaza dapat hilang dengan cepat jika bantuan kemanusiaan dan pasokan komersial tidak terus mengalir.
Pemangkasan terbaru membuat peringatan itu semakin relevan. Ketika sebagian besar warga masih bergantung pada bantuan, berkurangnya pasokan berisiko menghapus perbaikan yang baru mulai terlihat setelah gencatan senjata.
Gaza Meminta Bantuan Mendesak
Kantor Media Pemerintah Gaza memperingatkan bahwa pengurangan bantuan dapat mempercepat kelaparan dan memperdalam krisis kemanusiaan. Dampaknya, menurut lembaga tersebut, akan sangat berat bagi anak-anak, perempuan, pasien, dan warga lanjut usia yang sudah berada dalam kondisi rentan.
Kantor itu menyatakan warga menghadapi risiko kematian akibat kelaparan dan kehausan di tengah perang genosida Israel yang telah berlangsung selama tiga tahun.
Lembaga tersebut menempatkan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dampak krisis, termasuk praktik pelaparan, blokade menyeluruh, serta penggunaan pangan sebagai alat tekanan dan hukuman kolektif terhadap warga sipil.
Kantor Media Pemerintah Gaza mendesak masyarakat internasional dan PBB mengambil langkah nyata untuk menekan Israel agar membuka perlintasan dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa pembatasan maupun persyaratan.
Seruan darurat juga ditujukan kepada negara-negara Arab dan Muslim agar segera turun tangan membantu mematahkan blokade serta menyediakan dana bagi program-program bantuan.
Bagi warga Gaza, pemangkasan bantuan bukan sekadar perubahan angka dalam laporan lembaga kemanusiaan. Ketika pendapatan hilang, harga kebutuhan sulit dijangkau, dan akses pasokan masih terhambat, berkurangnya satu porsi bantuan dapat berarti satu kali makan yang hilang. Tanpa tambahan dana dan kelancaran distribusi, bayang-bayang kelaparan akan semakin sulit dihindari.
Sumber: Al Jazeera dan Anadolu
