GAZA — Di Jalur Gaza, krisis akibat perang tak lagi cuma diukur dari minimnya pasokan pangan atau melambungnya harga bahan pokok. Dampaknya kini merembet ke perangkat yang semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, ponsel pintar untuk berkomunikasi, komputer untuk belajar, serta gawai untuk transaksi keuangan.
Saat dunia luar berlomba-lomba mengadopsi ekonomi digital, pembayaran elektronik, dan layanan berbasis aplikasi, warga Gaza justru membentur tembok realitas yang amat kontras.
Perangkat elektronik langka atau rusak, harganya melambung tinggi, suku cadang nyaris tak ada, dan pengiriman barang elektronik dihambat ketat. Semua itu makin diperparah oleh infrastruktur yang hancur akibat krisis listrik dan sinyal internet yang tidak stabil.
“Saya Cuma Butuh Komputer untuk Kuliah”
Muhammad Muhanna, seorang mahasiswa jurusan Teknik Sipil, merasakan betul dampaknya. “Sudah dua tahun saya berusaha mengumpulkan uang untuk membeli komputer supaya bisa melanjutkan kuliah,” tuturnya.
“Tapi harganya terlampau mahal, sementara gawai yang ada di pasaran kalau bukan barang tua, ya kondisinya butuh perbaikan besar.”
Ia menceritakan bahwa di masa lalu, komputer adalah kebutuhan dasar mahasiswa yang relatif mudah dibeli atau dipinjam. Namun saat ini, sekadar mendapatkan satu unit perangkat saja sudah menjadi masalah tersulit tersendiri.
Muhanna terpaksa mengandalkan ponselnya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang semestinya dikerjakan di komputer.
“Ada berkas, perangkat lunak analisis, dan olah data riset yang rasanya mustahil bisa dikerjakan lewat layar ponsel,” keluhnya.
Ponsel Tua untuk Segala Kebutuhan
Nasib serupa dialami Mahmoud Abu Mahadi. “Ponsel saya sudah tua, baterainya cepat drop, dan layarnya retak. Tapi saya tak mampu beli ponsel baru karena harganya melambung tinggi,” katanya.
Bagi Abu Mahadi, ponsel tak sekadar alat untuk menelepon atau berkirim pesan. Perangkat itu menjadi tumpuan untuk memantau kabar keluarga, mengakses berita, hingga mengirim uang dan melakukan transaksi pembayaran digital saat jaringan tersedia.
“Jadi, ketika ponsel ini rusak, mendadak banyak urusan di hidup saya yang ikut berhenti total.”
Ketergantungan pada layanan keuangan digital memang makin tinggi, tetapi perangkat pendukungnya justru langka. Bilal Saada, seorang karyawan toko swalayan, menyebutkan dilema yang kerap ia hadapi.
“Kadang saya harus transfer uang atau bayar tagihan secara elektronik. Masalahnya dimulai ketika kita tak punya perangkat yang memadai atau saat internet tidak stabil,” jelasnya.
“Layanannya mungkin ada, tapi bagaimana mau dipakai kalau ponsel mati, baterai habis, atau internetnya terputus?”
Menggantungkan Asa pada “Ekonomi Reruntuhan”
Di sudut-sudut bengkel servis, krisis teknologis ini terlihat makin nyata. Abdullah Jumaa, seorang teknisi perbaikan ponsel dan komputer, mengungkapkan perubahan perilaku konsumennya.
“Orang-orang tak lagi bertanya berapa harga beli perangkat baru. Mayoritas pelanggan datang cuma membawa gawai lamanya dan bertanya: ‘Ini masih bisa diperbaiki tidak?'”
Jumaa menjelaskan bahwa kelangkaan dan tingginya harga suku cadang memaksa para teknisi memutar otak. Mereka kerap membongkar gawai bekas atau perangkat rusak yang ditemukan di lapangan untuk mengambil komponen yang masih layak pakai.
“Kadang kami cuma butuh satu suku cadang sederhana, tapi karena barangnya tidak ada di pasaran, biaya servisnya jadi sangat mahal atau bahkan perangkat itu tak bisa diperbaiki sama sekali.”
Peneliti ekonomi Ahmed Abu Qamar menilai kondisi ini sebagai bagian dari “abolisasi ekonomi” yang berjalan beriringan dengan eskalasi militer di Gaza. Pembatasan ketat terhadap pasokan barang, termasuk produk elektronik dan teknologi terbaru, langsung memutus akses warga dari ekosistem ekonomi digital.
“Kunci utama keberhasilan ekonomi digital adalah ketersediaan sarana fisik di tangan warga, baik itu ponsel maupun laptop. Tanpa alat-alat ini, bicara soal integrasi ekonomi digital di Gaza hanyalah angan-angan,” papar Abu Qamar.
Situasi impit ini, lanjutnya, melahirkan fenomena yang bisa disebut sebagai “ekonomi reruntuhan” (debris economy). Warga dan teknisi mengumpulkan komponen elektronik dari gawai yang terkubur di balik puing-puing bangunan rusak, lalu dirakit ulang agar perangkat lain bisa menyala kembali.
Ujian Berat Inklusi Keuangan
Abu Qamar menambahkan, dorongan menuju skema pembayaran elektronik mustahil berhasil tanpa sokongan infrastruktur teknis yang memadai. Program inklusi keuangan membutuhkan ekosistem yang utuh: ketersediaan perangkat, jaringan komunikasi, koneksi internet, dan pasokan listrik yang stabil.
Melambungnya harga perangkat dan komponen bekas kian menyulitkan warga mengakses layanan digital yang kini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi harian. Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur dasar (terutama listrik dan jaringan internet) menjadi syarat mutlak sebelum bicara soal transformasi digital.
Dari mahasiswa yang berjuang mencari komputer untuk kuliah, warga yang bertahan dengan ponsel retaknya, hingga pedagang yang butuh koneksi internet untuk mengurus transaksi, krisis ini memukul seluruh lapisan masyarakat.
Di Gaza, memiliki ponsel pintar atau laptop tak lagi berkait dengan gaya hidup atau kecanggihan teknologi, melainkan sarana bertahan hidup untuk belajar, bekerja, dan mengakses kebutuhan dasar.
Saat masyarakat dunia melangkah makin jauh dalam era digital, warga di Jalur Gaza justru terhenti oleh pertanyaan yang mendasar, Apakah kami masih punya perangkat yang memungkinkan kami masuk ke dalam ekonomi digital itu?
