Di tengah puing bangunan dan keterbatasan ekstrem, Pertahanan Sipil Palestina kembali membuka titik layanan pertamanya di wilayah Gaza utara setelah lebih dari setahun lumpuh akibat agresi Israel. Pos lapangan itu didirikan di kawasan Abu Syarakh, menyusul mundurnya pasukan Israel dari sejumlah area di wilayah tersebut.
Pembukaan pos ini menjadi yang pertama sejak perang Israel menghantam seluruh markas dan infrastruktur Pertahanan Sipil di Gaza. Namun, operasionalnya jauh dari kata layak. Pos didirikan di tenda-tenda sederhana tanpa listrik, tanpa lantai permanen, dan tanpa fasilitas dasar, kondisi yang tak jauh berbeda dari tenda pengungsian warga.
Kepala pos lapangan Abu Syarakh, Iyad Abu Jarrad, mengatakan pendirian pos ini terlaksana berkat bantuan para dermawan. Meski serba terbatas, kehadirannya dinilai krusial karena melayani wilayah geografis yang luas, mencakup kawasan As-Saftawi, Beit Lahia, Jabalia (kota dan kamp), hingga wilayah Al-Fakhura.
Menurut Abu Jarrad, selama lebih dari satu tahun terakhir, tim Pertahanan Sipil terpaksa bekerja di luar wilayah tugasnya akibat penghancuran sistematis yang dilakukan Israel. “Keberadaan kami di sini sangat penting untuk melayani dan menenangkan warga, meski kami bekerja dengan kemampuan paling minim dan dalam kondisi yang sangat berat,” ujarnya.
Kekurangan Alat Berat, Evakuasi Terhambat
Tantangan terbesar yang dihadapi Pertahanan Sipil adalah krisis logistik. Kendaraan yang tersisa dalam kondisi rusak dan usang, memperlambat waktu respons, terutama di tengah jalan-jalan yang hancur dan sulit dilalui.
Relawan Pertahanan Sipil, Mohammed Tammous, mengungkapkan kebutuhan mendesak akan relawan baru, menyusul krisis sumber daya manusia. Sejak perang dimulai, lembaga ini kehilangan sekitar 60 hingga 70 personel yang Syahid, ditahan, atau terluka.
Tammous juga menyampaikan seruan darurat agar alat berat segera diizinkan masuk ke Gaza. “Kami menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Peralatan kami sangat sederhana (linggis, sekop, dan gunting besi) sementara ribuan jenazah masih terperangkap di bawah puing. Tanpa buldoser, ekskavator, dan truk berat, kami tidak mampu mengevakuasi mereka,” ujarnya.
Meski menghadapi risiko tinggi akibat berulang kali menjadi sasaran serangan Israel, tim di pos baru tersebut menegaskan komitmennya untuk terus bertugas.
Sementara itu, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026, tercatat sedikitnya 1.450 pelanggaran, yang menyebabkan 524 warga Palestina Syahid dan 1.360 lainnya terluka.
Pemerintah Gaza menilai pelanggaran tersebut sebagai tindakan sistematis yang melanggar hukum humaniter internasional dan secara sengaja merusak substansi kesepakatan gencatan senjata, termasuk protokol kemanusiaan yang menyertainya.
Sumber: Al Jazeera
