GAZA — Gelombang pembunuhan berantai terhadap pimpinan militer Palestina di Jalur Gaza kembali memicu benturan keras. Kali ini, gesekan tak cuma terjadi di medan tempur, melainkan di meja diplomasi antara Israel dan lembaga yang menamakan dirinya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Perbedaan pandangan mengenai taktik militer serta batas waktu pelucutan senjata di Gaza kian melebar. Sumber dekat BoP mengkritik keras pimpinan Israel yang terus melanjutkan operasi pembunuhan berencana.
BoP mengusulkan jeda kemanusiaan selama 14 hari untuk memberi ruang pelucutan senjata Hamas secara sukarela. Jika opsi ini diabaikan, lembaga tersebut mengancam bakal mendukung penggunaan kekuatan internasional terhadap Hamas.
Namun, Tel Aviv bergeming. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan hanya militer Israel (IDF) yang berhak dan mampu melucuti senjata Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Katz memilih terus menekan tombol operasi militer tanpa peduli imbauan luar.
Kedok Pengusiran Massal
Analis politik Ahmad Al-Tanani menilai ada cacat mendasar dalam cara pandang Dewan Perdamaian. Dalam analisisnya di program Ma Wara’a Al-Khabar, Tanani menyebut usulan dewan tersebut seolah-olah lebih merisaukan kepentingan strategis dan keamanan Israel ketimbang Israel sendiri.
Di saat yang sama, penderitaan rakyat Palestina serta poin utama kesepakatan gencatan senjata Resolusi Dewan Keamanan PBB justru dikesampingkan.
Celah paling krusial terletak pada klausul pengecualian “ancaman mendesak” dalam usulan jeda 14 hari. Menurut Tanani, klausul ini memberi legimitasi bagi Israel untuk terus membunuh warga Palestina hanya berdasar klaim “praduga niat”.
“Arah kebijakan Israel sudah jauh melampaui urusan pelucutan senjata. Seperti yang tersirat dari pernyataan Katz, tujuannya adalah mengosongkan Gaza dan mengusir lebih dari dua juta warga Palestina lewat jalur laut dan udara. Kompromi soal senjata hanya akan mengabadikan pendudukan Israel di tanah Palestina,” tegas Tanani.
Padahal, kelompok perlawanan Palestina telah menyetujui draf awal pengaturan senjata yang dilakukan secara bertahap dan terukur sebagai bagian dari skema perdamaian menyeluruh.
Misi Dendam dan Pencaplokan Wilayah
Pakar kajian Israel, Muhanad Mustafa, memaparkan bahwa Dewan Perdamaian mencoba mengambil posisi tengah dengan mengkritik aksi pembunuhan targeted, tetapi di saat bersamaan memberi panggung legalisasi militer lewat batas waktu dua pekan.
Israel dipastikan menolak jeda tersebut. Tel Aviv menganggap keputusan Dewan Perdamaian tidak mengikat dan memilih fokus pada ekspansi darat. Strategi ini bertujuan menyudutkan warga Gaza ke kantong-kantong kecil yang kian sempit. Saat ini saja, Israel telah menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.
Mustafa menambahkan, rangkaian pembunuhan tokoh perlawanan bukan lagi murni perlindungan keamanan, melainkan bentuk aksi balas dendam pasca-peristiwa 7 Oktober 2023. Kebijakan ini berjalan mulus di bawah “payung longgar” Amerika Serikat yang hanya melarang perang terbuka berskala penuh, tetapi tetap membiarkan perampasan lahan, pemblokiran bantuan, hingga pengusiran lembaga internasional dari pusat koordinasi.
Eskalasi pembunuhan pun makin masif. Setelah gugurnya komandan Batalyon Jabalia di utara dan komandan Brigade Khan Younis Muhammad Abd Al-Salam Al-Yazuri, serangan udara Israel membunuh Nael Abu Obeid, Komandan Brigade Rafah Brigade Al-Qassam.
Dilema Washington dan Pelucutan Senjata
Dari sudut pandang lain, Peneliti Senior American Foreign Policy Council, James Robbins, menilai jeda 14 hari sebagai gagasan masuk akal untuk memulai proses pelucutan senjata. Meski demikian, ia mengakui adanya celah “ancaman langsung” yang sangat rawan dimanipulasi Israel untuk melancarkan serangan mendadak tanpa koordinasi.
Robbins menyebut Washington tetap mengacu pada peta jalan yang dicanangkan Donald Trump. Kunjungan diplomatik utusan AS, termasuk Jared Kushner, ditujukan untuk menyiapkan jalan bagi masuknya pasukan stabilisasi internasional serta komite administrasi teknokrat.
Ia menegaskan, kemajuan diplomasi hanya bisa dicapai bila Hamas bersedia meletakkan senjata dan para anggotanya (terutama yang terlibat dalam peristiwa 7 Oktober) bersedia meninggalkan Gaza. Menurut Robbins, langkah itu menjadi pilihan paling realistis guna menghindari pertumpahan darah yang berlarut-larut.
