Sembilan menteri dan 13 anggota parlemen Israel melayangkan surat desakan kepada kepolisian, buka gerbang Al-Aqsa bagi pemukim pada Jumat (15/5) mendatang. Sebuah manuver yang bukan sekadar urusan ritual, melainkan pamer otot politik di tengah peringatan Nakba dan hari pendudukan Al-Quds.
Jumat, 15 Mei ini, Al-Quds diprediksi bakal menjadi titik didih. Di saat warga Palestina bersiap memperingati Nakba (tragedi pengusiran besar-besaran tahun 1948) kelompok sayap kanan Israel justru merancang selebrasi pendudukan Al-Quds Timur tahun 1967.
Pemicunya adalah sepucuk surat yang dirilis hari Senin oleh organisasi radikal “Beyadenu”. Isinya, mendesak kepolisian Israel agar mengizinkan pemukim Yahudi menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa tepat pada hari Jumat mendatang.
Ini bukan desakan biasa. Jika sebelumnya hanya segelintir politisi pinggiran yang bersuara, kali ini gerbong besar Partai Likud (partai pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) turun gunung. Ada sembilan menteri yang membubuhkan tanda tangan, mulai dari Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Kehakiman Yariv Levin, hingga Menteri Energi Eli Cohen. Tak ketinggalan, tiga politisi dari partai garis keras pimpinan Bezalel Smotrich turut bergabung.
Netanyahu yang Tak Ingin Kehilangan Panggung
Sejak 2003, polisi Israel memang mengizinkan pemukim masuk ke Al-Aqsa setiap hari, kecuali Jumat dan Sabtu, hari suci bagi umat Islam dan Yahudi. Namun, surat desakan ini ingin mendobrak aturan main tersebut.
Mengapa Likud begitu agresif sekarang? Abdullah Marouf, peneliti kawakan urusan Yerusalem, melihat ada aroma persaingan internal di kabinet Israel. Selama ini, urusan “pamer kekuatan” di Al-Aqsa seolah menjadi panggung tunggal bagi Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir.
“Netanyahu ingin menunjukkan bahwa dialah pemegang kendali atas keputusan di Al-Aqsa. Ia tak mau membiarkan Ben-Gvir sendirian menikmati panggung ‘Yahudisasi’ Yerusalem,” tulis Marouf melalui platform X.
Ben-Gvir sendiri tercatat sudah 13 kali menyerbu Al-Aqsa sejak perang Gaza meletus Oktober 2023 lalu. Dengan masuknya sembilan menteri Likud dalam petisi ini, tekanan terhadap kepolisian meningkat drastis. Jika sebelumnya kepolisian diprediksi bakal menolak desakan tiga menteri, kini keberanian mereka diuji di hadapan hampir separuh kabinet.
Alarm Bahaya di Hari Jumat
Bagi warga Palestina, serbuan ini bukan sekadar kunjungan. Biasanya, aksi ini dibumbui dengan provokasi ritual Talmud, pengibaran bendera, dan pelecehan terhadap jemaah Muslim di bawah pengawalan ketat aparat.
Jika aksi ini benar-benar diizinkan pada hari Jumat (hari di mana ribuan jemaah Muslim berkumpul untuk salat jumat) bentrokan besar hampir pasti tak terhindarkan. “Ini adalah ancaman nyata, bukan lagi sekadar kemungkinan. Pendudukan sedang bergerak untuk memaksakan serbuan pemukim pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak Yerusalem dikuasai,” tegas Marouf.
Luka yang Terus Digarami
Bagi rakyat Palestina, Yerusalem Timur adalah ibu kota abadi mereka. Namun, di mata internasional, klaim Israel atas kota itu sejak 1967 maupun pencaplokannya pada 1980 tetap dianggap ilegal.
Manuver politik para menteri ini seperti menabur garam di atas luka lama. Tanggal 15 Mei adalah pengingat akan pembantaian dan pengusiran 750 ribu warga Palestina oleh milisi Zionis pada 1948. Memilih hari tersebut untuk melakukan serbuan massal ke Al-Aqsa dipandang sebagai provokasi tingkat tinggi yang sengaja dirancang untuk menghapus identitas Arab-Islam di kota suci tersebut.
Kini, bola panas ada di tangan Kepolisian Israel. Apakah mereka akan tunduk pada syahwat politik para menteri, atau menjaga status quo demi mencegah Yerusalem kembali membara?
