PALESTINA — Pernyataan kontroversial “Tidak ada orang tidak bersalah di Gaza” yang kerap didengungkan para pejabat tinggi Israel bukanlah sekadar letupan retorika linguistik yang lewat begitu saja.
Sebaliknya, jurnalis senior Gideon Levy dalam artikel analisisnya di harian Haaretz menilai, frasa tersebut merupakan “kunci moral dan politik” yang digunakan Tel Aviv untuk melegalkan hukuman massal (collective punishment). Ironisnya, logika pembalasan ini kini tidak lagi terbatas di Jalur Gaza, melainkan telah menjalar secara brutal ke Tepi Barat.
Ketika status “tidak bersalah” dicabut dari seluruh kelompok masyarakat, otoritas pendudukan tidak lagi merasa perlu membuktikan kesalahan individu secara hukum. Untuk menjadi target kekerasan, seseorang tidak perlu mengangkat senjata, identitas mereka sebagai warga Palestina sudah lebih dari cukup untuk dijadikan vonis bersalah.
Levy menegaskan bahwa konstelasi di Tepi Barat telah berbalik seratus delapan puluh derajat. Lanskap kehidupan dari Jenin di utara hingga Hebron di selatan telah berubah total.
Namun, paradoks terbesar yang ditekankan oleh Levy dalam artikelnya adalah fakta bahwa warga Palestina di Tepi Barat tidak meletuskan satu butir peluru pun pada waktu itu, juga tidak terlibat dalam mayoritas eskalasi bersenjata setelahnya. Kendati demikian, mereka tetap dijatuhi hukuman kolektif yang tingkat kekejamannya belum pernah terjadi lagi sejak tragedi Nakba.
Dalam kalkulasi politik Israel, Tepi Barat tidak diperlakukan sebagai wilayah yang terpisah dari Gaza. Keduanya dipandang sebagai satu kesatuan identitas Palestina yang utuh, di mana seluruh geografi harus menanggung beban dosa yang sama.
Levy menggambarkan hukuman Israel ini layaknya “vonis penjara seumur hidup” bagi warga Tepi Barat. Status mereka yang pasif secara politik dan militer sama sekali tidak menjadi penyelamat, karena di mata Israel, kesalahan terbesar mereka tertanam dalam darah mereka: mereka terlahir sebagai orang Palestina.
Jalan yang Diblokir dan Hak yang Dirampas
Seiring dengan berkecamuknya agresivitas di Gaza, kekangan di Tepi Barat pun ikut lepas kendali. Ketika perhatian dunia terisap pada eskalasi di Gaza, para pemukim ilegal Yahudi (settlers) membaca situasi ini sebagai peluang emas yang telah lama mereka nantikan. Berlindung di bawah kabut perang dan sentimen balas dendam, mereka mengeksekusi agenda-agenda radikal yang sebelumnya sulit diloloskan dalam kondisi normal.
Akibatnya, Tepi Barat kini diisolasi secara total. Ratusan gerbang besi berwarna kuning yang dipasang militer Israel di pintu-pintu masuk kota dan desa-desa Palestina dikunci rapat. Hampir tidak ada satu pun komunitas warga Palestina yang luput dari blokade, baik sebagian maupun menyeluruh.
Akses utama menuju kota-kota besar seperti Nablus, Hebron, dan Ramallah ditutup total. Warga sipil dipaksa memutar melewati jalan-jalan tanah yang rusak di pedalaman. Jalan raya yang mulus dan beraspal kini disulap menjadi hak istimewa eksklusif bagi pemukim Yahudi, seolah-olah infrastruktur publik adalah hak berbasis ras, bukan lagi hak dasar kemanusiaan.
Levy menekankan bahwa blokade ini sama sekali tidak memiliki korelasi dengan urusan keamanan standar. Bahkan, ketika penasihat hukum militer Israel di Tepi Barat akhirnya mengakui secara tertulis bahwa pembatasan ruang gerak warga Palestina tersebut melanggar hukum, Levy menilai pengakuan terlambat itu tidak akan mengubah apa pun di lapangan.
Pencekikan Ekonomi dan Teror Milisi Berbaju Sipil
Blokade jalan hanyalah satu dari sekian metode pencekikan sistematis. Bencana kedua yang tidak kalah mengerikan adalah kebijakan Tel Aviv yang melarang hampir seluruh pekerja asal Tepi Barat untuk masuk dan mencari nafkah di dalam wilayah Israel. Langkah ini secara otomatis memutus urat nadi perekonomian puluhan ribu kepala keluarga. Warga Palestina kini tidak hanya dikepung ruang geraknya, tetapi juga dihimpit aksesnya untuk sekadar membeli roti sehari-hari.
Pada saat yang sama, intensitas penggerebekan oleh tentara Israel ke rumah-rumah warga sipil menjadi lebih sering dan acak. Kondisi ini diperparah oleh aksi kekerasan para pemukim ilegal serta kemunculan apa yang disebut sebagai “Tim Kesiapsiagaan” (Emergency Response Teams) di permukiman Yahudi. Menurut Levy, istilah tersebut hanyalah kedok halus untuk melegalkan milisi sipil bersenjata. Dalam sistem baru ini, setiap koordinator keamanan lokal bertindak bak jenderal kecil, dan setiap pemukim Yahudi memiliki otoritas mutlak atas tanah, nyawa, dan ruang gerak warga Palestina.
Laporan menunjukkan bahwa sekitar 150 titik api kekerasan baru yang diinisiasi para pemukim ekstremis telah muncul. Mereka berhasil mencaplok ratusan ribu hektare tanah warga Palestina—sebuah pencapaian ekspansi yang jauh lebih masif ketimbang seluruh proyek permukiman “resmi” pemerintah yang digabungkan selama bertahun-tahun.
Di panggung politik, peran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir tampil bukan sekadar sebagai pemanis koalisi sayap kanan, melainkan sebagai simbol dari fase penindasan yang lebih vulgar. Levy menuding Ben-Gvir telah mengubah fungsi penjara-penjara yang menampung ribuan tahanan politik Palestina—banyak di antaranya ditahan tanpa proses peradilan—menjadi “pusat penyiksaan yang mengerikan”, di mana kebijakan kelaparan dan penghinaan martabat sengaja dilembagakan sebagai bagian dari struktur hukuman.
Aturan Tembak di Tempat yang Longgar
Di sektor militer, perintah pembukaan tembakan (rules of engagement) di Tepi Barat dibuat menjadi jauh lebih fleksibel dan longgar bagi para prajurit. Akibatnya, lebih dari seribu warga Palestina di Tepi Barat gugur, termasuk di antaranya lebih dari 200 anak-anak. Menurut analisis Levy, mereka adalah korban dari penembakan serampangan yang dilepaskan oleh aparat yang tidak terkendali, di mana mayoritas korban sama sekali tidak berstatus sebagai ancaman nyata bagi siapa pun saat insiden terjadi.
Kini, Tepi Barat diperlakukan layaknya medan tempur terbuka tanpa aturan baku. Wilayah ini dipenuhi oleh kombinasi berbahaya: para tentara yang baru kembali dari medan perang Gaza dan ingin menduplikasi kekejaman di sana, berbaur dengan para pemukim Yahudi yang haus darah. Mereka semua mengadopsi logika pembunuhan acak sebagai doktrin harian.
Di akhir analisisnya, Gideon Levy melontarkan sebuah gugatan moral yang mendalam bagi publik Israel dan dunia internasional: “Jika semua kekejaman ini tetap berjalan di tengah absennya perlawanan bersenjata yang signifikan dari warga Tepi Barat, dan jika lingkaran setan ini terus berlanjut tanpa ujung yang jelas, bukankah sudah saatnya dunia berani berkata: Cukup?”
Sumber: Diolah dari Artikel Opini Gideon Levy di Harian Haaretz
