Spirit Of Aqsa, Palestina– Otoritas penjajah Israel di bawah kendali Benjamin Netanyahu tengah membahas paket undang-undang yang terkait dengan “undang-undang pelepasan (aneksasi)”. Regulasi itu bakal melegalkan puluhan pos pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Pemerintah Benjamin Netanyahu diperkirakan akan membahas amandemen “undang-undang pelepasan”. Regulasi itu memungkinkan imigran ilegal Yahudi memasuki daerah pemukiman yang dievakuasi selama “pelepasan permukiman Gaza dan Tepi Barat” pada 2005.
Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan, undang-undang mengizinkan pengembalian pemukiman di daerah-daerah di Tepi Barat utara. Pembahasan amandemen “pelepasan” bersamaan dengan pertimbangan Mahkamah Agung penjajah Israel yang menolak permintaan pemerintah untuk menunda mengeluarkan keputusan terkait evakuasi pemukiman Yahudi Homesh, di utara Nablus.
Penjajah Israel secara resmi membongkar pemukiman “Homesh” pada tahun 2005 sebagai bagian dari rencana pelepasan dari Jalur Gaza, bersama dengan tiga pemukiman lainnya yang terletak di utara Tepi Barat.
Menurut Yediot Ahronot, di atas meja pemerintahan “Netanyahu” terdapat banyak rancangan undang-undang penting yang kontroversial, termasuk penghapusan atau amandemen “undang-undang pelepasan” dari bekas pemukiman Jalur Gaza, untuk memastikan kembalinya pemukim yahudi ke pemukiman “Homesh”.
Pemerintah “Netanyahu” keenam berharap untuk membuat undang-undang yang terkait dengan proyek pemukiman dan legalitas permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Surat kabar Israel tersebut menunjukkan bahwa undang-undang dan amandemen ini merupakan langkah penting bagi partai-partai sayap kanan ekstrem, koalisi “Zionisme Religius” dan partai “Otmsa Yehudit”, untuk memastikan kembalinya para pemukim ke pos-pos terdepan yang dikosongkan di Tepi Barat.
Menurut permintaan partai-partai ekstrem kanan dari koalisi, pemerintah Israel akan memberi tahu Mahkamah Agung hari ini, Minggu, bahwa mereka bermaksud untuk mengubah “undang-undang pelepasan” dan bermaksud untuk melegalkan pemukiman yahudi di Tepi Barat.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir berniat juga mengajukan RUU untuk meningkatkan hukuman penjara atas pembakaran dan serangan terhadap pertanian Israel, minimal 3 tahun.
Diperkirakan pemerintah mengambil inisiatif untuk membuat undang-undang lain, yaitu “menyempurnakan hukum mempelajari Taurat,” yang menyatakan bahwa “mempelajari Taurat adalah nilai fundamental dalam warisan orang-orang Yahudi.”
Kamis lalu, pemerintah “Netanyahu” mengambil sumpah konstitusional di depan Parlemen, untuk menjadi perdana menteri “Israel” untuk keenam kalinya. Pemerintah terdiri dari 6 partai sayap kanan, “Likud”, “Shas”, “United Torah Judaism”, “Noam”, “Religious Zionisme” dan “Jewish Power”.
Otoritas Penyiaran Israel resmi mengatakan, pemerintah baru ini adalah paling kanan dalam sejarah “Israel”.
