TEPI BARAT – Mesin pencaplokan tanah oleh otoritas pendudukan Israel di Tepi Barat terus beroperasi. Dengan dalih untuk keperluan militer, mereka baru saja menerbitkan empat surat perintah untuk menyita sekitar 165 dunam (setara 16,5 hektare) lahan milik warga Palestina. Langkah ini dinilai sebagai siasat sistematis untuk memperluas cengkeraman, sekaligus memperkuat infrastruktur militer dan permukiman ilegal di wilayah tersebut.
Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina pada Selasa lalu membeberkan bahwa perintah militer ini tak sekadar merampas lahan baru, tetapi juga memperluas wilayah operasi dari perintah-perintah sebelumnya. Total area yang ditelan tersebar di Kegubernuran Qalqilya, Nablus, Tubas, hingga Lembah Yordan Utara.
Praktiknya di lapangan tak jauh dari kepentingan ekspansi. Lahan-lahan ini disulap menjadi zona penyangga (buffer zone) untuk pos-pos permukiman baru, pelebaran jalan pintas (bypass) khusus pemukim Yahudi, perluasan pangkalan militer, hingga pembukaan akses jalan baru di kawasan Gunung Ghadir.
Mengepung Lahan, Memutus Akses Warga
Di Nablus, misalnya. Lewat Perintah Militer Nomor T/126/26 tertanggal 28 Oktober 2026, Israel menargetkan lahan seluas 14,843 dunam di Kota Al-Sawiya. Area ini akan dijadikan zona penyangga yang mengelilingi pos permukiman ilegal “Balgay Mem” di dekat permukiman Eli. Jarak lilitannya memanjang hingga nyaris tiga kilometer.
Komisi memperingatkan, strategi menciptakan zona penyangga ini adalah manuver licik. Tujuannya tak lain untuk mengukuhkan pos tersebut menjadi permukiman permanen, sembari memblokir total akses petani Palestina menuju lahan pertanian mereka sendiri.
Sementara di Qalqilya, cengkeraman juga diperlebar. Perintah Militer T/10/23 menambahkan 91,813 dunam untuk memperpanjang jalan pintas di kawasan Al-Funduq. Penambahan ini membuat total lahan yang dirampas di wilayah Al-Funduq, Immatain, Jinsafut, Hajja, dan Kafr Qaddum membengkak menjadi 376,984 dunam. Sesuai peta rancangan, jalur ini sengaja dibuat untuk menyambung langsung dengan permukiman “Emanuel”, memperkuat jaringan transportasi eksklusif bagi para pemukim.
Di kawasan dekat permukiman “Rahalim”, pangkalan militer Israel juga tak luput dari perluasan. Mereka mencaplok 2,311 dunam tambahan dari kawasan “Ard Al-Zulma” di Al-Sawiya, membuat luas total basis militer itu menggelembung menjadi 7,837 dunam.
Merambah Cagar Alam Gunung Ghadir
Tak berhenti di sana, perampasan juga menyasar Tubas. Melalui Perintah T/132/26 yang diterbitkan 5 November 2026, Israel mengambil alih 56,08 dunam tanah di Tubas dan Tayasir, tepatnya di kawasan Gunung Ghadir—sebuah area yang memegang status cagar alam.
Peta lampiran perintah tersebut memperlihatkan rancangan jalan berkelok yang menanjak ke arah puncak gunung, lalu membentang ke barat. Meski dokumen Israel hanya menyebutnya untuk “kepentingan militer umum”, desainnya sangat identik dengan jalur akses militer permanen yang mengoyak kawasan konservasi.
Empat perintah militer ini membuka kedok strategi Israel yang saling terpaut: membangun zona penyangga, memperlebar jalan kolonial, dan memperkuat pangkalan militer. Ujungnya hanya satu, yakni menancapkan dominasi absolut di atas tanah Palestina.
Komisi menegaskan, angka 165 dunam hanyalah target perampasan langsung di atas kertas. Efek dominonya di lapangan dipastikan akan melumpuhkan aktivitas warga di area yang jauh lebih luas. Sesuai dokumen tertulisnya, aturan sapu jagat ini akan berlaku setidaknya hingga akhir tahun 2028.
Langkah ini semakin memperpanjang daftar perampasan lahan yang sistematis di Tepi Barat, baik lewat penetapan “zona militer” maupun deklarasi “tanah negara”. Sehari sebelumnya, Senin, otoritas pendudukan juga mengumumkan alokasi lahan seluas 5.500 dunam di Tubas dan Ramallah.
Lahan ribuan hektare itu dirampas semata-mata untuk dijadikan padang gembala bagi ternak milik para pemukim Israel, sebuah ironi yang terus menggerus ruang hidup rakyat Palestina.
