TEPI BARAT — Serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat terus meningkat seiring meluasnya permukiman. Rumah dan lahan pertanian dibakar, jalan serta sejumlah kawasan ditutup, sementara kelompok bersenjata bergerak di tengah kehadiran dan perlindungan tentara Israel.
Sebuah laporan Al Jazeera menelusuri bagaimana berbagai unsur politik, agama, keamanan, dan pendanaan saling berkelindan dalam rangkaian serangan tersebut.
Laporan yang disusun Farah al-Zaman Shawqi itu mengikuti jejak kelompok-kelompok pemukim yang beroperasi di lapangan hingga jaringan politik dan keagamaan yang memberi dukungan, serta sumber dana dari luar negeri yang disebut membantu mempertahankan dan memperluas sejumlah permukiman ilegal.
Di lapangan, kelompok pemukim bergerak dengan berbagai nama dan bentuk. Di antaranya Hilltop Youth dan kelompok pemuda serta pemudi bukit yang berangkat dari komunitas penggembala. Ada pula kelompok Price Tag yang dikenal melakukan serangan sebagai aksi balasan, serta kelompok penjaga yang terdiri atas pemukim bersenjata dan memiliki keterkaitan dengan sistem keamanan Israel.
Menurut laporan tersebut, kepemilikan senjata dan pelatihan membuat kelompok-kelompok itu memiliki ruang gerak yang lebih besar. Kehadiran tentara Israel di sekitar lokasi serangan juga menjadi bagian dari gambaran yang ditelusuri laporan itu.
Kelompok-kelompok tersebut disebut berupaya mendirikan pos-pos permukiman baru sekaligus menciptakan fakta baru di lapangan. Dalam konteks itu, serangan terhadap warga Palestina dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong mereka meninggalkan tanahnya.
Dukungan Politik dan Senjata
Dimensi politik muncul seiring dukungan dari kelompok sayap kanan Israel terhadap para pemukim. Salah satu kekuatan yang disebut dalam laporan adalah Partai Religius Zionisme, yang dikaitkan dengan Menteri Keuangan sekaligus Menteri di Kementerian Pertahanan yang menangani urusan sipil, Bezalel Smotrich.
Smotrich sebelumnya menyerukan kepada para pemukim untuk bertindak dengan anggapan bahwa merekalah pemilik tanah tersebut.
Partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir juga disebut memainkan peran dalam lanskap politik tersebut. Kebijakan yang dikaitkan dengan Ben-Gvir dinilai memperkuat faktor yang mendorong perpindahan warga Palestina, termasuk melalui peningkatan persenjataan bagi pemukim.
Laporan itu menyebut sekitar 300 ribu izin senjata telah diterbitkan bagi pemukim di Tepi Barat. Persenjataan tersebut memperluas kemampuan mereka untuk bergerak dan melakukan aktivitas bersenjata di berbagai wilayah.
Di lingkungan politik yang mengitari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut laporan Al Jazeera, sayap religius-nasionalis memberikan ruang politik bagi kelompok pemukim. Salah satu persoalan yang disorot adalah lemahnya pertanggungjawaban atas serangan, yang dinilai memberi kelompok-kelompok ekstrem lebih banyak ruang untuk mempertahankan dan memperluas keberadaan mereka.
Narasi Keagamaan di Balik Serangan
Dukungan terhadap pemukim, menurut laporan tersebut, tidak hanya datang dari politik. Sejumlah otoritas dan kelompok keagamaan juga berpengaruh terhadap perilaku pemukim melalui tafsir keagamaan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan.
Laporan itu menyebut sebagian pandangan rabinik yang ekstrem bahkan memuat tafsir yang membolehkan pembunuhan terhadap non-Yahudi atau serangan terhadap orang yang dianggap sebagai sumber ancaman.
Narasi tersebut dibangun di atas pandangan bahwa penguasaan Tepi Barat merupakan kewajiban agama, sementara menyerahkan tanah dianggap sebagai dosa. Dalam kerangka inilah, menurut laporan Al Jazeera, ideologi keagamaan bertemu dengan persenjataan dan dukungan politik untuk membentuk realitas baru di lapangan.
Namun, keberadaan kelompok-kelompok tersebut juga membutuhkan biaya. Pendirian pos permukiman, penyediaan kebutuhan hidup, pembangunan infrastruktur, hingga mempertahankan keberadaan mereka membutuhkan aliran dana.
Di titik ini, laporan tersebut menelusuri jaringan organisasi, lembaga, dan individu yang disebut menyalurkan pembiayaan dari luar negeri. Aliran dana itu muncul ketika sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi dan lembaga-lembaga PBB mengeluarkan peringatan terkait aktivitas permukiman Israel.
Menurut data yang dikutip dari surat kabar Israel Haaretz, sekitar 50 organisasi di Amerika Serikat telah menyalurkan hampir 224 juta dolar AS ke wilayah yang diduduki melalui organisasi-organisasi Israel selama lima tahun.
Dana Asing dan Kepentingan Politik
Salah satu lembaga yang disorot dalam jaringan pendanaan tersebut adalah Central Fund of Israel yang berbasis di New York, yang dikenal dengan singkatan CFI. Menurut data yang dikutip dalam laporan, lembaga itu mendukung lebih dari 500 organisasi, sementara sebagian besar aliran dana disebut digunakan untuk pembangunan dan penguatan keberadaan permukiman.
Aliran dana tersebut membuat sejumlah pos permukiman memiliki sumber daya untuk bertahan. Dalam laporan Al Jazeera, kekuatan finansial itu kemudian bertemu dengan senjata, perlindungan militer, serta dukungan politik dan keagamaan.
Dampaknya, menurut laporan tersebut, berlangsung secara bertahap di lapangan. Di satu sisi, keberadaan pos dan permukiman diperkuat. Di sisi lain, akses warga Palestina ke tanah dan wilayah mereka semakin terbatas.
Situasi itu berlangsung menjelang pemilihan Knesset Israel. Momentum politik tersebut menambah dimensi lain dalam aktivitas kelompok pemukim, karena kelompok sayap kanan berupaya menarik pemilih yang lebih konservatif melalui agenda perluasan permukiman dan penguatan kendali atas Tepi Barat.
Perkembangan itu juga menimbulkan kekhawatiran di dalam institusi keamanan Israel mengenai kemungkinan situasi semakin tidak terkendali.
Netanyahu, menurut laporan tersebut, menyebut apa yang ia istilahkan sebagai “kerusuhan” sebagai serangan terhadap pasukan keamanan di Tepi Barat. Ia juga menggambarkan eskalasi terhadap warga Palestina sebagai tindakan yang dilakukan kelompok terbatas.
Ribuan Serangan dan Pengungsian
Data PBB yang dikutip dalam laporan menunjukkan terdapat 6.199 serangan pemukim dan sekitar 6.500 warga Palestina mengungsi dari Tepi Barat sejak 2023.
Pada saat yang sama, pembatasan terhadap mobilitas warga Palestina dan akses menuju lahan mereka terus meningkat. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap komunitas-komunitas Palestina yang tinggal di berbagai bagian Tepi Barat.
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan bagaimana berbagai faktor bekerja secara bersamaan: persenjataan, perlindungan militer, dukungan politik, legitimasi keagamaan, dan pendanaan dari luar negeri.
Menurut pembacaan yang disajikan dalam laporan Al Jazeera, persoalannya tidak berhenti pada pendirian pos-pos permukiman baru. Perubahan yang berlangsung juga menyentuh aspek demografis dan geografis Tepi Barat.
Perubahan itu mencakup siapa yang dapat tinggal di suatu wilayah, siapa yang dapat mengakses tanah, serta bagaimana jalur menuju kawasan-kawasan tersebut dikendalikan. Dalam konteks tersebut, laporan itu melihat tekanan terhadap warga Palestina sebagai bagian dari proses yang secara bertahap dapat mendorong mereka meninggalkan tanahnya.
Sumber: Al Jazeera
