GAZA — Gelombang pemboman intensif militer Israel di Jalur Gaza makin tak terkendali. Kota-kota hancur lebur, dan ribuan keluarga terpaksa angkat kaki dari tempat tinggal mereka. Di saat bersamaan, pergerakan pasukan darat juga kian meluas hingga menguasai berbagai sudut wilayah tersebut.
Namun di balik gemuruh ledakan dan manuver militer di lapangan, ada kejanggalan yang ditangkap para pengamat politik. Eskalasi militer yang begitu masif ini bertepatan dengan menguatnya narasi keamanan yang dimainkan para pemimpin Israel.
Mereka sengaja menjadikan pembantaian Gaza sebagai alat penutup krisis politik dalam negeri, sekaligus menjaga isu keamanan tetap berada di puncak panggung publik menjelang agenda pemilu.
Di lapangan, penderitaan warga sudah melampaui ambang batas. Laporan langsung dari kamp pengungsian Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza, menggambarkan bagaimana serangan udara mendadak mengosongkan blok-blok pemukiman padat.
Puluhan ribu warga diusir paksa tanpa sempat mengemas barang-barang dasar mereka. Mereka terseret dalam gelombang pengungsian baru tanpa tempat bernaung, di tengah lahan aman yang kian menyusut dan tenda-tenda pengungsian yang sudah sesak berjejal.
Data dari Direktur Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil, Muhammad Salha, menunjukkan fakta mencemaskan: sekitar 77 persen penduduk Gaza kini terpaksa hidup di tenda-tenda darurat yang jauh dari kata layak. Situasi diperparah oleh kebijakan pendudukan yang melarang total masuknya peralatan maupun bahan perlengkapan tempat bernaung.
Penulis dan pengamat politik Iyad al-Qarra menilai bahwa apa yang terjadi di lapangan bukanlah kebetulan, melainkan operasi terencana untuk pembongkaran struktur kemanusiaan secara menyeluruh. Israel dinilai sengaja mengincar wilayah-wilayah pengungsian yang padat demi melumpuhkan ketahanan masyarakat lokal dan mengubah Gaza menjadi ruang yang mustahil untuk ditinggali.
Kondisi ini makin kentara lewat hancurnya sistem kesehatan. Rumah sakit yang tersisa sudah lumpuh total dan tak mampu lagi menangani lonjakan korban luka setiap harinya, menjadi bukti kuat bahwa target utama serangan ini adalah memojokkan warga sipil pada titik nadir tekanan kemanusiaan.
Pertaruhan Muka Politik dan Ambisi Pemilu
Di balik kalkulasi militer di Gaza, pakar urusan Israel Muhammad Halsa menyoroti bahwa motif utama di balik aksi pertumpahan darah ini tidak berhenti pada target-target militer semata. Kebijakan ini disetir oleh kompas politik yang mengarah langsung ke panggung internal Tel Aviv.
Halsa melihat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang menjalankan taktik “lari ke depan”. Lewat gempuran tanpa henti dan penghancuran pemukiman, Netanyahu ingin menjual citra “kemenangan mutlak” kepada publik Israel.
Eskalasi ini dimanfaatkan sebagai alat kampanye pemilu prematur, sekaligus amunisi untuk memuaskan sekutu koalisinya dari kelompok sayap kanan radikal demi menjaga kursi kekuasaannya tetap aman.
Menanggapi hal itu, Iyad al-Qarra mengingatkan agar sorotan terhadap syahwat politik Netanyahu tidak menutupi fakta mengerikan yang ditanggung warga sipil. Ketika para elit di Tel Aviv sibuk mendongkrak popularitas politik, warga Gaza membayar harganya lewat pengusiran paksa yang terus berulang.
Taktik pemilu Israel ini berlanjut menjadi tindakan pembantaian dan penghancuran infrastruktur secara sistematis di lapangan.
Halsa sepakat dengan dampak kemanusiaan tersebut. Ia menambahkan bahwa kehancuran di Gaza dipakai Netanyahu untuk menutup-nutupi kegagalan strategisnya menumbangkan perlawanan Palestina. Menjadikan tenda-tenda pengungsian sebagai sasaran empuk kemudian dipoles media lokal sebagai prestasi militer yang hebat.
Pada akhirnya, penderitaan warga Gaza tak lebih dari sekadar bahan bakar mesin politik dan pemilu di Israel.
Langkah nekat Netanyahu ini sejatinya dipicu oleh posisi politiknya yang kian terdesak. Jajak pendapat terbaru dari Channel 12 Israel menunjukkan kubu oposisi masih memimpin dengan 57 kursi dibanding 52 kursi milik blok Netanyahu, di mana tak ada satu pun kubu yang mencapai ambang batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.
Peta politik yang kian memanas ini terjadi menjelang batas akhir pendaftaran daftar pemilihan Knesset untuk pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, mengancam nasib pemerintahan Netanyahu yang dikenal sebagai rezim paling kanan dalam sejarah Israel sejak akhir Desember 2022.
