WEST BANK — Pasukan militer Penjajah Israel kembali melancarkan gelombang penyergapan masif di sejumlah titik Tepi Barat yang diduduki. Operasi ini diwarnai aksi penculikan beruntun terhadap puluhan warga sipil, di saat yang sama ketika pengepungan ketat atas tiga rumah keluarga Palestina di Desa Qusra, sebelah selatan Nablus, memasuki hari ke-11 tanpa tanda-tanda akan mereda.
Masyarakat Tahanan Palestina (Palestinian Prisoners Society) mengonfirmasi bahwa pasukan militer Israel menculik sedikitnya 30 warga Palestina, termasuk seorang jurnalis, dalam penggerebekan intensif sejak Rabu dini hari. Angka ini melonjak dari laporan awal pada pagi hari yang mencatat penangkapan 22 orang dari berbagai wilayah di Tepi Barat.
Eskalasi juga menjangkau wilayah Al-Quds Timur. Polisi Israel menangkap Menteri Urusan Al-Quds dalam Pemerintah Palestina, Ashraf Al-A’war, langsung dari kediamannya di kawasan Silwan. Setelah menjalani pemeriksaan ketat selama beberapa jam, Pemerintah Provinsi Al-Quds mengonfirmasi bahwa Al-A’war akhirnya dibebaskan dengan jaminan uang.
Sementara itu di wilayah selatan Tepi Barat, armada militer Israel menyerbu Kota Al-Dhahiriya di selatan Hebron. Pasukan menyisir pemukiman, menggeledah rumah-rumah serta kendaraan warga, dan mengamankan sedikitnya delapan warga Palestina ke dalam tahanan.
Pengepungan di Qusra dan Ketakutan Skenario Pengusiran
Di bagian utara Tepi Barat, situasi tak kalah memprihatinkan. Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) melaporkan tim medisnya harus melarikan seorang warga Palestina ke rumah sakit akibat luka parah setelah dipukuli tentara Israel di kawasan Ras al-Ain, Desa Qusra.
Kawasan ini menjadi titik panas lantaran tentara bersama pemukim ilegal Israel mengepung tiga kediaman warga Palestina secara ketat.
Wali Kota Qusra, Abdul Azim al-Wadi, mengungkapkan bahwa para pemukim ekstremis terus bersiaga di sekitar pemukiman warga, berkolaborasi dengan tentara Israel yang mendadak menetapkan lokasi tersebut sebagai “zona militer tertutup.”
Al-Wadi menggarisbawahi bahwa penargetan Gunung Ras al-Ain bukan sekadar persoalan tiga unit rumah. Lokasi ini memegang posisi strategis karena berada di ketinggian sekitar 930 meter di atas permukaan laut dan berada di wilayah Area B, wilayah yang di bawah Perjanjian Oslo seharusnya berada di bawah kendali sipil Palestina.
Ia mengakui pemerintah daerah berada dalam kondisi serba terbatas menghadapi pengepungan ini. Al-Wadi mendesak lembaga kemanusiaan dan internasional untuk turun tangan memutus blokade, seraya menegaskan bahwa militer Israel sebenarnya sanggup membubarkan para pemukim tersebut hanya dalam hitungan menit jika ada kemauan politik.
“Kami khawatir apa yang terjadi di Qusra adalah awal dari pola dan strategi baru di Tepi Barat untuk mengusir warga dari tanah mereka secara perlahan,” ujar Al-Wadi.
Salah satu pemilik rumah yang dikepung, Luay Abu Raida, menceritakan bahwa militer Israel memberi tahu dirinya pada Selasa bahwa area rumahnya ditetapkan sebagai zona tertutup dan ia dilarang melangkah keluar.
Abu Raida, warga keturunan Palestina berpaspor Amerika Serikat yang baru tiba dari AS pada Senin lalu, sempat meminta izin untuk menemui ibu dan saudara-saudaranya.
“Mereka bilang harus memeriksa dan mengurus izinnya dulu. Ini sungguh konyol, hanya untuk menemui ibu kandung saya sendiri, saya harus melewati prosedur militer rumit setiap kali ingin bertemu,” keluh Abu Raida, yang kini berupaya meminta bantuan diplomatik melalui Kedutaan Besar AS.
Senjata Pasokan Air dan Data Pengusiran PBB
Di tempat terpisah, lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, mengeluarkan peringatan darurat mengenai ancaman pengusiran paksa yang membayangi 47 keluarga Palestina di wilayah Lembah Yordan (Jordan Valley). Pemicunya adalah aksi pemotongan saluran air bersih yang dilakukan secara sistematis oleh militer dan pemukim Israel.
B’Tselem melaporkan bahwa sepanjang pekan lalu, tentara dan pemukim telah memutus pipa-pipa air terakhir yang menyuplai kebutuhan hidup warga di kawasan Ras al-Ahmar, Al-Thala, dan timur Atouf. Setiap hari, para pemukim menerobos masuk ke permukiman, mengancam warga, merusak infrastruktur air, memblokir jalan akses, serta menguasai lahan-lahan penggembalaan luas secara sepihak.
Aksi-aksi ini sejalan dengan temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencatat lonjakan kekerasan di Tepi Barat. Sepanjang tahun 2026, PBB telah mendokumentasikan lebih dari 1.430 serangan pemukim yang menyasar sekitar 260 komunitas warga Palestina.
Kombinasi antara serangan fisik, pembongkaran rumah, dan pemaksaan evakuasi tersebut telah memicu pengungsian paksa terhadap sekitar 3.800 warga Palestina di Tepi Barat, dengan hampir separuh di antaranya adalah anak-anak.
Bentuk kejahatan di lapangan mencakup penembakan, penganiayaan, pembakaran kendaraan dan aset, perusakan lahan pertanian, hingga pembatasan akses bagi para petani untuk mengolah tanah mereka sendiri.
