KAIRO — Delegasi tingkat tinggi dari Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang dipimpin langsung oleh Ketua Biro Politiknya, Khalil Al-Hayya, dijadwalkan tiba di Kairo, Mesir. Kunjungan ini menjadi lawatan resmi pertama Al-Hayya ke Mesir sejak ia resmi memimpin pimpinan politik gerakan tersebut.
Sumber internal gerakan mengonfirmasi kepada kantor berita Anadolu bahwa agenda utama kunjungan ini difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis politik dan situasi di lapangan bersama para pejabat tinggi Mesir.
Isu prioritas yang menjadi sorotan adalah konsolidasi kesepakatan gencatan senjata (ceasefire) di Jalur Gaza serta pengawalan terhadap perkembangan terbaru perjuangan Palestina.
Delegasi yang diboyong Al-Hayya mencakup jajaran elite pimpinan Hamas, antara lain Ketua Majelis Syura Mohammad Darwish, Ketua Hamas Luar Negeri Khaled Meshaal, Ketua Hamas Wilayah Tepi Barat Zaher Jabarin, serta Kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Basem Naim.
Rombongan ini dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir (General Intelligence Service), Hassan Rashad.
Pertemuan strategis di Kairo ini memiliki bobot diplomasi yang sangat signifikan mengingat situasi yang kian memanas akibat perbedaan tajam terkait pelaksanaan fase kedua dari kesepakatan penghentian tembak.
Eskalasi politik ini dipicu oleh penolakan sepihak militer Penjajah Israel terhadap 15 poin rencana yang telah disahkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Tel Aviv mengajukan syarat mutlak yang mengaitkan setiap penarikan pasukan dari Gaza dengan pelucutan senjata Hamas “secara riil.”
Komitmen Bersama Penegakan Peta Jalan Perdamaian
Menanggapi tekanan Tel Aviv, Hamas secara tegas menyatakan keteguhannya untuk tetap berpegang pada peta jalan (roadmap) yang telah disepakati bersama para mediator dan Dewan Perdamaian. Di sisi lain, Pemerintah Mesir menggarisbawahi pentingnya eksekusi seluruh poin kesepakatan secara utuh, terutama terkait penarikan penuh pasukan Israel dan jaminan kelancaran bantuan kemanusiaan.
Bagi Hamas, prioritas utama pada fase ini adalah menjamin implementasi penuh seluruh tahapan dan komitmen kesepakatan.
Langkah ini krusial untuk mengarah pada penghentian tembak permanen, penghentian total segala bentuk agresi terhadap rakyat Palestina, penyelesaian penarikan mundur pasukan Israel, pembukaan pintu-pintu perbatasan, pengiriman bantuan darurat dan sarana tempat tinggal, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza di bawah kendali Komite Nasional Pengelola Gaza.
Senada dengan hal tersebut, Mesir menegaskan kembali posisinya bahwa kepatuhan terhadap seluruh item yang disepakati dalam peta jalan adalah harga mati. Kairo menekankan pentingnya jaminan akses bantuan kemanusiaan yang aman, penuh, dan berkelanjutan, serta penarikan menyeluruh militer pendudukan dari Jalur Gaza.
Sebelumnya, Dewan Perdamaian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan yang dicapai pada 31 Juli lalu, di mana Hamas menyetujui peta jalan 15 poin untuk menjalankan komitmen Protokol Sharm El-Sheikh pasca-negosiasi intensif di kota El Alamein, Mesir.
Peta jalan tersebut secara garis besar mengatur penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza, penataan serta penyimpanan senjata Hamas, dan penyerahan tata kelola Gaza kepada pemerintahan sipil Palestina yang independen.
Kendati kesepakatan penghentian tembak telah berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melancarkan pelanggaran di lapangan secara konstan. Berbagai aksi pelanggaran tersebut tercatat telah menyebabkan gugurnya 1.258 warga Palestina dan melukai 4.139 lainnya.
(Sumber: Al Jazeera / Anadolu)
