NABLUS — Di Sebastia, wilayah barat laut Nablus, warga Palestina bukan hanya menghadapi ancaman kehilangan sebuah situs arkeologi. Mereka juga berhadapan dengan kemungkinan kehilangan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus menyimpan sejarah keluarga yang diwariskan lintas generasi.
Di balik alasan Israel yang menyebut langkah tersebut sebagai upaya “melindungi dan mengembangkan situs arkeologi”, perintah pengambilalihan justru mencakup kebun-kebun zaitun dan lahan di sekitar kota.
Investigasi Financial Times mengungkap bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas kendali Israel atas Tepi Barat sekaligus membuka jalan bagi aneksasi wilayah tersebut.
Laporan itu mempertemukan dalih pemerintah Israel dengan kesaksian arkeolog, peneliti, dan warga Sebastia. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan telah melampaui kebutuhan konservasi dan pemugaran situs bersejarah.
Warisan budaya, menurut mereka, justru digunakan untuk membentuk ulang hubungan antara tanah dan pemiliknya serta mengedepankan narasi sejarah tertentu yang pada akhirnya memberikan legitimasi terhadap pengambilalihan lahan.
Sebastia menjadi salah satu contoh paling jelas dari pola tersebut.
Awal tahun ini, otoritas Israel mengeluarkan perintah untuk mengambil alih lebih dari 2.000 dunam lahan di sekitar Sebastia dengan alasan mengembangkan situs arkeologi yang berada di puncak bukit. Menurut laporan Financial Times, langkah itu merupakan pengambilalihan lahan terbesar yang dikaitkan dengan situs arkeologi sejak Israel menguasai Tepi Barat pada 1967.
Pengambilalihan Melampaui Situs Arkeologi
Mahkamah Agung Israel kemudian membekukan keputusan tersebut setelah warga mengajukan gugatan. Namun, ancaman terhadap lahan warga belum hilang karena otoritas Israel tetap mempertahankan alasan pengembangan dan perlindungan situs.
Warga dan para ahli mempersoalkan luas wilayah yang menjadi sasaran. Sebab, lahan yang hendak diambil alih jauh melampaui batas situs arkeologi. Bagi mereka, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan yang diumumkan dan dampak nyata kebijakan di lapangan.
Alon Arad, kepala organisasi Israel Emek Shaveh yang bergerak dalam isu perlindungan warisan budaya, menolak keputusan tersebut dari sisi hukum, profesional, maupun etika.
Menurut Arad, kasus Sebastia menunjukkan bagaimana arkeologi dan warisan budaya dapat berubah menjadi instrumen dalam agenda aneksasi, bukan lagi diperlakukan sebagai peninggalan sejarah bersama yang semestinya dilindungi.
Dampaknya terlihat dari skala lahan yang terdampak.
Wali Kota Sebastia, Mohammed Azem, mengatakan lahan yang menjadi sasaran pengambilalihan, jika digabung dengan wilayah yang sebelumnya telah diambil, mencapai sekitar 55 persen dari total tanah kota. Kebijakan tersebut juga berdampak pada properti sekitar 560 keluarga dan mencakup lebih dari 6.000 pohon zaitun yang selama ini menjadi sumber pendapatan warga.
Dengan demikian, proyek yang disebut bertujuan melindungi situs sejarah tidak berhenti pada kawasan peninggalan arkeologi. Dampaknya merambah lahan produktif dan properti keluarga.
Azem mengaitkan perhatian terhadap Sebastia dengan posisi strategis kota tersebut di antara Nablus, Jenin, dan Tulkarm. Menurutnya, penguasaan wilayah itu merupakan bagian dari upaya Israel memecah keterhubungan geografis Tepi Barat dan menciptakan fakta baru di lapangan.
Sejarah Mana yang Hendak Dilindungi?
Investigasi Financial Times juga mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar: sejarah seperti apa yang sebenarnya hendak ditonjolkan?
Sebastia, yang berkaitan dengan kota Samaria kuno, menyimpan peninggalan dari berbagai peradaban, termasuk periode Helenistik, Romawi, Bizantium, dan Islam. Situs tersebut menjadi saksi pergantian berbagai peradaban dan kebudayaan, bukan hanya satu periode sejarah.
Namun, sejumlah arkeolog yang diwawancarai surat kabar tersebut menilai otoritas Israel lebih menonjolkan hubungan Yahudi dengan situs-situs tersebut dan mengesampingkan sejarah panjang yang lebih beragam.
Arad memperingatkan bahwa pemilihan situs tertentu untuk dikembangkan secara intensif dapat menciptakan kesan bahwa wilayah tersebut secara eksklusif merupakan bagian dari sejarah Yahudi. Pada saat yang sama, peninggalan dan narasi sejarah lainnya berisiko tersingkir dari gambaran umum tentang kawasan tersebut.
Dalam perspektif ini, persoalannya bukan semata-mata bagaimana peninggalan masa lalu dirawat, tetapi bagaimana sejarah digunakan pada masa kini.
Kritik yang muncul dalam laporan tersebut menyebut bahwa penyederhanaan sebuah situs menjadi hanya satu lapisan sejarah dapat membuka ruang bagi arkeologi untuk digunakan sebagai pembenaran atas kontrol politik.
Di saat yang sama, keberadaan warga Palestina dan hubungan mereka dengan tanah tersebut berisiko semakin tersisih dari narasi tentang tempat itu.
Para ahli juga membantah tuduhan administrasi sipil Israel yang menyalahkan Otoritas Palestina karena dianggap mengabaikan Sebastia. Mereka mengingatkan bahwa sebagian besar situs tersebut sejak awal berada di bawah kendali Israel.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan lain: jika Israel memang mengklaim perlu mengambil alih lahan demi menyelamatkan situs arkeologi, bagaimana tanggung jawab terhadap kondisi situs selama berada di bawah kendali Israel selama ini?
Dari Kebijakan Terpisah Menjadi Agenda yang Lebih Luas
Financial Times tidak menempatkan Sebastia sebagai kasus yang berdiri sendiri.
Laporan tersebut menyebut otoritas Israel telah menggunakan pengambilalihan lahan untuk kepentingan arkeologi sejak 1980-an. Namun, sejumlah analis menilai pemerintahan Benjamin Netanyahu membawa penggunaan isu warisan budaya untuk memperkuat kendali atas Tepi Barat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sejak pemerintahan tersebut mulai berkuasa pada 2022, langkah pengambilalihan juga mencakup wilayah di sekitar sejumlah situs lain, termasuk Herodium dan desa Palestina Nabi Samuel.
Pada saat yang sama, pemerintah Israel secara sepihak memberikan kewenangan kepada unit arkeologi di bawah Administrasi Sipil untuk bekerja di wilayah yang secara administratif masih berada di bawah Otoritas Palestina.
Menurut laporan tersebut, pemerintah juga mengalokasikan 113 juta shekel untuk mengembangkan 70 situs arkeologi di Tepi Barat.
Perluasan kewenangan ini dinilai lebih penting daripada sekadar persoalan anggaran. Sebab, langkah tersebut memperluas ruang intervensi Israel melalui pengelolaan situs arkeologi.
Yonatan Mizrahi, yang memantau ekspansi permukiman Israel melalui organisasi Peace Now, mengatakan arkeologi di bawah pemerintahan saat ini telah menjadi salah satu instrumen utama untuk menganeksasi Tepi Barat.
Kehilangan Tanah Bukan Sekadar Kehilangan Penghasilan
Di balik angka, perintah pengambilalihan, dan anggaran pengembangan, ada hubungan personal warga dengan tanah yang sulit diukur.
Financial Times menyoroti kisah Zaid al-Azhari, peneliti warisan budaya sekaligus anggota dewan lokal Sebastia. Keluarganya telah mengelola kebun-kebun zaitun di sekitar Sebastia selama beberapa generasi.
Pendapatan dari kebun tersebut membantunya membiayai pendidikan hingga perguruan tinggi. Jalan setapak dan pepohonan di kebun juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
Bagi al-Azhari, ancaman kehilangan tanah terasa seperti kehilangan anggota keluarga. Sebab, pengambilalihan tidak hanya berarti hilangnya sumber ekonomi, tetapi juga terputusnya hubungan dengan tempat yang telah dibangun dan diwariskan oleh beberapa generasi.
Kesaksian itu membuat angka-angka tentang luas lahan dan jumlah pohon zaitun memiliki makna yang lebih konkret. Di balik setiap bidang tanah yang menjadi sasaran terdapat keluarga yang menggantungkan sebagian hidupnya pada pertanian dan keberadaan mereka di tanah tersebut.
Karena itu, ancaman kehilangan penghasilan berjalan beriringan dengan kecemasan terhadap masa depan Sebastia, terlebih ketika pengambilalihan lahan disertai pembatasan yang menyulitkan warga mencapai ladang mereka.
Kondisi itu berlangsung ketika Sebastia sendiri tengah mengalami tekanan ekonomi sejak pecahnya perang di Gaza pada 2023. Aktivitas pariwisata merosot, sementara serangan pemukim Israel membuat banyak warga kesulitan mencapai lahan pertanian mereka.
Financial Times melaporkan banyak warga bahkan kesulitan membayar tagihan pemerintah kota.
Di sekitar situs arkeologi, surat kabar itu menemukan tempat parkir yang kosong dari pengunjung. Sebuah toko suvenir telah tutup, begitu pula sebagian besar kafe. Bahkan pemilik kafe yang masih buka mengatakan tidak menerima satu pun wisatawan sepanjang hari.
Pemilik kafe, Naif Aql, mengenang masa ketika kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Kini, katanya, kedatangan satu pelanggan saja sudah menjadi sesuatu yang dinantikan.
Di tengah rencana pengambilalihan itu, Sebastia memang telah mendapat pengakuan internasional. UNESCO memasukkannya dalam daftar warisan dunia dan daftar warisan dunia yang terancam setelah bertahun-tahun mendapat tuntutan dari pihak Palestina.
Namun, pengakuan terhadap nilai sejarah situs tersebut belum serta-merta menghilangkan kekhawatiran warga mengenai masa depan tanah dan sumber penghidupan mereka.
Di situlah paradoks yang disoroti investigasi ini menjadi semakin jelas: atas nama perlindungan warisan budaya, masyarakat yang hidup di sekitar warisan tersebut justru menghadapi ancaman kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Bagi al-Azhari, persoalannya bahkan telah melampaui perdebatan tentang rencana aneksasi di masa depan. Ketika Israel mengendalikan air, listrik, jalan, perbatasan, hingga kebun-kebun warga, ia menilai apa yang disebut sebagai proyek aneksasi sesungguhnya sudah menjadi kenyataan yang dirasakan warga Palestina dalam kehidupan sehari-hari.
