PALESTINA — Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memicu kontroversi diplomasi usai menyatakan bahwa militer Israel (IDF) akan terus menduduki wilayah-wilayah keamanan di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza untuk jangka panjang. Pernyataan provokatif ini memicu penolakan dan kritik terbuka dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Pernyataan keras tersebut disampaikan Katz saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Lebanon selatan.
“Saya telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna bersiap menghadapi kehadiran militer jangka panjang di kawasan ini,” tegas Katz sebagaimana dikutip oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.
AS Tegaskan Komitmen Kedaulatan Lebanon
Rencana pendudukan permanen tersebut direspons dingin oleh Washington. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Washington berharap seluruh pihak mematuhi koridor kesepakatan damai yang telah disepakati bersama.
“Kami berharap semua pihak bertindak sesuai dengan kerangka kerja yang telah disetujui. Israel sebelumnya telah menegaskan secara jelas bahwa mereka tidak memiliki ambisi teritorial apa pun di Lebanon,” ujar pejabat Kementerian Luar Negeri AS tersebut.
Ia menambahkan, potensi penempatan militer secara permanen di Lebanon selatan bertentangan dengan komitmen perjanjian internasional serta merusak stabilitas keamanan jangka panjang bagi kedua negara. AS menegaskan dukungannya secara penuh terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.
Berdasarkan kesepakatan kerangka kerja yang ada, penempatan militer seharusnya bersifat transisi bertahap yang terikat langsung dengan proses perlucutan senjata Hizbullah serta pembongkaran infrastruktur militernya secara terverifikasi.
Laporan media Israel, Channel 12, turut mengonfirmasi munculnya nada teguran keras dari diplomat Washington atas pernyataan sepihak Menhan Israel tersebut.
