GAZA — Saat Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Jalur Gaza mengklaim bahwa langkah-langkah implementasi rute perdamaian mulai diterapkan di lapangan, realitas di Gaza justru menampilkan gambaran yang jauh lebih rumit. Terdapat kontras tajam antara narasi politik para pemimpin Israel, pernyataan lembaga keamanan, dan fakta riil yang dialami warga Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak dokumen “15 Poin Perdamaian”. Namun, media-media Israel melaporkan bahwa militer dan lembaga keamanan Israel (IDF) tetap beroperasi mengikuti sejumlah poin kesepakatan tersebut, bertepatan dengan berhentinya operasi pembunuhan berencana (assassination) dalam beberapa hari terakhir.
Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengonfirmasi kepada Reuters bahwa peta jalan (roadmap) penyelesaian Gaza masih “berlaku dan berjalan secara efektif” meski ditolak oleh Netanyahu. Ia menegaskan bahwa kerangka kerja ini disepakati antara Dewan Perdamaian dan kelompok perlawanan Hamas, sementara pembicaraan teknis dengan Israel terus berlanjut.
Di saat yang sama, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, meninjau Pusat Koordinasi Sipil-Militer di Kiryat Gat untuk menegaskan komitmen Washington terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dewan Perdamaian juga mengklaim bahwa Israel telah mulai menerapkan beberapa pasal dan menganggap gencatan senjata masih bertahan.
Sebelumnya pada akhir Juli 2024, Presiden AS Donald Trump bersama Dewan Perdamaian mengumumkan Peta Jalan Tahap Kedua untuk mengakhiri perang. Dokumen 15 Poin tersebut menegaskan komitmen para pihak terhadap rencana komprehensif: menjamin penarikan penuh pasukan Israel, membentuk pemerintahan mandiri Palestina di Gaza, serta membuka jalan politik menuju hak menentukan nasib sendiri dan pembentukan Negara Palestina.
Realitas Lapangan: Penghentian Serangan Tanpa Penarikan Pasukan
Pengamat isu Israel, Mumen Muqdad, menilai simpang siur ini dipicu oleh minimnya pernyataan resmi otoritas politik Israel, yang bertolak belakang dengan bocoran informasi dari lembaga militer dan media-media lokal.
Penelusuran tim Al-Jazeera di sepanjang garis perbatasan timur dari utara hingga tengah Gaza mencatat fakta riil di lapangan saat ini:
- Pemberhentian Serangan Udara: Aksi pemboman udara dan pembunuhan berencana dilaporkan terhenti hampir sepenuhnya selama sembilan hari terakhir hingga Rabu malam.
- Penembakan dan Pembongkaran Tetap Berjalan: Meski serangan udara mereda, tembakan artileri, aksi penembakan acak, dan peledakan bangunan masih terus terjadi di sepanjang dan di dekat “Garis Kuning” (Yellow Line), khususnya di wilayah timur Gaza.
Juru Bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, mengonfirmasi bahwa serangan udara terakhir yang tercatat menyasar sebuah kendaraan di Jalan Al-Rasheed pada Senin (3/8/2026). Kementerian Kesehatan Gaza juga melaporkan tidak ada korban jiwa baru akibat serangan udara dalam rentang waktu tersebut, kecuali satu warga di Deir Al-Balah yang gugur akibat tembakan acak tank Israel pada Sabtu (8/8/2026).
Namun, terhentinya gempuran udara tidak melambangkan masuknya Tahap Kedua kesepakatan. Realisasi saat ini baru sebatas jeda militer relatif, tanpa adanya penarikan pasukan Israel maupun pemulihan arus bantuan kemanusiaan, dua pilar utama Tahap Kedua.
Pasukan Israel Justru Memperkuat Posisi
Konfirmasi dari sumber-sumber lapangan menunjukkan tidak ada penarikan pasukan Israel dari posisi terdepan mereka menuju batas “Garis Kuning”:
| Wilayah | Kondisi Lapangan & Pergerakan Militer |
| Jabalia | Pasukan Israel bertahan di sekitar RS Kamal Adwan (seharusnya mundur hingga RS Indonesia sesuai kesepakatan). Aksi penembakan dan peledakan bangunan masih berlanjut. |
| Distrik Al-Tuffah | Batas “Garis Kuning” di area Al-Sanafour tidak mengalami perubahan. Di Al-Zaytoun, pergerakan militer dekat persimpangan Dawla hanya reorientasi posisi, bukan penarikan mundur. |
| Deir Al-Balah | Pasukan tidak mundur, melainkan memperkuat pertahanan dengan membangun tanggul tanah baru dan menara pengawas. |
Penumpukan militer ini bertolak belakang dengan batas cakupan kontrol Israel yang seharusnya dipangkas. Sejak gencatan senjata diawali pada Oktober 2025, area kontrol militer Israel justru meluas secara bertahap hingga menguasai 70 persen wilayah Gaza, jauh melebihi batas awal sebesar 53 persen.
“Tidak ada yang berubah bagi kami. Pos pembatas kuning di dekat penampungan kami tidak bergeser, dan setiap hari kami masih menjadi sasaran tembak dari posisi militer Israel,” tutur Muhammad Ahmad, warga Distrik Al-Zaytoun.
Tekanan AS dan Tuduhan Mangkir
Analis Politik Mustafa Ibrahim menilai langkah diplomasi AS baru-baru ini menunjukkan adanya persiapan menuju eksekusi rencana perdamaian, namun geraknya sangat lambat. Menurutnya, Netanyahu memiliki ruang untuk memperlambat proses ini demi kalkulasi politik internal dan pemilu, di tengah tuduhan oposisi domestic yang menyebutnya gagal meraih “kemenangan mutlak”.
Ibrahim menambahkan, keberhasilan Dewan Perdamaian sangat bergantung pada keseriusan Washington menggunakan pengaruhnya untuk menekan Israel. Hingga saat ini, tekanan AS dinilai belum mencapai tingkat yang mampu memaksa Netanyahu tunduk.
Di sisi lain, kelompok Hamas menuding Israel sengaja mengulur waktu untuk mengosongkan substansi perjanjian. Pimpinan Hamas, Mahmoud Mardawi, menegaskan bahwa pihaknya telah menyetujui seluruh dokumen 15 Poin tanpa perubahan.
“AS sebagai penjamin kesepakatan wajib memulai langkah konkret di lapangan untuk memulai Tahap Kedua. Kami mendesak Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, untuk secara terbuka menunjuk pihak yang menyabotase implementasi perjanjian ini,” tegas Mardawi.
