GAZA — Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak dokumen “Dewan Perdamaian” (Board of Peace/BoP) untuk Jalur Gaza kembali memicu perdebatan sengit terkait masa depan jalur diplomasi.
Netanyahu mensyaratkan pelucutan senjata total pihak perlawanan sebelum penarikan militer dilakukan. Langkah ini dinilai berbagai pihak sebagai upaya sengaja mengulur waktu dan memutar balik proses negosiasi ke titik nol.
Kendati demikian, bocoran dari internal AS mengindikasikan bahwa Washington tidak memandang penolakan keras Netanyahu sebagai akhir dari peta jalan (roadmap) perdamaian, melainkan sekadar kalkulasi politik domestik sang perdana menteri.
Dokumen 15 poin tersebut sejatinya mengusung prinsip pertukaran bertahap dan simultan. Poin utamanya mencakup penyimpanan senjata berat kelompok perlawanan di bawah kendali otoritas Palestina, yang diimbangi dengan penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan pasukan Israel, pembukaan pintu perbatasan, serta penempatan komite administratif dan pasukan internasional secara paralel.
Namun, Netanyahu secara terbuka menolak skema bertahap ini. Ia mengunci syarat bahwa penarikan pasukan Israel dari Gaza baru bisa dilakukan setelah “pelucutan total senjata Hamas” menyangkut seluruh jenis persenjataan.
Pengamat menilai manuver ini sebagai upaya merusak substansi kesepakatan, mengubah isu senjata yang tadinya merupakan bagian dari proses bertahap menjadi syarat mutlak di awal (precondition).
Ujian Berat bagi Pemerintahan Trump
Pengamat politik Wisam Afifa menilai penolakan Netanyahu tidak hanya mengancam dokumen kesepakatan, tetapi juga menempatkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam ujian politik besar.
Pasalnya, rencana damai tersebut mendapat dukungan langsung dari Washington dan sambutan internasional setelah faksi-faksi Palestina dan mediator menyepakati poin-poin krusial, termasuk kompromi sensitif terkait isu persenjataan.
Afifa menjelaskan bahwa inti perselisihan bukan sekadar redaksional pasal, melainkan perombakan logika kesepakatan secara keseluruhan. Jika dokumen ini dibuka kembali untuk negosiasi ulang, proses diplomasi akan merosot dari tahap eksekusi kembali ke tahap perundingan awal. Hal ini memberi Israel celah untuk mengulur waktu sekaligus menaikkan posisi tawar.
Di tengah sikap keras Tel Aviv, bocoran informasi dari Gedung Putih menunjukkan pembacaan yang relatif tenang. Wartawan Axios, Barak Ravid, mengutip pejabat senior AS yang menyatakan bahwa Washington “tidak terganggu” oleh retorika Netanyahu.
AS menganggap pernyataan tersebut sebagai bagian dari dinamika panggung pemilu di Israel, selama Netanyahu tetap menjalankan kepahaman substantif di lapangan, khususnya dalam membatasi operasi militer di Gaza.
Menurut pejabat tersebut, Netanyahu telah menyampaikan kepada utusan khusus Presiden Trump, Jared Kushner, dalam sambungan telepon pekan lalu bahwa ia bersedia memberikan kesempatan pada rencana tersebut meski tetap bersikap skeptis. Ia berjanji akan mengeram serangan militer guna melapangkan jalan bagi pelaksanaan skema Gaza.
Militer Israel (IDF) dilaporkan tidak lagi melancarkan serangan berskala besar dan mulai melakukan penarikan bertahap ke wilayah yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line), seiring berlanjutnya tekanan diplomasi AS.
Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, mengonfirmasi bahwa pembahasan peta jalan masih berjalan dan berharap meraih hasil positif. Rencana tersebut mewajibkan militer Israel tidak melintasi Garis Kuning atau menyasar warga sipil, sementara penarikan bertahap akan berlanjut setelah verifikasi keamanan.
Meski begitu, Mladenov menyebut rencana ini tetap memberi ruang bagi Israel untuk bertindak jika mengklaim adanya ancaman langsung terhadap pasukannya.
Di sisi lain, media Israel melaporkan institusi keamanan Tel Aviv belum menerima instruksi untuk membekukan transisi ke tahap berikutnya. Persiapan bahkan terus berjalan untuk mendirikan pangkalan pertama Pasukan Multinasional di Rafah.
Menyusun Ulang Aturan Main Kesepakatan
Pakar isu Israel, Amin Al-Haj, mengamati bahwa Netanyahu sedang berusaha menggeser karakter kesepakatan: dari perjanjian resiprokal (timbul-timbal) menjadi syarat sepihak di mana pelucutan senjata harus mendahului penarikan pasukan.
Pergeseran mendasar ini memungkinkan Israel menunda kewajiban politiknya tanpa batas waktu yang jelas.
Al-Haj menambahkan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian sejak awal merupakan langkah untuk menyiasati lembaga internasional seperti PBB yang kian kritis terhadap Israel. Kendati Dewan Perdamaian dipandang cenderung memihak Tel Aviv, Netanyahu tetap menginginkan lembaga berlevel internasional yang tunduk penuh pada agenda pemerintahannya tanpa memberi beban kewajiban politik atau keamanan apa pun bagi Israel.
Langkah Netanyahu ini erat kaitannya dengan kalkulasi politik dalam negeri. Setiap kesepakatan politik berisiko meretakkan koalisi pemerintahan sayap kanan yang dipimpinnya. Menggantung status negosiasi memberi pemerintahannya ruang gerak lebih luas dan meredam tekanan internasional.
Bagi Netanyahu, membeli waktu bukanlah dampak sampingan negosiasi, melainkan strategi utama.
Tiga Skenario Masa Depan Gaza
Al-Haj memperingatkan bahwa dampak paling berbahaya dari penguluran waktu ini adalah membiarkan Gaza berada dalam status menggantung (status quo): tanpa penarikan penuh, tanpa penyelesaian politik, dan tanpa pemulihan kehidupan normal, di tengah blokade dan ancaman militer yang terus mengintai.
Ia memetakan tiga skenario utama yang membayang di depan mata:
- Tercapainya Kesepakatan Modifikasi: Israel menerima rencana setelah beberapa poin berhasil diubah.
- Berlanjutnya Status Quo: Kondisi menggantung dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas koalisi sayap kanan.
- Eskalasi Perang Kembali: Opsi militer dibuka kembali jika Netanyahu membutuhkan konsolidasi basis pemilih kanan ekstrem.
Pilihan atas skenario-skenario ini tidak murni didasari pertimbangan keamanan, melainkan sangat ditentukan oleh kalkulasi elektoral Netanyahu dan koalisinya.
Krisis Politik Koalisi Pemerintahan
Analis politik Muhammad Shahin menegaskan bahwa penolakan Netanyahu terhadap 15 poin rancangan Nikolay Mladenov mencerminkan krisis politik internal yang mendalam. Pertentangan antara tuntutan mengakhiri perang dan kalkulasi kelangsungan kekuasaan Netanyahu menjadi pemicu utamanya.
Shahin menilai, transisi ke penataan politik pascaperang akan membuka kembali investigasi atas kegagalan militer dan politik Israel. Oleh karena itu, Netanyahu berkepentingan menjaga situasi berada dalam kerangka konflik militer.
Kesiapan faksi-faksi Palestina menyetujui peta jalan tersebut meliukkan posisi politik Netanyahu. Langkah kooperatif Palestina berhasil mencabut dalih klasik Israel yang kerap menuduh pihak Palestina sebagai penghambat perdamaian. Ujian sesungguhnya kini berada pada komitmen praktis komunitas internasional untuk memaksa Israel menghentikan perang, membuka perbatasan, dan memulai rekonstruksi Gaza.
*Diterjemahkan dan diolah dari Palestinian Information Center
