TEL AVIV — Penolakan tegas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap dokumen 15 poin dalam peta jalan (roadmap) perdamaian Gaza memicu keretakan tajam antara Amerika Serikat dan Israel. Harian Israel Hayom, mengutip sumber-sumber politik Israel, melaporkan bahwa hubungan Tel Aviv dan Washington kini berada di ambang konfrontasi terbuka terkait masa depan Jalur Gaza.
Sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa Israel siap menghadapi benturan politik dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai isu Gaza jika situasi mendesak.
Guna memperkuat posisinya, kantor Netanyahu dikabarkan rutin mengirimkan laporan harian ke Washington mengenai apa yang mereka klaim sebagai “pelanggaran” pergerakan Hamas di Gaza. Mengenai penghentian sementara aksi pembunuhan berencana (suicide/assassination operations) di Gaza belakangan ini, sumber tersebut mengklaim hal itu murni pertimbangan operasional militer di lapangan, dan operasi tentara Israel akan terus berjalan.
“Kami tidak akan masuk ke dalam skema 15 poin tersebut, dan Israel tidak akan menghentikan operasinya di Gaza,” tegas lingkaran dekat Netanyahu sebagaimana dikutip Israel Hayom.
Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap rencana 15 poin yang telah disetujui oleh Dewan Perdamaian (Peace Council) khusus Gaza. Ia mensyaratkan bahwa penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza hanya dapat dilakukan jika senjata Hamas benar-benar dilucuti.
Netanyahu mengonfirmasi bahwa Tel Aviv sedang bernegosiasi dengan AS mengenai skema Dewan Perdamaian. Namun, ia secara terbuka menyatakan bahwa beberapa ide Washington “dapat diterima,” sementara sebagian lainnya “sama sekali tidak dapat ditoleransi.”
Dia juga menegaskan kembali sikap kerasnya: “Tidak akan ada negara Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat, selama saya menjabat sebagai perdana menteri.”
Penolakan keras ini membenturkan pelaksanaan Fase Kedua dari rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump, sekaligus menaruh kesepakatan gencatan senjata di ujung tanduk.
Ben-Gvir: “Perang Sampai Napas Terakhir”
Merespons dinamika diplomasi ini, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, melontarkan serangan menohok terhadap kesepakatan politik tersebut. Ia menyebut seluruh kepahaman diplomasi sebagai “kebohongan dan penipuan,” seraya menyerukan agar perang melawan Hamas dan Hizbullah dilanjutkan “sampai napas terakhir.”
“Siapa pun yang berpikir bahwa kita bisa mempercayakan keamanan anak-anak kita pada perjanjian dan jaminan diplomasi, telah tertampar kenyataan pahit,” cetus Ben-Gvir.
Menurutnya, perjanjian formal hanya bertindak sebagai “obat bius yang menidurkan Israel menjelang pukulan berikutnya.” Atas dasar itu, ia menolak setiap bentuk “kesepakatan gegabah” dan penjualan “ilusi perdamaian.”
Dia menekankan bahwa satu-satunya jawaban bagi musuh Israel adalah “kekuatan, keteguhan, dan ketegasan mutlak tanpa kompromi dan tanpa belas kasihan.”
AS Akui Ada Perbedaan Detail, namun Tegaskan Tujuan Sama
Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, menegaskan bahwa Hamas kini dihadapkan pada dua pilihan tegas.
“Hamas harus menyerahkan senjatanya secara damai, atau melakoni jalan sulit melalui kembalinya militer Israel untuk melucutinya secara paksa,” kata Waltz dalam wawancara dengan Fox News.
Waltz menegaskan Washington tidak akan pernah membiarkan kelompok tersebut membangun kembali kekuatan militernya untuk menyerang Israel.
Mengenai perbedaan pandangan dengan Tel Aviv, Waltz mengakui adanya keberatan dari Netanyahu terkait urutan dan tenggat waktu penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun, ia mengklaim bahwa Washington dan Tel Aviv tetap sepakat pada tujuan akhir, meski berbeda pendapat soal rincian teknis dan penentuan waktu (timing).
Terkait tata kelola Gaza ke depan, diplomat AS itu mengungkapkan bahwa sebuah komite teknokrat Palestina sedang disiapkan untuk mengelola Gaza. Ini berjalan selaras dengan kesiapan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force) yang siap diterjunkan ke Gaza, melibatkan personel militer dari beberapa negara termasuk Maroko, Azerbaijan, dan Indonesia.
“Kami telah melangkah sangat jauh dan pada akhirnya akan melucuti senjata Hamas demi membangun Gaza baru,” ujar Waltz, seraya menekankan keberadaan rencana 15 poin untuk mengeksekusi target tersebut.
Hamas Bertahan pada Kesepakatan, Mesir Desak Komitmen Full
Di pihak lain, Hamas menegaskan komitmennya terhadap apa yang telah disepakati bersama para mediator dan Dewan Perdamaian terkait peta jalan penyelesaian Fase Kedua kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menyatakan keseriusannya untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam mengimplementasikan 15 poin kesepakatan, termasuk penyusunan garis waktu (timeline) yang jelas.
Hamas menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjamin pelaksanaan seluruh tahapan kesepakatan. Hal ini mencakup penghentian tembak-menembak secara permanen, pengakhiran agresi terhadap rakyat Palestina, penarikan penuh pasukan Israel, pembukaan pintu perbatasan, penyaluran bantuan kemanusiaan dan bahan perlindungan, dimulainya rekonstruksi, serta pemberdayaan Komite Nasional untuk mulai mengelola Gaza.
Kelompok tersebut mendesak para mediator, penjamin, dan Dewan Perdamaian untuk memikul tanggung jawab guna memastikan semua pihak mematuhi ketentuan perjanjian serta mencegah pelanggaran yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
Sementara itu, Kairo menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh poin peta jalan damai, terutama jaminan masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh dan aman, serta penarikan menyeluruh militer Israel dari Gaza.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, dalam pembicaraan telepon dengan Perwakilan Dewan Perdamaian Gaza Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa pemenuhan kewajiban ini merupakan kunci utama untuk bertransisi ke Fase Kedua, sekaligus mendukung pemulihan dini dan pemulihan pasca-konflik di Gaza.
Peta Jalan Damai di Tengah Pelanggaran Harian
Peta jalan 15 poin ini sebelumnya diumumkan oleh Dewan Perdamaian dan Presiden Trump pada 31 Juli lalu setelah tercapainya persetujuan Hamas atas Protokol Sharm el-Sheikh dalam perundingan di El Alamein, Mesir.
Poin-poin utamanya mencakup penarikan militer Israel, pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas, serta penyerahan tata kelola Gaza kepada pemerintahan sipil Palestina yang independen.
Kendati kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025, Israel dilaporkan terus melancarkan pelanggaran harian di lapangan. Data mencatat rentetan pelanggaran tersebut telah mengakibatkan 1.258 warga Palestina gugur dan 4.139 lainnya luka-luka.
Rangkaian skema damai ini bertumpu pada 20 poin Rencana Trump untuk mengakhiri perang Gaza, yang mencakup pertukaran tawanan, pelucutan senjata kelompok perlawanan, penarikan bertahap militer Israel, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta penempatan kekuatan stabilisasi internasional.
*Diterjemahkan dan diolah dari Al-Jazeera
