NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menggelar sidang mendesak untuk membahas situasi yang kian memanas di Timur Tengah. Pertemuan tersebut diwarnai gelombang desakan dari berbagai negara agar Israel menghentikan eskalasi militer di Tepi Barat dan mengakhiri aksi kekerasan pemukim Yahudi.
Namun di sisi lain, Amerika Serikat justru melontarkan ancaman bahwa perang di Jalur Gaza bisa pecah kembali jika pelucutan senjata (disarmament) Kelompok Hamas tidak dipenuhi.
Dalam sesi yang berlangsung panas tersebut, Perwakilan Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyerukan perlindungan internasional darurat bagi rakyat Palestina dan hak milik mereka dari gempuran militer serta serangan pemukim bersenjata.
“Masyarakat internasional dan negara-negara di dunia memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warga sipil serta melawan kebijakan scorched earth (tanpa sisa) yang diterapkan Israel di wilayah pendudukan. Ketiadaan akuntabilitas dan tindakan tegas hanya memupuk iklim impunitas serta mendorong terjadinya kejahatan yang lebih besar terhadap warga sipil yang tak berdaya,” tegas Mansour di hadapan forum.
Kecaman Global atas Eskalasi Israel
Nada keras juga dilontarkan Perwakilan Qatar untuk PBB, Muhammad Al-Nasr, yang mengecam penyerangan massal pemukim Yahudi ke Masjid Al-Aqsa di bawah pimpinan menteri-menteri ekstremis Israel. Al-Nasr menegaskan penolakan mutlak atas upaya mengubah status historis dan hukum Al-Quds Timur, sembari mendesak kepatuhan penuh pada kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Di sisi lain, Deputi Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, memperingatkan bahwa operasi militer Israel dan perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat telah melumpuhkan prospek stabilitas kawasan.
“Semua pemukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional. Operasi militer yang terus berlangsung di Tepi Barat telah menimbulkan kerugian jiwa dan materiil yang luas, termasuk merusak infrastruktur publik dan rumah ibadah,” ujar Alakbarov.
Dia juga menyuarakan kekhawatiran mendalam atas tindakan pasukan Israel yang menerobos masuk tanpa izin ke pusat pelatihan UNRWA di Yerusalem Timur.
Sikap tegas turut disuarakan oleh sejumlah negara anggota DK PBB lainnya:
- Prancis & Inggris: Menolak keras percepatan aktivitas pemukiman ilegal serta aksi kekerasan pemukim Yahudi. Utusan Inggris, Kate Foster, menyoroti pengesahan 104 pemukiman baru oleh Israel dan penggerudukan fasilitas UNRWA sebagai langkah sengaja untuk menghancurkan solusi dua negara (two-state solution).
- Rusia: Wakil Duta Besar Rusia, Anna Evstigneeva, memperingatkan perluasan kontrol administratif dan hukum Israel di Tepi Barat yang telah memecahkan rekor, serta mengkritik skema perdamaian AS terkait Gaza yang dinilainya tak lebih dari “kertas tanpa taji”.
- Cina: Wakil Perwakilan Cina, Song Li, menolak tegas upaya perubahan geografis maupun demografis di Tepi Barat, sembari menekankan prinsip utama “warga Palestina yang harus memimpin Palestina”.
- Denmark: Mengungkap fakta mengejutkan bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina di Gaza tewas akibat pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang terjadi secara beruntun sejak Oktober lalu.
Gertakan Amerika Serikat dan Ketegangan di Gaza
Di tengah desakan gencatan senjata global, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Tammy Bruce, justru menyampaikan ultimatum keras. Bruce menegaskan bahwa Washington berkomitmen pada rencana penataan Gaza berbasis visi Presiden Donald Trump dan Peace Council. Namun, ia menyertakan syarat tunggal yang kaku.
“Jika pembongkaran senjata secara total terhadap Hamas tidak terwujud, maka perang akan meletus kembali di Jalur Gaza,” ancam Bruce, sembari menambahkan bahwa AS tengah merancang struktur administratif dan keamanan baru di kawasan tersebut.
Nada serupa disampaikan Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon. Ia menyatakan Tel Aviv tidak akan membiarkan adanya ancaman bersenjata dan mengklaim pelucutan senjata adalah syarat mutlak bagi tiap skenario mendatang. Danon juga membantah laporan internasional terkait blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebuah klaim yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Hingga saat ini, meski kesepakatan gencatan senjata telah diteken, serangan udara dan pembatasan logistik oleh Israel di Gaza terus menelan korban jiwa. Tercatat lebih dari 1.200 warga Palestina tewas dan 4.000 lainnya luka-luka sejak Oktober lalu, memperdalam krisis kemanusiaan di kawasan yang terisolasi tersebut.
