NABLUS — Tiga hari berturut-turut, militer Penjajah Israel terus memperketat blokade udara dan darat di berbagai kawasan utara Tepi Barat. Pengetatan penjagaan di pos-pos pemeriksaan (checkpoint) permanen maupun portabel berpadu dengan gelombang penggerebekan ke desa-desa dan kota, melumpuhkan total aktivitas warga lokal.
Kota Nablus menjadi pusat cengkeraman militer menyusul insiden berdarah di Desa Till, sebelah barat daya kota, yang menyebabkan empat warga Palestina syahid dan dua pemukim Israel tewas. Blokade ini memukul telak layanan darurat medis hingga membahayakan keselamatan jiwa warga sipil, sebagaimana dilaporkan organisasi Physicians for Human Rights.
Persalinan Darurat di Tengah Jalan
Organisasi Physicians for Human Rights merilis pernyataan resmi bahwa penutupan akses militer di Nablus menghambat pergerakan armada ambulans yang melintasi pos pemeriksaan. Dampaknya fatal: dua orang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam mobil ambulans akibat tertahan dan dilarang menuju rumah sakit rujukan.
Seorang ibu hamil ketiga juga terpaksa melahirkan di sebuah klinik desa di Aqraba, selatan Nablus, setelah akses transportasi menuju rumah sakit terputus total.
Tak hanya ibu hamil, para pasien cuci darah (hemodialisis) turut terjebak berjam-jam di pos pemeriksaan. Sebagian dari mereka tertahan di dalam ambulans, kehilangan akses terhadap perawatan medis vital yang menyambung nyawa. Penutupan akses ini membuat tim medis tak berdaya mengevakuasi pasien kritis maupun korban luka.
Lembaga kemanusiaan tersebut melempar peringatan keras atas ancaman krisis kemanusiaan yang teramat parah akibat pembatasan akses medis, seraya menegaskan bahwa kebebasan bergerak dan hak atas pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin.
Intimidasi terhadap Petugas Medis
Petugas medis dari belandah Aqraba, Yousef Deiriyya, mengungkapkan bahwa tim penyelamat kini menghadapi rintangan luar biasa saat bertugas. Pasukan Israel kerap melarang pergerakan ambulans dan menahan para petugas hingga berjam-jam tanpa alasan jelas.
“Aparat pendudukan sama sekali tidak peduli pada kondisi darurat yang kami bawa, termasuk wanita hamil. Situasi ini memaksa empat wanita melahirkan di dalam desa Aqraba menggunakan fasilitas medis seadanya yang tidak memadai. Mereka sebenarnya masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit, tetapi aksesnya tertutup rapat,” ujar Deiriyya kepada Al Jazeera Net.
Deiriyya mencontohkan nasib seorang pasien ginjal. Kendati sudah mengantongi izin koordinasi resmi, ambulans yang membawanya tetap ditahan prajurit Israel di pos pemeriksaan Awarta, selatan Nablus, selama satu jam 45 menit. Jalur tersebut menjadi satu-satunya akses tersisa menuju Kota Nablus di tengah blokade masif.
Ia menambahkan, tentara Israel secara berulang menggeledah tubuh pasien, armada ambulans, hingga para petugas medis setiap kali melintas.
“Jika dalam sehari kami harus mengevakuasi lima pasien, kami akan digeledah lima kali di lokasi yang sama setelah ditahan berjam-jam. Ini sangat menghambat tugas kami dan mengancam keselamatan pasien, terutama kasus kecelakaan parah dan serangan jantung,” tegasnya.
Data resmi Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina mencatat, saat ini terdapat 916 pos pemeriksaan militer dan gerbang pemblokir yang tersebar di seluruh Tepi Barat—243 gerbang di antaranya baru didirikan pasca-7 Oktober 2023.
Sumber: Diterjemahkan dan Diolah dari Al Jazeera
