PALESTINA- Rencana perdamaian inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza tampaknya masih membeku, terjebak dalam labirin birokrasi dan intrik politik. Alih-alih melangkah ke fase transisi setelah pertukaran tahanan selesai, Israel justru menekan rem dalam-dalam.
Di lapangan, indikasi yang terlihat bukan deeskalasi, melainkan upaya sistematis untuk memiliterisasi kehidupan sipil dan, lebih jauh lagi, menghidupkan kembali hantu pengusiran massal warga Gaza.
Sejak digulirkan pada Januari 2025, cetak biru perdamaian ini berjalan tertatih-tatih. Wall Street Journal baru-baru ini mengutip seorang pejabat militer AS yang mengungkap sebuah ironi menyesakkan: Dewan Perdamaian Global yang ditugaskan mengurus Gaza bahkan kelabakan hanya untuk menerjunkan 20 personel Pasukan Stabilisasi Internasional.
Angka 20 personel ini bagaikan setetes air di lautan, mengingat target awalnya adalah 20.000 pasukan. Rencananya, segelintir personel ini harus diterbangkan terlebih dahulu ke Israel untuk menjalani ‘pelatihan’ sebelum ditempatkan di dekat perlintasan Kerem Shalom. Tugas awal mereka sebenarnya sederhana: menerima peralatan dan melakukan pengintaian infrastruktur serta kondisi keamanan. Namun, realisasinya bagai mengurai benang kusut.
Dalih Pelucutan Senjata
Di atas kertas, Dewan Perdamaian telah mengumumkan niat untuk membangun zona kemanusiaan sebagai langkah awal implementasi gencatan senjata. Sayangnya, gagasan ini membentur tembok tebal bernama syarat Israel: Hamas harus dilucuti terlebih dahulu.
Padahal, itikad baik dari pihak Palestina bukannya tidak ada. Hamas baru-baru ini telah membubarkan Komite Tindak Lanjut Aksi Pemerintah (lembaga administratif mereka di Gaza). Tujuannya jelas, untuk menyerahkan tongkat estafet pengelolaan Gaza kepada komite teknokrat yang independen.
Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, Tel Aviv menepis langkah ini dan melabelinya sebagai “akal-akalan” Hamas untuk menghindari pelucutan senjata.
Pakar urusan Israel, Dr. Mohannad Mustafa, melihat ada agenda tersembunyi di balik manuver Tel Aviv ini. Sembari terus melanggar kesepakatan, membombardir warga sipil, dan memperluas cengkeraman pendudukannya, Israel menjadikan isu pelucutan senjata sebagai “kartu truf” untuk memblokir fase kedua dari kesepakatan.
“Israel sengaja menjegal masuknya pasukan internasional mana pun,” ujar Mustafa.
Alasannya sederhana, kehadiran pasukan internasional berarti Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus angkat kaki, dan komite teknokrat mulai memegang kendali. Bagi Tel Aviv, itu sama artinya dengan mengakhiri perang dan mengembalikan persoalan ke meja politik. Sesuatu yang sangat dihindari oleh pemerintahan sayap kanan saat ini.
Dalam program Ma Waraa Al-Khabar (Di Balik Berita) di Al Jazeera, Mustafa menyebut taktik Israel ini sebagai “sekuritisasi bantuan”. Kehidupan warga Palestina dikunci dalam kontrol militeristik dengan kedok keamanan. Semakin lama Israel bisa menunda fase kedua, semakin lebar peluang mereka untuk kembali menyalakan mesin perang secara total, terutama setelah konfrontasi di front lain mereda.
Lebih mengerikan lagi, narasi pengusiran warga (transfer populasi) kini kembali membayangi isi kepala para petinggi Israel. Seruan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ‘mempersilakan’ warga Gaza untuk pergi, disusul dengan reaktivasi komite pemindahan warga Palestina di Kementerian Pertahanan, menjadi sinyal bahaya.
Bagi Netanyahu, peperangan berkelanjutan dan okupasi adalah satu-satunya pelampung politiknya saat ini. Sentimen ini dipertegas oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang secara terbuka mendesak pembangunan permukiman Yahudi di Gaza Utara.
Dewan Perdamaian yang Tumpul
Di tengah krisis yang memburuk, Dewan Perdamaian justru terjebak dalam disorientasi. Analis politik Dr. Iyad Al-Qarra menilai dewan ini bekerja tanpa peta jalan yang jelas dan terlalu tunduk pada garis batas (plafon) yang didiktekan oleh Israel.
Dewan ini seolah menutup mata terhadap inisiatif yang disodorkan Palestina dan hanya membebek pada narasi Israel yang menuntut pelucutan senjata perlawanan. Di saat yang sama, dewan ini membisu atas pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan Israel di lapangan.
“Melihat kondisi ini, sulit membayangkan Pasukan Stabilisasi bisa diterjunkan, atau zona kemanusiaan bisa dibangun,” ungkap Al-Qarra.
Bahkan, komite teknokrat Palestina yang seharusnya masuk ke Gaza kini tertahan di Kairo, karena pintu ditutup rapat oleh Israel tanpa ada teguran berarti dari Dewan Perdamaian.
Dilema Pasukan Internasional
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, memberikan perspektif dari sisi Washington. Menurutnya, Pasukan Stabilisasi harus masuk ke Gaza Utara sekarang juga dan militer Israel harus ditarik mundur, terlepas dari perdebatan soal pelucutan senjata, meski Washington tetap menganggap pelucutan itu sebagai prioritas.
Namun, geopolitik berkata lain. Pecahnya perang yang melibatkan Iran membuat negara-negara seperti Indonesia mengambil langkah mundur dari rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Situasi ini membuat pelaksana rencana Trump kalang kabut.
Para pejabat AS bahkan sampai mendesak Presiden Trump untuk turun tangan langsung menelepon para pemimpin Indonesia, Maroko, dan Azerbaijan agar bersedia mengirimkan pasukan.
Bagi Warrick, pasukan ini tidak harus masuk ke basis-basis Hamas. Cukup tempatkan mereka di wilayah timur Gaza sebagai prasyarat mundurnya militer Israel, agar para pekerja kemanusiaan dan tim dari Dewan Perdamaian bisa masuk memulai rekonstruksi dan memulangkan warga.
Namun, Dr. Al-Qarra memberikan bantahan telak terkait alasan negara-negara dunia enggan mengirim pasukannya. Menurutnya, keengganan negara seperti Indonesia bukan karena takut pada Hamas, melainkan khawatir dengan kebrutalan Israel.
Fakta bahwa Israel pernah menyerang dan membunuh pasukan penjaga perdamaian PBB (termasuk insiden yang melibatkan kontingen Indonesia di Lebanon) menjadi preseden buruk yang sulit dilupakan.
Mengenai sikap Hamas, analis Palestina menegaskan bahwa faksi tersebut tidak serta-merta menolak meletakkan senjata. Mereka hanya menolak jika isu pelucutan senjata dipisahkan dari paket penyelesaian isu-isu fundamental lainnya.
Dr. Mustafa mengingatkan sebuah klausul penting dalam rencana Trump itu sendiri: bahwa proses rekonstruksi Gaza harus tetap dimulai, sekalipun Hamas belum bersedia dilucuti. Sayangnya, klausul ini adalah bagian yang paling diabaikan dan ditolak mentah-mentah oleh Israel, sementara dunia hanya bisa menonton. (Sumber: Al Jazeera)
