GAZA – Di tengah kepungan militer, kehancuran infrastruktur total, dan gugurnya barisan komandan teras, arah politik gerakan Hamas di panggung negosiasi justru memperlihatkan keteguhan yang membingungkan banyak pengamat Barat.
Melalui wawancara eksklusif bersama Al-Jazeera Mubasher, Senin, 1 Juni 2026, petinggi biro politik Hamas, Osama Hamdan, membongkar kalkulasi strategis di balik keputusan gerakan tersebut untuk tetap bertahan pada draf kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober 2025, meskipun Tel Aviv terus melancarkan ribuan pelanggaran kinetik di lapangan.
Hamdan menolak keras narasi yang diembuskan oleh lawan-lawan politiknya bahwa Hamas sedang berada dalam fase kolaps struktural atau kelumpuhan operasional pasca-pembunuhan figur-figur sentralnya dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kerugian personel di tingkat komando merupakan konsekuensi logis dari sebuah “perang pembebasan jangka panjang” (protracted war).
Teori Regenerasi Instan: Refleks Sejarah Tahun 2004
Tesis utama yang diajukan oleh Hamdan adalah kemampuan adaptasi kelembagaan Hamas yang diklaim memiliki fitur regenerasi otomatis. Kehilangan pemimpin di garis depan, menurut kacamata internal gerakan, justru menjadi indikator keterlibatan langsung para elit politik-militer dalam pertempuran fisik, bukan cerminan dari rapuhnya sistem pertahanan.
Hamas menggunakan analogi sejarah dua dekade silam untuk mematahkan prediksi intelijen asing:
- Maret 2004: Israel membunuh pendiri Hamas, Syekh Ahmed Yassin.
- April 2004: Suksesor Syekh Yassin, Dr. Abdel Aziz al-Rantisi, dieksekusi dalam serangan udara.
Pada fase tersebut, komunitas internasional memprediksi Hamas akan terkubur secara geopolitik. Namun realitasnya, pasca-2004 gerakan ini justru berhasil memperluas pengaruhnya secara eksponensial, memenangkan pemilu legislatif 2006, hingga mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza pada 2007. Hamdan menegaskan bahwa cetak biru organisasi yang berjalan pada tahun 2026 ini masih mengadopsi ketahanan birokrasi yang sama.
Peta Blokade Diplomatik: Mengapa Hamas Memilih Bertahan?
Keteguhan Hamas untuk tidak keluar dari meja perundingan didasarkan pada tiga kalkulasi taktis-diplomatis:
- 1. Melindungi Koridor Logistik Sipil
Perisai Opini Publik
Bertahan pada komitmen gencatan senjata ditujukan untuk memberi ruang napas bagi warga sipil dan menuntut pembukaan gerbang bantuan kemanusiaan tanpa syarat. - 2. Menggeser Beban Kesalahan Hukum
Isolasi Politik Tel Aviv
Dengan konsisten berada di dalam pakta, Hamas memproyeksikan pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai aktor tunggal yang melakukan pembangkangan terhadap komunitas internasional. - 3. Penetrasi Blok Politik Tepi Barat
Rekonsolidasi Nasional
Menggunakan momentum jeda politik untuk mendesak faksi Fatah (PLO) membangun front nasional bersama pasca-Kongres Kedelapan mereka.
Serangan Frontal terhadap Nikolay Mladenov: Kehilangan Peran Mediator
Bagian paling krusial dari pernyataan Hamdan adalah eskalasi serangan verbal terhadap Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian (PBB), Nikolay Mladenov. Hamas menuduh diplomat senior tersebut telah menanggalkan jubah netralitasnya dan bertransformasi menjadi “juru bicara informal” kepentingan pertahanan Israel di dalam sidang-sidang formal Dewan Keamanan PBB.
Hamdan menjabarkan tiga dosa struktural Mladenov yang dianggap menggagalkan implementasi Fase Pertama Gencatan Senjata:
- Pembiaran Blokade Kemanusiaan: Gagal menekan Israel untuk membuka koridor suplai obat-obatan dan material rekonstruksi dasar ke Gaza Utara.
- Abai Terhadap Korban Jiwa: Menolak mengeluarkan pernyataan kutukan resmi terkait gugurnya 929 warga sipil akibat pelanggaran batas wilayah pasca-10 Oktober 2025.
- Legitimasi Narasi Sayap Kanan: Membiarkan isu “demiliterisasi” (disarmament) Hamas disisipkan ke dalam draf pemulihan ekonomi, sebuah langkah yang dinilai Hamas sebagai bentuk pemerasan politik (political blackmail).
Kami tidak meminta pemecatan Mladenov secara langsung. Namun kami menegaskan: dia harus memilih antara menjalankan tugasnya secara imparsial atau mengakui ketidakmampuannya di hadapan dunia lalu meletakkan jabatannya,” ujar Osama Hamdan.
Peta Negosiasi Versus Realitas Lapangan (Mei – Juni 2026)
Bagi Hamas, kepemilikan senjata adalah hak kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan pada fase taktis saat ini. Upaya pihak-pihak tertentu yang mengondisikan proyek rekonstruksi bangunan dengan penyerahan logistik militer dinilai sebagai distorsi terhadap draf awal yang disepakati bersama para mediator internasional (Qatar, Mesir, dan AS).
Berikut adalah matriks komparatif antara posisi hukum kesepakatan dan realitas yang berjalan di lapangan:
Parameter Kesepakatan Draf Resmi Gencatan Senjata Realitas Lapangan Medis/Militer Sikap Politik Hamas Status Persenjataan Tidak masuk dalam klausul fase awal de-eskalasi AS & Israel desak pelayuan unit rudal perbatasan Menolak keras, dinilai sebagai bentuk pemerasan Suplai Kemanusiaan Pembukaan total gerbang perbatasan komersial Pasokan logistik tertahan di bawah kendali IDF Menuntut pertanggungjawaban fungsi pengawasan PBB Opsi Militer Lanjutan Penghentian total aksi ofensif kedua pihak >3.000 pelanggaran taktis oleh militer Israel Bersiap mengaktifkan unit perlawanan jika jalur politik buntu
Melalui penegasan ini, Hamas mengirimkan sinyal kuat kepada sekutu maupun lawannya. Pilihan mereka untuk tetap berada di dalam koridor diplomatik bukanlah indikator kelemahan akibat terpukulnya barisan struktural mereka oleh operasi IDF.
Bagi Hamas, diplomasi meja perundingan hari ini adalah instrumen perang dengan metode lain. Selama tuntutan inti pembebasan belum terpenuhi, sayap politik mereka akan terus menguji batas moralitas hukum internasional di depan perantara asing, sementara sayap militer mereka tetap memegang kendali penuh atas picu senjata di dalam labirin bawah tanah Gaza.
