GAZA — Di kawasan Tal al-Hawa yang luluh lantak di barat Kota Gaza, tak ada lagi yang tersisa selain gunungan puing dan deretan tenda plastik. Namun, di tengah hamparan nestapa itu, mendadak lamat-lamat terdengar paduan suara anak-anak. Mereka melantunkan lagu kebangsaan dengan syahdu: “Mautini, Mautini… (Tanah airku, tanah airku… Akankah aku melihatmu kembali dalam keadaan selamat, damai, dan mulia?)”
Suara itu menuntun kami ke sebuah sudut di antara kerumunan tenda pengungsi. Satu-satunya pembeda tempat itu dengan tenda lainnya hanyalah selembar papan kecil bertuliskan: “Sekolah Al-Awdah” (Sekolah Kepulangan).
Bagi anak-anak ini, kata “pulang” bukan lagi sekadar mimpi untuk kembali ke tanah yang dirampas atau rumah yang hancur di balik Garis Kuning (The Yellow Line). “Pulang” berarti kembali ke sebuah realitas, di mana warga Gaza pernah memegang rekor sebagai salah satu masyarakat dengan tingkat melek huruf dan pendidikan tertinggi di dunia Arab—sebelum mesin perang membalikkan hidup mereka 180 derajat.
Sekolah Pengungsian: Belajar Tanpa Fasilitas
Di balik celah masuk sekolah darurat itu, sembilan tenda plastik berdiri berjejer membentuk ruang-ruang kelas. Di setiap tenda yang luasnya tak lebih dari 20 meter persegi, sekitar 50 siswa berdesakan, bahu-membahu.
Sebagian besar siswa terpaksa duduk lesehan di atas tanah beralaskan pasir. Beberapa yang beruntung bisa duduk di bangku-bangku darurat yang dipaku dari sisa-sisa kayu reruntuhan. Jangan tanyakan soal seragam sekolah, meja belajar, lapangan bermain, dinding beton, atau ventilasi udara yang layak. Jarak antarsiswa bahkan nyaris tak ada.
Meski begitu, binar mata anak-anak ini memancarkan dahaga yang luar biasa akan ilmu. Mereka bergerak dengan gairah yang sama: sebuah generasi yang raga dan psikisnya didera kelelahan perang, diusir dari rumah sendiri, dan kehilangan masa kini, namun menolak keras untuk menyerahkan masa depan mereka.
Kepala Sekolah Al-Awdah, Walid Rasyid, menjelaskan kepada Republika bahwa saat ini ada 1.650 siswa dari tingkat SD hingga SMA yang terdaftar. Sekolah ini akhirnya mendapat akreditasi resmi dari Kementerian Pendidikan Palestina sebagai bagian dari rencana darurat nasional untuk menggantikan sistem pendidikan formal yang runtuh.
Perjalanan sekolah yang lahir di tengah berkecamuknya perang pada April 2024 ini sungguh berdarah-darah. Sekolah ini sempat “digugurkan” dua kali oleh militer Israel; pertama saat invasi di Rafah, dan kedua di wilayah tengah Jalur Gaza, sebelum akhirnya terdampar di Kota Gaza pasca-gencatan senjata.
Dalam setiap gelombang pengusiran paksa, tenda-tenda sekolah ini harus dibongkar dengan cepat lalu dipikul di atas pundak.
“Saat perintah evakuasi turun, para pengungsi berbondong-bondong menyelamatkan sisa perabot rumah mereka. Namun kami, pihak manajemen sekolah, tidak memikirkan hal lain kecuali bagaimana menyelamatkan barang-barang ini agar pendidikan tetap hidup,” kenang Rasyid.
Merawat Mimpi di Bawah Bayang-Bayang Peluru
Sekolah ini berdiri di zona yang jauh dari kata aman. Namun, apa yang disebut Rasyid sebagai “serangan brutal penjajah terhadap sektor pendidikan” justru dijawab dengan ketegaran luar biasa dari para orang tua dan tenaga pendidik.
Di dalam salah satu tenda, helaan napas puluhan anak berbaur dalam ruang yang pengap. Kenan al-Bilbisi, salah satu siswa di sana, bercerita bahwa selama bulan-bulan pertama perang, waktunya habis untuk mengantre air bersih dan makanan di dapur umum. Ia sempat lupa bagaimana rasanya menjadi anak-anak.
“Sudah empat jam kami duduk di atas tanah ini. Kaki kami pegal. Kami hanya ingin sekolah yang asli,” bisik Kenan dengan suara lirih. Bocah ini menyimpan mimpi besar menjadi pengacara demi membela hak-hak rakyatnya yang dirampas.
Sementara itu, Karim al-Hayek mengaku sangat bersyukur bisa kembali belajar bertatap muka dengan guru, meski di dalam tenda. “Saya ingin jadi dokter. Berada di sini adalah langkah pertama saya untuk mewujudkan mimpi itu,” katanya mantap.
Menembus Terik dan Trauma
Di bawah sengatan terik matahari Gaza yang membakar kulit dan aroma plastik tenda yang memuai, penderitaan fisik anak-anak ini begitu nyata. Guru mereka, Sabah al-Mamluk, mengungkapkan bahwa persoalannya bukan sekadar duduk di atas pasir sepanjang jam pelajaran atau ruang yang berdesakan. Kasus siswa yang mengalami sesak napas dan pingsan karena kepengapan sudah menjadi menu harian.
“Panas di dalam tenda ini membuat konsentrasi buyar. Belajar dengan fokus menjadi hal yang mustahil bagi mereka,” ujar Sabah.
Tantangan tidak berhenti saat bel pulang berbunyi. “Sepulang sekolah, anak-anak ini harus memikul beban hidup yang melampaui usia mereka. Mereka harus mencari air, mengumpulkan kayu bakar, dan mengantre di dapur umum. Praktis, tidak ada waktu tersisa untuk mengulang pelajaran di rumah.”
Lebih dalam lagi, Sabah membeberkan bahwa mayoritas siswa membawa beban trauma yang berat—kehilangan orang tua, memori kehancuran, dan guncangan jiwa. Mereka membutuhkan penanganan psikologis yang tak kalah intens di samping materi pelajaran.
Beban Ekonomi yang Mencekik
Di lapangan, Sekolah Al-Awdah hanyalah satu dari sekian banyak sekolah lapangan dan titik belajar darurat yang menjamur di antara tenda-tenda pengungsian di Jalur Gaza. Kehadiran ruang kelas darurat ini adalah respons darurat atas hancurnya total sistem pendidikan formal.
Amal, seorang ibu dari enam anak, melihat sekolah darurat ini sebagai ruang rapuh untuk menyelamatkan masa depan anak-anaknya dari jurang ketertinggalan akademik yang menganga akibat perang.
Putrinya, Dareen, yang tahun ini menginjak bangku SMA (Thawajih), belum pernah mengecap satu hari pun proses belajar yang stabil. Sepanjang tahun, Dareen harus berpindah-pindah dari satu pos belajar sementara ke pos lainnya.
“Dulu, saya sangat tidak sabar menunggu putri sulung saya mencapai fase ini. Kami bermimpi untuk memilih jurusan kuliah bersama, memilih sekolahnya, jalurnya. Tapi semua impian itu terputus seketika,” ratap Amal.
Amal menambahkan, pendidikan di Gaza kini tidak lagi gratis, bahkan untuk tingkat yang paling dasar. Sebagian besar pusat belajar alternatif ini memungut biaya operasional yang tak sanggup dibayar oleh banyak keluarga. Kemiskinan ekstrem telah merata, menggilas mereka yang sebelum perang memiliki kehidupan ekonomi mapan.
Belum lagi urusan membeli alat tulis yang harganya selangit. “Harga satu buku tulis sekarang mencapai 6 Syikal (sekitar 2 Dolar AS). Pendidikan telah menjadi beban finansial tambahan yang teramat berat bagi kami,” keluh Amal. Dengan minimnya transportasi dan ongkos yang melambung tinggi, para siswa terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari demi bisa sampai ke kelas tenda mereka.
Ketika Sekolah Berubah Menjadi Kamp Pengungsian
Di sudut lain Gaza, Khalid al-Khalidi, pendiri sekolah swasta “Awail wa Qadah” (Para Pemimpin dan Penggemilang), menceritakan ironi yang berbeda. Gedung sekolahnya masih berdiri tegak, tidak rata dengan tanah, namun bangunan itu telah kehilangan fungsi aslinya.
Gedung sekolah tersebut kini berubah menjadi penampungan raksasa yang sesak oleh ribuan pengungsi. Kondisi ini membuat aktivitas belajar-mengajar mustahil dilakukan. Saat gencatan senjata pertama pada November 2023 lalu, pihak sekolah sempat merenovasi kelas-kelas yang rusak dengan biaya fantastis agar siswa bisa kembali belajar.
Namun, ketika perang kembali pecah, ratusan keluarga kembali merangsek masuk ke dalam sekolah, terutama mereka yang lari dari wilayah di dalam Garis Kuning. “Kami mencoba memberi pengertian bahwa ini adalah sekolah swasta untuk tempat belajar, tapi kami tidak punya pilihan menghadapi situasi kemanusiaan ini,” kata al-Khalidi.
Terjepit di antara tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan bagi tunawisma dan kebutuhan untuk mengosongkan gedung demi pendidikan, al-Khalidi menolak menyerah pada keadaan.
“Kami akhirnya mencari alternatif di luar. Kami menyewa sebidang lahan yang dalam kondisi normal sama sekali tidak layak disebut sekolah. Kami pasang sekat-sekat dari terpal plastik. Yang penting, anak-anak tidak berhenti belajar,” tegasnya. Ia menyamakan perjuangan ini seperti “memahat batu dengan kuku”—sebuah upaya tanpa henti menyelamatkan pendidikan di tengah ekosistem yang terus hancur.
Angka-Angka Kedukaan yang Mengerikan
Sejak 7 Oktober 2023, aktivitas pendidikan di Jalur Gaza sempat lumpuh total. Baru pada September 2024, proses belajar mulai merangkak kembali secara bertahap lewat jalur daring (online) dan titik-titik belajar komunitas berbasis tenda.
Data resmi dari Kementerian Pendidikan Palestina hingga 20 April lalu membeberkan skala kehancuran yang mengerikan pada sektor ini:
- Siswa Gugur: 19.061 siswa meninggal dunia.
- Siswa Terluka: 28.337 anak-anak mengalami luka-luka.
- Guru & Staf Gugur: 801 guru dan akademisi syahid, sementara 3.291 lainnya terluka.
- Gedung Sekolah Hancur: 179 sekolah pemerintah hancur total atau rusak berat, sementara 105 sekolah di bawah badan PBB UNRWA turut hancur dibom.
Untuk menyiasati krisis ini, kementerian menerapkan sistem darurat. Pada tahun ajaran 2024–2025, kurikulum dipadatkan menjadi dua semester darurat. Sementara pada tahun ajaran 2025–2026, kementerian meluncurkan program “Kenaikan Kelas Akseleratif” (Tarfi’ Istidraki). Siswa yang tertinggal materi pelajaran diberikan kursus kilat selama dua bulan, disusul ujian khusus untuk menentukan kelayakan naik kelas.
Muna al-Sadiq, Direktur Unit Perizinan Kementerian Pendidikan di Gaza, mengungkapkan kepada media bahwa saat ini terdapat sekitar 820 sekolah lapangan yang tersebar di seantero Gaza. Fasilitas darurat ini menampung sekitar 400 ribu siswa dari tingkat TK hingga kelas 10. Sebanyak 175 sekolah di antaranya dibangun oleh UNICEF di bawah pengawasan kementerian.
Di samping itu, UNRWA juga menjalankan sekitar 75 sekolah darurat “non-formal” yang menampung 68 ribu siswa. Jika ditotal secara keseluruhan, ada sekitar 619 ribu siswa yang terlibat dalam berbagai model pendidikan darurat di Gaza saat ini—mulai dari tatap muka di tenda, sekolah daring, hingga kelas komunitas.
“Ini adalah upaya mengelola pendidikan di tengah reruntuhan total. Kita tidak lagi berbicara tentang pengembangan kurikulum atau peningkatan fasilitas, melainkan tentang bagaimana menjaga agar ide tentang ‘sekolah’ itu tidak mati di kepala anak-anak kami,” kata al-Sadiq.
Kehancuran Total Pendidikan Tinggi
Tragedi ini merembet ke level universitas. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa 95 persen kampus di Gaza mengalami kerusakan parah. Sebanyak 22 dari total 38 kampus di Gaza hancur total berdera tanah. Sektor infrastruktur pendidikan tinggi lumpuh setelah 195 gedung dari total 206 bangunan kampus keluar dari layanan operasional, terutama di wilayah Gaza Utara dan Khan Younis.
Data Kementerian Pendidikan Tinggi Palestina mencatat 1.375 mahasiswa gugur syahid dan 2.988 lainnya luka-luka. Sementara di kalangan pengajar dan profesor, 246 staf akademik gugur dan 1.493 luka-luka. UNESCO memperkirakan dibutuhkan dana darurat minimal 110 juta Dolar AS hanya untuk mengaktifkan kembali fungsi paling dasar dari pendidikan tinggi di Gaza.
Di tengah situasi ini, posisi UNRWA berada di titik paling kritis. Lembaga yang memegang mandat pendidikan pengungsi Palestina sejak 1949 ini—di mana 70 persen populasi Gaza bergantung padanya—terus didegradasi perannya oleh Israel lewat kebijakan penyingkiran sistematis di lapangan.
“Epistemisida”: Pembunuhan Massal Terhadap Ilmu Pengetahuan
Pakar Hukum Internasional, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa pengeboman sekolah, universitas, pembunuhan para guru, dan penghancuran lembaga akademik di Gaza bukan lagi sekadar dampak ikutan dari perang (collateral damage). Ini adalah serangan terencana terhadap hak asasi manusia yang mengarah pada “Epistemisida”—pembunuhan sistematis terhadap struktur ilmu pengetahuan dan pengetahuan suatu bangsa.
“Targetnya adalah memutus mata rantai kecerdasan dan kesadaran kolektif masyarakat Palestina,” ujar Ibrahim.
Namun, Ibrahim mengingatkan, sejarah Palestina punya catatan heroik soal ini. Pada Intifada Pertama, ketika Israel menutup seluruh sekolah, rakyat Palestina melakukan perlawanan lewat Underground Education (Pendidikan Bawah Tanah/Syu’bi) di rumah-rumah dan pengungsian. Hal ini membuktikan bahwa bagi warga Palestina, pendidikan bukan sekadar layanan institusi, melainkan bentuk perlawanan eksistensial mempertahankan basis kesadaran.
Dampak terjauh dari “Epistemisida” ini membekas kuat di mental anak-anak Gaza. Psikolog Khalil Shahin menjelaskan bahwa perpindahan tempat tinggal yang berulang kali, pemandangan sekolah yang hancur, dan tiadanya ruang kelas yang aman telah melempar ratusan ribu anak ke jalanan. Di sana, mereka mengadopsi perilaku yang dipenuhi stres dan agresi yang terpendam.
“Banyak anak yang kehilangan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis akibat putus sekolah. Namun, penurunan kognitif ini bukan cuma karena absen belajar, melainkan dampak akumulatif dari stres kronis, malnutrisi, kurang tidur, dan hilangnya rasa aman yang merusak memori otak mereka,” papar Shahin.
Pendidikan di Gaza saat ini layaknya sekujur tubuh yang penuh luka, yang mencoba bangkit berdiri di atas puing-puingnya sendiri. Ketika ilmu pengetahuan harus diajarkan di bawah desing peluru, upaya bertahan hidup ini—seberapa pun masifnya—tidak akan pernah sebanding dengan skala penghancuran kemanusiaan yang sedang terjadi di sana. Namun selama lagu Mautini masih menggema dari balik terpal plastik, fajar pendidikan di Gaza menolak untuk padam.
(Sumber: Al Jazeera / Reprosesi Jurnalistik dengan Gaya Bahasa Jurnalistik Republika)
