Senin malam (11/5), Knesset bersiap mengetuk palu. Sebuah panggung peradilan istimewa sedang didirikan di Al-Quds, bukan sekadar untuk mengadili, melainkan untuk mengirim ratusan milisi Hamas ke hadapan algojo mati. Inilah babak baru “keadilan sejarah” ataukah sekadar panggung politik sayap kanan Israel?

AL-QUDS sedang bersiap menjadi saksi sebuah proses hukum yang tak lazim. Senin malam, parlemen Israel (Knesset) dijadwalkan mengesahkan pembacaan kedua dan ketiga rancangan undang-undang pembentukan mahkamah militer khusus. Targetnya spesifik, anggota unit elit Hamas dari Brigade Al-Qassam yang ditahan sejak badai 7 Oktober 2023.

Langkah ini bukan sekadar urusan hukum teknis. Ini adalah proyek prestisius sayap kanan, dimotori oleh Simcha Rothman (Zionisme Religius) dan Yulia Malinovsky (Yisrael Beiteinu), yang telah mengantongi restu mayoritas koalisi pemerintah dan sebagian oposisi sejak Januari lalu.

Berikut adalah anatomi dari mahkamah yang diprediksi akan menjadi palagan hukum paling kontroversial dalam sejarah modern Israel.

Apa Sebenarnya Mahkamah Ini?

Merujuk laporan Yedioth Ahronoth, ini adalah pengadilan militer dengan yurisdiksi tunggal yang berkedudukan di Al-Quds. Misinya, mengadili mereka yang dilabeli Tel Aviv sebagai “pejuang teroris” peserta serangan 7 Oktober.

Militer Israel mengklaim telah mengamankan ratusan personel Al-Qassam, baik saat hari penyerangan maupun selama invasi darat di Gaza. Hingga detik ini, mereka ditahan dalam status “mengambang” tanpa proses peradilan. Menteri Kehakiman Yariv Levin menyebutnya bukan sekadar soal hukum, melainkan “keadilan sejarah.”

Wewenang: Melampaui Pasal Pembunuhan

Levin tidak berbasa-basi. Mahkamah ini akan memegang mandat penuh untuk menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman mati. Dasarnya bukan hanya hukum pidana biasa, tapi juga:

  • Undang-Undang Pencegahan Genosida
  • Kejahatan terhadap Kedaulatan Negara
  • Legislasi Anti-Terorisme

Artinya, vonis mati tidak hanya membayangi dakwaan pembunuhan, tapi juga tuduhan pemerkosaan dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Persidangan akan diklasifikasikan berdasarkan lokasi kejadian, seperti di Be’eri, festival musik Nova, hingga Nir Oz.

Setiap majelis akan diisi oleh tiga hakim, dengan komposisi minimal satu ketua mahkamah militer aktif atau hakim senior pengadilan distrik.

Mekanisme Sidang: Layar Kaca dan Ruang Terpisah

Meski terdengar kolosal, sebagian besar terdakwa tidak akan menapakkan kaki di ruang sidang. Mereka akan mengikuti jalannya perkara via video link dari penjara. Mereka hanya diwajibkan hadir fisik dalam lima fase krusial:

  1. Pembacaan dakwaan.
  2. Pemberian kesaksian.
  3. Pembacaan vonis.
  4. Pemberian kesaksian saat penetapan hukuman.
  5. Pembacaan putusan akhir.

Sidang akan disiarkan secara terbuka melalui situs web khusus, lengkap dengan dokumentasi audio-visual yang akan dikunci dalam arsip nasional Israel. Keluarga korban diberikan privilese untuk menonton dari ruang terpisah dengan perlindungan khusus dari jaksa militer.

Hak Bela Diri dan Biaya yang “Dititipkan”

Terdakwa boleh didampingi pengacara berlisensi Israel atau Tepi Barat. Jika tidak punya, mahkamah akan menunjuk pembela, namun bukan dari Kantor Pembela Publik Israel. Uniknya, Israel berencana menagih biaya pembelaan ini dari dana otoritas Palestina yang selama ini mereka bekukan.

Apakah Hukuman Mati Pasti Dijatuhkan?

Secara legal, jalurnya sudah lempang. Yariv Levin dan Simcha Rothman secara eksplisit menyatakan negara akan menuntut “hukuman paling berat yang tersedia,” termasuk tiang gantungan. Jika vonis mati dijatuhkan, proses banding akan berjalan otomatis di bawah kendali komisi yang melibatkan pensiunan hakim Mahkamah Agung.

Mahkamah yang Eksepsional?

Sangat. Ini bukan peradilan umum yang kita kenal. Mahkamah ini lahir dari rahim peristiwa 7 Oktober untuk kelompok spesifik. Meski sering dikaitkan dengan retorika hukuman mati Itamar Ben-Gvir, proyek ini secara hukum terpisah dari RUU eksekusi tahanan yang diajukan Ben-Gvir Maret lalu. Namun, keduanya tumbuh dalam iklim politik yang sama: dorongan sayap kanan untuk membalas dendam dengan legalitas negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here