Di saat institusi resmi Tel Aviv sibuk memoles narasi perang sebagai panggung “pencapaian” dan “pemulihan daya getar” (deterrence), suara dari dalam Israel justru membunyikan alarm yang berbeda. Melalui kolom opini dan analisis di media-media Ibrani, terbentang pemandangan yang kontras, sebuah bangsa yang tidak hanya berdebat soal menang-kalah di medan tempur, tetapi sedang menghadapi krisis eksistensial pada struktur militer, moralitas publik, hingga kemandirian politiknya.
Menariknya, kritik ini tidak datang dari aktivis jalanan, melainkan dari jantung kekuasaan: mantan petinggi intelijen, pakar psikologi militer, hingga pengamat senior yang memahami dapur kebijakan Israel.
Borok Moral di Tubuh IDF
Reuven Gal, mantan Kepala Psikolog IDF (militer Israel), melontarkan kritik pedas melalui Haaretz. Baginya, apa yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 bukan sekadar kegagalan operasi intelijen, melainkan “kegagalan budaya dan nilai.”
Dalam esainya yang bertajuk “Ada Runtuhnya Moral di IDF, dan Prajurit adalah Korban yang Terbungkam”, Gal menyoroti frustrasi mendalam yang merayap di kalangan perwira dan prajurit. Ada perasaan dikhianati oleh sistem yang selama ini mereka banggakan.
Gal menyebut fenomena ini sebagai “trauma moral”, sebuah luka yang jarang dibahas di permukaan, namun perlahan menghancurkan kepercayaan publik terhadap militer yang selama ini dianggap sebagai “angkatan perang paling bermoral” di dunia.
Senada dengan itu, kolumnis kawakan Gideon Levy juga menyoroti bagaimana masyarakat Israel mulai “menormalisasi” kematian dan mengagungkan pengorbanan secara berlebihan, hingga batas antara duka nasional dan pemujaan terhadap kekerasan menjadi kabur.
Teror di Tepi Barat dan Bayang-Bayang Kriminalitas
Kritik juga merembet ke pendudukan di Tepi Barat. Sejarawan Gideon Avital-Eppstein secara spesifik menunjuk hidung Panglima Militer Eyal Zamir atas kekerasan yang meningkat di sana. Avital-Eppstein menyebut adanya “kolaborasi” antara tentara, polisi, dan pemukim ilegal untuk menyengsarakan warga Palestina.
Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap apa yang disebutnya sebagai “terorisme Yahudi” ini bukan hanya masalah etika, tapi bisa menyeret kepemimpinan militer ke meja hijau internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Militer di bawah kepemimpinanmu setidaknya menutup mata, dan yang terburuk, justru ikut berpartisipasi dalam ketidakadilan ini,” tulisnya.
Pemimpin Tanpa Kompas, Negara “Titipan”
Di level strategis, kegelisahan meruncing pada fakta bahwa Israel seolah kehilangan kedaulatannya dalam mengambil keputusan. Analis militer Yoav Limor dalam Israel Hayom menuliskan kesimpulan pahit: setelah ratusan hari bertempur, Israel gagal meraih kemenangan mutlak di front mana pun.
Limor menyoroti ketergantungan akut pada Washington. Ia mencontohkan instruksi Donald Trump via media sosial yang melarang Israel menyerang Lebanon sebagai sebuah “penghinaan publik”. Israel, menurut Limor, perlahan berubah dari negara berdaulat menjadi sekadar “protektorat Amerika.”
Pandangan ini dipertegas oleh Amos Yadlin, mantan Kepala Intelijen Militer (Aman). Bersama Udi Evental di Channel 12, ia menyebut gencatan senjata di Lebanon (meski benar secara strategis karena militer sudah mencapai titik jenuh) adalah langkah yang dipaksakan dari luar. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti “menyesatkan rakyat” dengan janji-janji kemenangan militer yang mustahil dicapai tanpa visi politik yang jelas.
Sumber: Media Israel, Al Jazeera
