Laporan dua media Inggris membuka lapisan persoalan yang selama ini jarang diakui secara terbuka: tanda-tanda keletihan yang kian nyata di tubuh militer Israel, di tengah ambisi politik yang justru terus diperluas oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Di saat operasi militer berlangsung di berbagai titik (Gaza, Lebanon, Tepi Barat, hingga selatan Suriah dan Iran) tekanan tak lagi sekadar soal banyaknya front. Sorotan kini mengarah ke jantung institusi militer itu sendiri: kekurangan prajurit, cadangan yang terkuras, serta kesulitan menjaga keseimbangan antara target operasi dan ketersediaan sumber daya manusia.
Peringatan dari Dalam
Harian The Times melaporkan, Kepala Staf militer Israel, Eyal Zamir, secara langsung memperingatkan Netanyahu dalam rapat kabinet keamanan. Ia menyebut militer berisiko “runtuh” jika tidak segera mendapat tambahan personel.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Setelah lebih dari dua tahun operasi militer berkelanjutan sejak Oktober 2023, Zamir disebut mendesak perubahan kebijakan, mulai dari perluasan wajib militer, revisi aturan cadangan, hingga perpanjangan masa dinas.
Dalam beberapa pekan terakhir saja, sekitar 100 ribu tentara cadangan tambahan dikerahkan ke berbagai wilayah konflik. Mereka bergabung dengan sekitar 50 ribu personel yang sudah lebih dulu bertugas. Sebagian di antaranya bahkan telah menjalani rotasi tempur hingga tujuh kali, dengan durasi tugas yang dalam beberapa kasus melampaui satu tahun penuh.
Situasi ini memperlihatkan satu hal: tekanan bukan lagi pada satu medan tempur tertentu, melainkan pada kesenjangan yang kian melebar antara ambisi militer dan kapasitas nyata di lapangan.
Defisit Personel dan Tekanan Psikologis
Sementara itu, The Telegraph mengungkap angka yang lebih spesifik. Militer Israel disebut mengalami kekurangan sekitar 12 ribu tentara, termasuk 7 ribu di posisi tempur aktif.
Di saat bersamaan, laporan itu juga menyinggung meningkatnya gangguan psikologis di kalangan prajurit, termasuk gejala stres pascatrauma dan kasus bunuh diri. Ketegangan sosial pun ikut meningkat, terutama terkait kelompok yang tidak ikut wajib militer.
Upaya pemerintah untuk memperluas basis rekrutmen, termasuk mendorong wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi), hingga kini belum berhasil. Faktor politik menjadi penghambat utama, mengingat Netanyahu bergantung pada dukungan kelompok tersebut untuk mempertahankan koalisi kekuasaannya.
Dalam analisis lain yang dikutip The Times, peneliti Michael Milshtein memperkirakan militer Israel membutuhkan tambahan 25 hingga 30 ribu personel baru. Dengan kondisi saat ini, ia menilai target perang yang telah ditetapkan sulit dicapai.
Tepi Barat, Medan Sunyi yang Menguras
Sorotan lain tertuju ke Tepi Barat, yang disebut sebagai salah satu wilayah paling menguras tenaga militer.
Menurut The Telegraph, beban di kawasan ini bukan hanya berasal dari konfrontasi dengan warga Palestina, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas permukiman ilegal dan kekerasan oleh pemukim Israel sendiri.
Militer terpaksa membagi fokus antara melindungi permukiman, menjaga stabilitas wilayah, dan merespons eskalasi keamanan—semuanya berlangsung paralel dengan operasi di front lain seperti Iran dan Hizbullah.
Seorang komandan militer Israel di Tepi Barat, Avi Bluth, bahkan memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah membutuhkan “paket perlindungan penuh” dengan tambahan pasukan. Ia menilai kondisi di lapangan telah berubah drastis.
Tekanan itu bukan sekadar teori. Dalam satu kasus, satu batalion infanteri yang sebelumnya dijadwalkan untuk ditempatkan di Lebanon dialihkan ke Tepi Barat, indikasi bahwa prioritas militer terus bergeser mengikuti tekanan yang tak terduga.
Kekerasan Pemukim dan Dampak Politik
Kedua media Inggris itu juga menyoroti meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel sejak Oktober 2023, yang semakin intens setelah eskalasi konflik dengan Iran pada akhir Februari.
Lebih dari 100 insiden tercatat, dengan sedikitnya 7 warga Palestina tewas, puluhan lainnya terluka, dan banyak yang terpaksa mengungsi. Bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi pembakaran, serangan malam hari, pencurian dan pembunuhan ternak, hingga kasus kekerasan seksual serius.
Fenomena ini, menurut The Times, tak lepas dari iklim politik yang memberikan ruang (baik secara ideologis maupun ekonomi) bagi kelompok pemukim garis keras. Dampaknya bukan hanya memperparah konflik sosial, tetapi juga menambah beban militer yang harus menjaga wilayah tersebut.
Meski sebelumnya cenderung diabaikan, isu ini mulai memicu kekhawatiran di kalangan elite Israel. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyatakan bahwa negara tidak dibangun untuk memberi ruang bagi kelompok kekerasan. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Washington, Yechiel Leiter, mengakui bahwa tindakan para pemukim merusak citra Israel di mata sekutu internasional.
Antara Ambisi dan Kapasitas
Pada akhirnya, laporan The Times dan The Telegraph bertemu pada satu kesimpulan: persoalan utama bukan lagi soal mengelola satu front konflik, melainkan jurang yang kian lebar antara ambisi politik dan kemampuan militer.
Dengan kemungkinan operasi darat berkepanjangan di Lebanon selatan dan potensi eskalasi ulang di Gaza, tekanan terhadap militer diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka panjang.
Namun, sebagaimana diungkap Milshtein, akar persoalan justru berada di ranah politik domestik. Dan ironisnya, arah perang ke depan juga tidak sepenuhnya berada di tangan Israel.
Dalam dinamika global yang lebih luas, keputusan akhir tetap bergantung pada aktor eksternal—terutama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sumber: The Times, The Telegraph
