Indonesia resmi menjadi anggota Board of Peace yang ditandatangani di Davos, Swiss. Namun, menurut diplomat senior dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2014, Dino Patti Djalal, ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah.
Dalam analisisnya, Dino menyoroti empat lampu kuning yang patut diwaspadai dan memberikan enam saran strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap independen dan sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Empat Lampu Kuning
1. Board of Peace dan Ilusi Perdamaian Gaza
Piagam Board of Peace sama sekali tidak menyebut Palestina atau Gaza, padahal gagasan ini lahir dari 20-point plan untuk perdamaian Gaza.
Dino menegaskan, “Kalau kita lihat pasal demi pasal, Board of Peace ini sepenuhnya dikontrol pribadi Donald Trump. Semua keputusan harus di-approve oleh chairman Trump, posisinya bisa seumur hidup, dan dia hanya bisa diganti orang pilihannya sendiri. Tidak ada kesetaraan antara Trump dan anggota Board. Ini sangat hirarkis dan tidak fair.”
2. Board of Peace, Klub Pribadi Trump
Lampu kuning kedua muncul dari surat Trump kepada Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang membatalkan undangan karena kritik Carney terhadap Trump di Davos.
“Board of Peace ini lebih seperti klub pribadi Trump. Segala keputusan berdasarkan ego dan preferensi pribadinya, bukan pertimbangan objektif,” ujar Dino.
DIa menambahkan, “Orang yang kritis terhadap Trump, bahkan sekutunya sekalipun, tidak boleh masuk.”
3. Netanyahu di Board of Peace, Korban Dikesampingkan
Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi perhatian serius. “Yang menghancurkan Gaza justru Netanyahu, sementara korban Palestina tidak diberi tempat. Pengaruh Israel terhadap Trump sangat besar, jadi peran Indonesia jauh lebih kecil,” kata Dino.
“Kalau tidak hati-hati, kehadiran Indonesia bisa dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai kita.”
4. Semua Tentang Trump, Tidak Ada ‘Freedom’ untuk Palestina
Inaugurasi Board of Peace di Davos lebih menyorot Trump daripada penderitaan rakyat Palestina. Dino menekankan, “Dalam timeline dua tahun terakhir konflik Gaza yang dipresentasikan di Davos, tidak ada rujukan pada sekitar 70 ribu korban jiwa. Tidak ada kata ‘Freedom’ untuk warga Palestina. Pidato anggota Board penuh pujian pada Trump, ini bukan tentang Palestina, tapi all about Trump.”
Enam Saran untuk Pemerintah Indonesia
1. Simpan opsi keluar dari Board of Peace
Dino menekankan, “Indonesia harus selalu punya opsi keluar. Kalau Board of Peace melenceng atau menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan kita, sebaiknya kita keluar. Kita juga tidak mungkin membayar iuran satu miliar dolar untuk keanggotaan permanen.”
2. Bagikan pengalaman rekonsiliasi Indonesia untuk Gaza
Menurut Dino, “Indonesia banyak pengalaman, seperti demiliterisasi dan integrasi GAM di Aceh, rekonsiliasi Timor-Leste, dan mediasi di Kamboja. Pengalaman ini bisa dibagikan untuk membantu perdamaian Gaza.”
3. Pastikan peran Indonesia jelas dalam pasukan perdamaian
“Board of Peace mengharapkan kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian. Kita harus ikut merumuskan terms dan modalitas pasukan ini, jangan sampai Indonesia jadi satpam proyek orang lain,” tegas Dino.
“Peran kita adalah menjaga gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina, bukan memaksa Hamas melucuti senjata.”
4. Fokus pada kemerdekaan, bukan proyek futuristik
Dino menyoroti proyek seperti New Gaza dan Ne Rafah. “Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan solusi bisnis futuristik, tapi solusi politik dan sosial nyata. Tanpa kemerdekaan, perdamaian atau kesejahteraan tidak ada artinya,” katanya.
5. Tegaskan dukungan untuk kemerdekaan Palestina
“Kalau Board of Peace tidak berkomitmen pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, Indonesia harus tegas dan siap keluar dalam satu atau dua tahun,” kata Dino.
6. Kritis dan siap cabut jika diperalat
“Indonesia harus menjadi anggota kritis dan independen. Jangan pasif dan penurut. Kalau merasa diperalat atau menjadi bagian agenda yang bertentangan dengan prinsip dan hukum internasional, segera cabut,” tegas Dino, mengingatkan pasal 2.4 Piagam Board of Peace memberi opsi ini.
