Israel justru meningkatkan operasi militernya di Jalur Gaza pada momen yang semestinya menjadi fase transisi, menyusul pengumuman Washington tentang dimulainya tahap kedua gencatan senjata. Situasi ini menegaskan kontras tajam antara jalur politik yang diumumkan secara resmi dan realitas lapangan yang kembali memanas.
Serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza menyebabkan sedikitnya 11 warga Palestina syahid, termasuk jurnalis dan anak-anak. Sejumlah analis menilai eskalasi ini mengirimkan pesan ke berbagai arah, yang mencerminkan pertautan antara agenda perang, upaya pelucutan senjata, dan pengaturan pasca-gencatan senjata.
Pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, menilai eskalasi tersebut bertujuan menormalisasi kondisi militer di Gaza, dengan menjadikan pengeboman dan pembunuhan sebagai peristiwa “rutin” yang tidak lagi menimbulkan konsekuensi politik atau akuntabilitas dalam kerangka gencatan senjata.
Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Mustafa menyoroti pernyataan militer Israel yang mengklaim adanya “kecurigaan” penggunaan pesawat nirawak sebagai dalih untuk membenarkan pembunuhan warga Palestina, termasuk jurnalis. Menurutnya, hal itu mencerminkan kemudahan yang disengaja dalam penggunaan kekuatan mematikan.
Mustafa menambahkan, Israel berupaya menjaga opsi operasi militer skala besar tetap terbuka di masa depan, sekaligus membiasakan para mediator, Washington, dan “Dewan Perdamaian” untuk menerima realitas tersebut sebagai kondisi yang wajar.
Sejalan dengan itu, penulis dan analis politik Iyad Al-Qarra menyebut eskalasi Israel sebagai salah satu yang terburuk, dengan pelanggaran yang meluas di Gaza utara hingga Khan Younis di selatan. Ia menilai Israel secara efektif menghapus konsep “zona kuning” dengan menghancurkan wilayah di sekitar garis tersebut, termasuk sisa bangunan dan infrastruktur.
Menurut Al-Qarra, penghancuran sistematis ini merupakan bagian dari persiapan membentuk ulang geografi Gaza, baik untuk menciptakan zona pengungsian baru maupun untuk menanamkan fakta lapangan yang membuat kehadiran pasukan stabilisasi internasional kehilangan makna.
Di sisi lain, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Mark Pfeifle, menilai Israel terlalu fokus pada aspek militerisasi Hamas, sembari mengabaikan faktor krusial lain seperti bantuan kemanusiaan, rasa aman warga, tata kelola lokal, dan keamanan jangka panjang. Ia memperingatkan, pengabaian aspek-aspek tersebut hanya akan memperpanjang kekerasan dan penderitaan, terlepas dari kerangka politik apa pun yang diumumkan.
Dewan Perdamaian dan Agenda Politik Israel
Dalam konteks ini, langkah Israel bergabung dengan “Dewan Perdamaian” memunculkan tanda tanya besar. Mustafa menilai persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bukan didorong keinginan menyelesaikan krisis Gaza, melainkan upaya mendekatkan diri dengan Presiden AS Donald Trump dan membuka jalur komunikasi langsung.
Menurut Mustafa, agenda Israel adalah menggagalkan tahap kedua gencatan senjata dalam bentuknya saat ini, sekaligus mendorong Trump menetapkan tenggat waktu pelucutan senjata Hamas sebagai satu-satunya tujuan utama. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya menyingkirkan peran lembaga internasional dan melemahkan legitimasi PBB.
Netanyahu, lanjut Mustafa, mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan perbatasan Rafah, dan berfungsinya Komite Pengelolaan Gaza, dengan satu syarat utama: pelucutan senjata. Ia berulang kali menegaskan dua prasyarat memasuki tahap kedua gencatan senjata, yakni penyerahan jenazah tawanan Israel terakhir di Gaza dan perlucutan senjata Hamas serta wilayah Gaza secara keseluruhan.
Sementara itu, Al-Qarra menolak menggantungkan harapan pada Dewan Perdamaian. Ia menilai forum tersebut tidak memberi manfaat nyata bagi Palestina, justru berpotensi mengosongkan makna tahap kedua gencatan senjata dan memperkuat kehadiran Israel, sekaligus menghambat pengaturan administratif atau internasional di Gaza.
Adapun Pfeifle menilai efektivitas Dewan Perdamaian sangat bergantung pada kewenangan riil yang dimilikinya. Tanpa itu, dewan tersebut berisiko menjadi sekadar simbol. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga Palestina dalam setiap proses menuju tata kelola dan stabilitas yang berkelanjutan di Gaza.
Sumber: Al Jazeera
