Di tengah wacana pembentukan apa yang disebut sebagai “Dewan Perwalian” atau “Dewan Perdamaian” untuk mengelola Gaza pada fase pascaperang, pemikir dan peneliti politik Palestina, Dr. Osama Al-Ashqar, menyampaikan analisis kritis terhadap proyek tersebut. Ia mengingatkan potensi risiko politik dan keamanan yang menyertainya, sekaligus meragukan kemampuan dewan ini menghadirkan solusi nyata bagi konflik atau menyentuh akar krisis Gaza.
Keamanan Didahulukan, Pelucutan Senjata Jadi Prioritas
Menurut Al-Ashqar, tugas utama Dewan Perwalian diarahkan pada pelucutan senjata kelompok-kelompok lokal, baik melalui kesepakatan maupun paksaan. Langkah itu mencakup pembongkaran struktur yang selama ini berfungsi sebagai daya tangkal terhadap pendudukan, serta pembentukan aparat keamanan baru di bawah pengawasan apa yang disebut “pasukan stabilisasi internasional”.
Ia menilai pendekatan tersebut mencerminkan bias serius dalam mendefinisikan keamanan, karena lebih mengutamakan keamanan Israel ketimbang keselamatan warga Gaza dan hak-hak dasar mereka.
Komite Teknis Tanpa Mandat Politik
Al-Ashqar juga mengkritik rencana pembentukan komite administratif berbasis teknokrat tanpa legitimasi atau mandat politik. Menurutnya, menyingkirkan politik dari pengelolaan wilayah yang masih berada di bawah blokade bukanlah sikap netral, melainkan upaya membekukan krisis dan mereproduksinya.
“Tanpa visi politik, komite ini hanya akan mengelola krisis harian, bukan menyelesaikannya,” tegasnya.
Tekanan Sosial dan Minim Otonomi
Ia menambahkan, komite tersebut akan menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang sangat besar akibat kehancuran luas dan kebutuhan warga yang mendesak, tanpa memiliki alat perlindungan maupun kewenangan pengambilan keputusan. Dominasi Amerika Serikat dalam Dewan Perwalian, kata Al-Ashqar, juga akan membatasi ruang gerak komite, berpotensi memicu benturan dengan masyarakat lokal dan berujung pada hilangnya legitimasi.
Peran Negara Regional Dinilai Sekadar Penutup
Keterlibatan negara-negara Arab dan Islam dalam struktur dewan dinilai Al-Ashqar sebagai upaya memberi legitimasi regional, sekaligus menetralkan peran negara-negara tersebut. Ia menilai mereka akan dibebani tanggung jawab atas kebijakan yang pada praktiknya menguntungkan pihak dominan, tanpa memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.
Sisi Positif yang Terbatas
Meski kritis, Al-Ashqar tidak sepenuhnya menutup mata terhadap kemungkinan dampak positif terbatas, seperti berkurangnya beban administratif harian warga dan keterlibatan putra-putri Gaza dalam komite tersebut. Kehadiran administrasi sipil, meski sementara, dinilai bisa menjadi tanda awal kembalinya sebagian kehidupan publik.
Risiko Pasukan Stabilisasi
Ia juga memperingatkan bahwa pasukan stabilisasi yang tidak memiliki landasan hukum internasional yang jelas serta dukungan masyarakat berisiko berubah menjadi alat dominasi, bukan penjaga keamanan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik internal dan eskalasi yang sulit dikendalikan.
Mengabaikan Realitas Agresi Berkelanjutan
Al-Ashqar menyoroti absennya pembahasan soal operasi militer dan kebijakan pembunuhan target, yang berarti ketegangan keamanan akan terus berlangsung. Definisi keamanan yang timpang, menurutnya, mengabaikan keselamatan dan hak-hak dasar warga Palestina.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya, ia juga meragukan efektivitas rencana rekonstruksi di bawah kendali Israel atas jalur masuk material dan mekanisme pembangunan. Situasi ini dinilai membuat setiap upaya pembangunan rentan digagalkan dan berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Kesimpulan: Mengelola Konflik, Bukan Menyelesaikannya
Pada akhirnya, Al-Ashqar menyimpulkan bahwa proyek Dewan Perwalian menawarkan pelucutan senjata tanpa penyelesaian politik, rekonstruksi tanpa jaminan, serta tanpa komitmen jelas untuk mencabut blokade. Ia menilai skema ini lebih menyerupai “perdamaian semu” yang tidak berkelanjutan.
“Ini bukan jalan keluar, melainkan model baru untuk mengelola konflik,” ujarnya, seraya menilai proyek tersebut berpeluang besar bersifat sementara dan berakhir gagal, sebagaimana sejumlah inisiatif serupa di masa lalu.
Sumber: Palinfo
