Memasuki fase kedua kesepakatan penghentian perang di Jalur Gaza, situasi di lapangan justru diwarnai eskalasi dan ketidakpastian politik. Para pengamat menilai, tahap ini menghadapi tantangan struktural serius, mulai dari skema pemerintahan transisi, agenda pelucutan senjata, hingga masa depan keberadaan militer Israel di Gaza.
Pakar konflik internasional dari Doha Institute for Graduate Studies, Ibrahim Fraihat, menyebut dinamika saat ini dikendalikan oleh tiga jalur yang berjalan paralel. Pertama, Amerika Serikat yang mengumumkan dimulainya fase kedua sekaligus menyiapkan pemerintahan transisi sesuai rencana Presiden AS Donald Trump. Kedua, Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan menolak menarik pasukannya dari Gaza. Ketiga, Hamas yang bersikukuh mempertahankan senjata perlawanan.
Namun, menurut Fraihat, ketiga jalur ini tidak akan berjalan berdampingan dalam waktu lama. “Cepat atau lambat, jalur-jalur ini akan bertabrakan, dan salah satunya akan memaksakan diri atas yang lain,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Fraihat mengakui adanya kekhawatiran terkait upaya memaksakan pengaturan pemerintahan di Gaza di luar kerangka nasional Palestina, baik melalui pembentukan komite administratif maupun pengerahan pasukan internasional. Meski begitu, ia menegaskan tantangan utama terletak pada kemampuan komite nasional Palestina untuk mengelola masa transisi dan rekonstruksi dengan tetap berpijak pada kebutuhan dan realitas rakyat Gaza.
Ia menilai fase kedua krusial karena menandai pergeseran fokus, dari sekadar penghentian tembakan menuju proses rekonstruksi. Tahap ini mencakup pembentukan otoritas pemerintahan transisi, pembahasan soal pasukan internasional, serta masuk ke lanskap politik yang berbeda dari fase sebelumnya.
Sehari sebelumnya, utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Trump yang terdiri atas 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza. Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan Palestina transisi berbasis teknokrat, yang dibarengi dengan pelaksanaan pelucutan senjata secara menyeluruh serta peluncuran proyek rekonstruksi besar-besaran.
Target Israel: Pelucutan Senjata
Di sisi lain, analis urusan Israel, Muhannad Mustafa, menegaskan bahwa pelucutan senjata Gaza kini menjadi tujuan utama Israel dalam fase kedua. Menurutnya, konsep pemerintahan teknokrat justru bertentangan secara mendasar dengan visi Israel, yang sejak awal ingin menjadikan pelucutan senjata sebagai syarat mutlak sebelum memasuki tahap ini.
Mustafa menilai, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan terus menjadikan isu pelucutan senjata sebagai prasyarat untuk tidak menarik pasukan dari Gaza. Israel, kata dia, memegang dua kartu tekanan utama: pendudukan atas lebih dari separuh wilayah Gaza dan penolakan membuka perlintasan Rafah. Kedua instrumen ini digunakan untuk menekan Amerika Serikat dan pihak-pihak lain agar sejalan dengan kepentingan Tel Aviv.
Menanggapi kebuntuan soal senjata, Fraihat berpandangan bahwa pendekatan AS cenderung menunda isu-isu paling sulit. Ia menilai Washington kerap menyerukan pelucutan senjata tanpa langkah konkret di lapangan. Menurutnya, satu-satunya jalan realistis adalah perundingan langsung dengan Hamas, karena pelucutan senjata dengan kekerasan nyaris mustahil berhasil, sebuah fakta yang, kata Fraihat, juga disadari oleh pemerintah AS.
Ia menambahkan, kepatuhan Hamas terhadap komitmen fase pertama membuka peluang untuk merumuskan solusi yang lebih aplikatif dan dapat diterima semua pihak.
Sementara itu, Mustafa menyimpulkan bahwa Israel sejatinya tidak menjalankan fase pertama secara utuh, kecuali menghentikan perang secara formal. Eskalasi tetap terjadi, dan tujuan utama Israel saat ini adalah mempertahankan keberadaan militernya di Gaza. Namun, masuknya fase kedua telah menggagalkan harapan Netanyahu untuk kembali melancarkan perang terbuka, sehingga opsi pendudukan militer berkelanjutan menjadi skenario yang kini paling mungkin ditempuh.
Sumber: Al Jazeera
