Tokoh senior Hamas, Usama Hamdan, menilai pembunuhan terhadap Mohammed Al-Houli, pimpinan Brigade Al-Qassam, sebagai eskalasi serius yang mengungkap niat Israel untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Hamdan menyatakan serangan tersebut mencerminkan tekad Israel melanjutkan kejahatan terhadap rakyat Palestina dengan memanfaatkan perlindungan dan jaminan politik dari Amerika Serikat.
Ia menegaskan, pembunuhan itu merupakan bagian dari upaya sistematis Israel untuk menghambat pelaksanaan kesepakatan dan menghindari kewajiban yang telah disepakati. Menurutnya, pelanggaran terus dilakukan Israel, termasuk kegagalan menjalankan fase pertama kesepakatan, terutama penghentian total tembakan, pembukaan Perlintasan Rafah, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Jalur Gaza.
Hamdan mengungkapkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, sekitar 460 warga Palestina syahid akibat serangan dan pelanggaran Israel yang berulang.
Sumber-sumber Palestina sebelumnya menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel pada Kamis menargetkan Mohammed Al-Houli bersama sejumlah anggota keluarganya dalam serangan udara yang menghantam Deir Al-Balah, Gaza tengah.
Tekanan untuk Fase Kedua Kesepakatan
Hamdan menegaskan Hamas dan faksi perlawanan telah memenuhi seluruh kewajiban mereka dalam kesepakatan, meski mengakui isi perjanjian tersebut merugikan hak-hak dasar rakyat Palestina. Ia menekankan Amerika Serikat, sebagai penjamin utama, memikul tanggung jawab untuk memaksa Israel menepati komitmennya.
Menurut Hamdan, ketidakmampuan atau ketidaksediaan Washington untuk menjalankan peran tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kredibilitasnya di hadapan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Terkait fase kedua kesepakatan, Hamdan menyebut kelanjutannya hanya mungkin jika ada tekanan nyata dari para penjamin, khususnya Amerika Serikat. Ia memperingatkan, sikap keras kepala Israel berpotensi menggagalkan kesepakatan dan menyeret kawasan kembali ke pusaran agresi.
“Bola kini berada di tangan Washington,” ujar Hamdan, seraya menegaskan bahwa AS harus membuktikan keseriusannya, termasuk dalam pembentukan dan pengoperasian Komite Pengelola Gaza tanpa hambatan.
Pengelolaan Gaza dan Isu Perlucutan Senjata
Mengenai pengelolaan Jalur Gaza, Hamdan kembali menegaskan dukungan Hamas terhadap penyerahan administrasi kepada komite nasional independen yang terdiri dari tokoh-tokoh Palestina yang disepakati bersama. Komite tersebut, menurutnya, bertugas mengelola kehidupan sehari-hari warga dan proses rekonstruksi.
Ia memperingatkan bahwa penghambatan terhadap kerja komite ini akan memperjelas kepada rakyat Palestina bahwa Israel tidak menginginkan kehidupan yang layak bagi mereka, melainkan berupaya mengembangkan bentuk-bentuk baru kehancuran melalui kelaparan dan pengepungan.
Menanggapi seruan pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menilai wacana tersebut mengabaikan akar persoalan. Ia menegaskan perlawanan merupakan konsekuensi langsung dari pendudukan, dan pembahasan soal senjata hanya relevan jika dimulai dengan pengakhiran pendudukan serta pendirian negara Palestina yang berdaulat, di mana perlawanan menjadi bagian dari sistem pertahanannya.
Dalam penutup pernyataannya, Hamdan menilai respons komunitas internasional terhadap situasi di Gaza masih jauh dari sebanding dengan besarnya kejahatan yang terjadi. Ia menyebut kegagalan menegakkan kesepakatan, membuka perlintasan, dan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan mencerminkan krisis serius dalam sistem internasional, yang jika terus dibiarkan, berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas global.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
