Di tengah dinamika cepat yang terus membentuk wajah Jalur Gaza, mulai tampak pola baru dalam pendekatan Israel mengelola situasi keamanan di lapangan. Di luar narasi resmi tentang jeda pertempuran atau wacana pascaperang, indikator di lapangan menunjukkan pergeseran yang lebih mendasar dalam cara kontrol dijalankan dan dibatasi.
Salah satu penanda paling menonjol adalah apa yang disebut sebagai “garis kuning”. Bukan sebagai garis penarikan pasukan terakhir, melainkan area pengaruh yang secara bertahap dipatok dan dioperasikan sebagai bagian dari konsep keamanan yang lebih luas.
Pengamat militer dan keamanan, Rami Abu Zubaidah, dalam keterangannya kepada Pusat Informasi Palestina, menilai langkah-langkah terbaru Israel di Gaza tidak bisa dilepaskan dari strategi jangka panjang untuk merekayasa ulang wilayah itu, baik secara geografis maupun keamanan. Menurutnya, situasi saat ini melampaui sekadar penempatan taktis sementara dan mengarah pada pembentukan realitas pendudukan baru berbasis kontrol tanpa deklarasi resmi.
“Garis kuning bukanlah garis pemisah atau fase transisi. Ini adalah instrumen operasional untuk mendefinisikan ulang batas kendali Israel di dalam Gaza, demi kepentingan keamanan jangka panjang,” ujar Abu Zubaidah.
Kepentingan di Balik Garis Kuning
Abu Zubaidah menjelaskan, melalui garis tersebut, Israel berupaya mengubah wilayah luas di timur Gaza menjadi zona penyangga yang diawasi ketat dan berada dalam jangkauan tembak. Skema ini bertujuan mencegah kembalinya warga sipil, sekaligus memberi ruang gerak militer yang disebut Israel sebagai “kebebasan operasional” untuk melakukan serangan presisi tanpa harus melancarkan invasi besar.
Zona-zona ini, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai pengaman militer, tetapi juga sebagai tekanan geografis yang mengubah peta demografi dan kemanusiaan Gaza. Sejak dimulainya gencatan senjata, Israel disebut mulai menguji sistem kontrol berbasis teknologi canggih di balik garis tersebut, mulai dari pos pemeriksaan pintar hingga pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan pengenalan wajah. Dampaknya, kehidupan warga Gaza semakin terikat pada formula “ketenangan ditukar dengan akses pangan dan obat-obatan”.
Ketenangan yang Menyimpan Tekanan
Menurut Abu Zubaidah, periode tenang yang berlangsung saat ini tidak berarti konfrontasi berhenti. Justru sebaliknya, fase ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerja intelijen dan memperbarui daftar target, agar kelompok perlawanan tetap berada dalam tekanan berkelanjutan.
Pendekatan ini, lanjutnya, bertujuan mencegah fase pemulihan dan konsolidasi kekuatan, dengan mempertahankan tekanan keamanan meski dalam intensitas yang lebih rendah. Ini mencerminkan pergeseran doktrin militer dari perang terbuka menuju serangan terbatas dan operasi penargetan selektif.
Pola tersebut dinilai memungkinkan Israel terus menekan Gaza tanpa menanggung biaya politik dan hukum yang besar, sekaligus menghindari komitmen jelas terhadap proses politik apa pun.
Strategi “Cengkeraman Bertahap”
Abu Zubaidah juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai strategi “perambahan bertahap”. Israel, menurutnya, tidak terburu-buru mengumumkan fase baru perang, tetapi perlahan mengubah garis-garis sementara menjadi batas operasional permanen.
Di tingkat politik, berbagai alasan digunakan untuk menunda pengumuman resmi, termasuk isu tentara yang tewas, seperti syarat pencarian jenazah prajurit tertentu. Alasan-alasan ini memberi waktu tambahan bagi militer untuk mengokohkan titik pengawasan dan memperluas sabuk keamanan ke arah barat.
Bantuan Kemanusiaan sebagai Alat Tekanan
Abu Zubaidah menegaskan, bantuan kemanusiaan juga dijadikan instrumen tekanan langsung. Masuknya bantuan dikaitkan dengan tingkat stabilitas keamanan, dalam upaya melemahkan dukungan sosial terhadap perlawanan dan menjadikan kebutuhan dasar warga sebagai alat tawar-menawar politik.
Menurutnya, politisasi bantuan ini dirancang untuk mengubah relasi antara warga dan kelompok perlawanan, serta menciptakan kondisi sosial yang rapuh dan mudah bergejolak.
Mundur atau Mengokohkan Pendudukan?
Menyoal kemungkinan penarikan pasukan, Abu Zubaidah menilai indikator lapangan dan keselarasan sikap dengan pemerintahan Amerika Serikat yang baru membuat opsi tersebut kecil dalam waktu dekat. Yang muncul justru skema “normalisasi pendudukan parsial”.
Israel, kata dia, mempresentasikan garis kuning kepada Washington sebagai capaian keamanan yang menjamin zona tanpa senjata, sekaligus membuka jalan bagi proyek rekonstruksi yang disyaratkan secara keamanan. Sejumlah kawasan bahkan mulai dibicarakan sebagai wilayah pembangunan terbatas, dengan kehadiran militer sebagai prasyarat internasional.
Ia menutup dengan peringatan bahwa peta Gaza tengah digambar ulang menjadi kantong-kantong terpisah secara keamanan. Dalam skema ini, setiap penarikan di masa depan lebih menyerupai reposisi pasukan, bukan pengakhiran pendudukan.
“Kita sedang menyaksikan bentuk pendudukan yang diperpanjang dengan alat teknologi. Israel tidak bersiap pergi, melainkan menanamkan kontrol militernya di balik garis kuning, menjadikan wilayah itu kartu tekanan politik jangka panjang, sambil menunggu momentum politik untuk memaksakan realitas ini sebagai solusi akhir dengan dukungan regional dan internasional,” kata Abu Zubaidah.
Sumber: Palinfo
