Spirit of Aqsa | Palestina – Gerakan Perlawanan Islam Hamas, pada hari Senin (4/5/2020), mengapresiasi sikap 130 anggota parlemen Inggris yang menentang kebijakan aneksasi Israel. Penentangan tersebut dituangkan dalam sebuah surat yang mereka kirimkan kepada Perdana Menteri Inggris, Borris Johnson.
Juru bicara gerakan Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa sikap menentang kebijakan aneksasi yang ingin dilakukan oleh otoritas penjajah Israel, selain penolakan luas yang diungkapkan oleh berbagai kalangan internasional, ini menegaskan terisolasinya sikap dan posisi penjajah Israel dan pemerintah Amerika yang mendukungnya.
Dia meminta semua pihak yang telah menyatakan penolakannya terhadap kebijakan aneksasi Israel ini agar mengambil langkah-langkah praktis dan serius untuk mencegah penjajah Israel menerapkan kebijakan aneksasi dan ekspansionisnya, serta menghukumnya karena kejahatan berkelanjutan yang dilakukan terhadap manusia dan tanah Palestina.
Sebanyak 130 anggota parlemen Inggris dari berbagai partai di Inggris telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Borris Johnson agar menjatuhkan sanksi ekonomi pada Israel jika mencaplok dan mengeneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat. Demikian seperti dilaporkan surat kabar The Guardian pada Jumat malam (1/5/2020).
Surat itu ditandatangani oleh mantan menteri Partai Konservatif, mantan Presiden Partai Konservatif, Lord Patten, dan mantan Menteri Pembangunan Internasional, Andrew Mitchell.
Surat itu menilai bahwa mencaplok bagian-bagian wilayah Tepi Barat “akan menjadi jelas bahwa tindakan itu ada ilegal berdasarkan hukum internasional”. Surat itu menambahkan, “Inggris tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah pencaplokannya di Krimea.” Kemudian dijelaskan, “Setiap langkah (pencaplokasi) Israel di Tepi Barat harus mendapatkan respon yang sama.”
Para penandatangan surat tersebut, yang diprakarsai oleh Dewan Promosi Pemahaman Arab-Inggris, menyatakan bahwa mereka marah atas pengumuman pemerintah Israel tentang rencananya untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Tepi Barat. Mereka menggambatkan, tindakan Israel itu sebagai “pukulan mematikan terhadap peluang perdamaian antara Israel dan Palestina berdasarkan solusi dua negara.” (PIP)
