Faksi-faksi Palestina yang berkumpul di Kairo Jumat (24/10), mencapai kesepakatan penting: pengelolaan Jalur Gaza akan diserahkan kepada komite sementara beranggotakan profesional dan teknokrat asal Gaza. Komite ini akan bertugas mengurus layanan dasar masyarakat dan menyiapkan fondasi bagi rekonstruksi pascaperang.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memulihkan tatanan politik Palestina dan memperkuat legitimasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.
Seorang sumber dari kalangan pimpinan faksi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembicaraan di Kairo akan dilanjutkan kurang dari sebulan lagi untuk membahas detail mekanisme pemerintahan Gaza. Ia menambahkan, Mesir telah menawarkan kerangka “hari setelah perang” yang menempatkan komite teknokrat sebagai pengelola sementara Gaza. Para anggotanya dipilih dari tokoh-tokoh yang tetap bertahan di wilayah itu selama perang berlangsung.
Faksi-faksi disebut telah menyatakan persetujuan awal terhadap nama-nama calon anggota komite tersebut, meski belum diumumkan secara resmi. Mesir, kata sumber itu, juga berupaya melobi Washington dan Tel Aviv agar mendukung skema ini.
Konsolidasi Nasional dan Strategi Bersama
Dalam pernyataannya, faksi-faksi Palestina menyebut bahwa pertemuan ini digelar atas undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, melanjutkan upaya diplomatik untuk menghentikan agresi di Gaza dan menangani dampak kemanusiaannya.
Diskusi juga menyinggung tahap kedua dari rencana Presiden AS Donald Trump terkait pascaperang Gaza, sekaligus mempersiapkan dialog nasional inklusif guna memulihkan persatuan internal dan melindungi proyek nasional Palestina.
Faksi-faksi sepakat mendukung implementasi penuh gencatan senjata dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Gaza. Mereka juga menyetujui pembentukan komite teknokrat independen yang akan bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional untuk menjamin kelangsungan layanan publik.
Sebagai bagian dari rekonstruksi, disepakati pula pembentukan komite internasional yang akan mengawasi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan kembali infrastruktur Gaza. Selain itu, faksi-faksi menegaskan pentingnya resolusi PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian sementara guna memantau pelaksanaan gencatan senjata di lapangan.
Reformasi PLO dan Persatuan Politik
Poin lain yang menjadi sorotan adalah seruan untuk mengaktifkan kembali PLO. Faksi-faksi meminta segera diadakan pertemuan nasional darurat guna merumuskan strategi bersama dan memperkuat kembali lembaga tersebut sebagai satu-satunya representasi sah bangsa Palestina.
“PLO harus kembali menjadi rumah bersama bagi seluruh komponen rakyat Palestina,” demikian salah satu poin dalam pernyataan mereka. Faksi-faksi juga menuntut penghentian segala bentuk penyiksaan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel, serta menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan pembebasan mereka.
Mereka mengutuk keras persetujuan awal Knesset atas rancangan undang-undang penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat, seraya menyambut langkah Presiden Trump yang disebut telah menahan proses itu.
Menurut faksi-faksi, persatuan nasional merupakan satu-satunya jawaban terhadap kebijakan ekspansionis Israel. Karena itu, mereka menyerukan langkah konkret menuju rekonsiliasi dan penyatuan kembali sistem politik Palestina.
Pertemuan Fatah–Hamas dan Bayang-bayang Transisi
Sebelumnya, sumber Al Jazeera mengungkapkan adanya pertemuan rahasia di Kairo antara delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya dan delegasi Fatah yang dipimpin Hussein al-Sheikh dan Majed Faraj. Pertemuan itu disebut membahas peta jalan pascaperang serta struktur pemerintahan Gaza di masa transisi.
Sebelum pertemuan tersebut, al-Sheikh dan Faraj juga dikabarkan telah bertemu Kepala Intelijen Mesir, Hasan Rashad, untuk membicarakan skema keamanan dan administrasi Gaza ke depan.
Pada saat bersamaan, sejumlah pejabat Amerika (termasuk Menlu Marco Rubio, Wapres JD Vance, dan dua utusan khusus Jared Kushner serta Steve Witkoff) telah menggelar pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv.
Tahap kedua dari rencana mereka mencakup penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, serta pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, badan sementara yang disebut akan berada di bawah kendali lembaga transisi internasional dan dipimpin langsung oleh Donald Trump.
Sumber: Al Jazeera
