Sejak pengumuman gencatan senjata di Gaza pada Oktober 2025, ribuan warga Palestina, terutama pemilik rumah yang hancur, menaruh harap pada proses rekonstruksi yang dijanjikan. Mereka berharap mendapat sekadar kembali kepastian hidup setelah perang yang menelan banyak korban dan menghancurkan infrastruktur serta jaringan sosial.
Namun, harapan itu cepat memudar. Indikasi terbaru menunjukkan Amerika Serikat mendukung rencana yang selaras dengan visi Israel untuk membentuk ulang Gaza melalui konsep “zona hijau”.
Laporan terbaru The Guardian mengungkap bahwa pemerintah AS tengah menyiapkan pembentukan “zona hijau” di Gaza, berada di belakang apa yang disebut “garis kuning”—sebuah garis keamanan yang memungkinkan Israel menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, sekitar 365 kilometer persegi.
Menurut laporan itu, insinyur Amerika telah menyiapkan rencana untuk kawasan ini: membersihkan reruntuhan dan ranjau, sebagai tahap awal pembangunan perumahan untuk warga Palestina. Namun, pemindahan penduduk dan pembangunan nyata belum dimulai, dan semua langkah ini berada di bawah pengawasan langsung Israel dengan prosedur keamanan ketat.
Rafah: Awal yang Mengkhawatirkan
Zona hijau pertama diprediksi dibangun di timur Rafah, selatan Gaza, wilayah yang sepenuhnya dikontrol militer Israel. Para pengamat menilai pemilihan Rafah sebagai titik awal membawa implikasi politik dan keamanan serius, seiring meningkatnya wacana tentang perubahan demografi di Gaza.
Observatorium HAM Euro-Med memperingatkan, kesepakatan AS-Israel ini dikemas sebagai solusi bagi warga yang mengungsi sejak lebih dari dua tahun, tapi mengandung risiko tinggi. Risiko utama: pengusiran paksa terselubung dari rumah mereka sendiri dan transformasi sebagian besar Gaza menjadi zona militer tertutup di bawah kendali Israel.
Persiapan Tanah dengan Kekerasan
Kekhawatiran bertambah setelah laporan media Israel menyebut bahwa militer Israel bersama kontraktor sipil mulai mengevakuasi wilayah yang mereka kuasai, membersihkan reruntuhan, dan meratakan tanah untuk “kota hijau” ini. Pekerjaan ini diperkirakan akan semakin cepat dalam waktu dekat.
Wilayah ini berada dalam pengawasan militer intens, di mana milisi pro-Israel aktif melakukan operasi keamanan, termasuk penangkapan dan pembunuhan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai definisi “keamanan” yang dipromosikan rencana ini.
Perang Belum Usai
Analis politik Muammar Arabi menilai rincian rencana Gaza masih belum jelas, tapi menekankan bahwa AS dan Israel memimpin proyek pemisahan sistematis, disertai skenario yang memungkinkan pemindahan paksa dan pemusnahan non-militer.
“Meski suara tembakan telah mereda, perang belum usai. Ia berlangsung melalui perubahan demografi, pemisahan wilayah, dan penghancuran masa depan Gaza,” ujar Arabi. Ia menambahkan, AS dan Israel “bekerja siang malam untuk memutus setiap peluang bagi Gaza, memperlakukannya seperti tanah yang akan dieksploitasi, menghancurkan semua sumber daya hidup dan daya tahan penduduknya,” dengan dukungan politis beberapa rezim Arab.
Pengusiran Halus dalam Manajemen Internasional
Sementara itu, analis politik Mohammad Halsa menilai proyek “zona hijau” tak bisa dilepaskan dari konteks pengusiran paksa. Ia menyebutnya sebagai bentuk pengusiran halus yang dipromosikan secara internasional dengan retorika rekonstruksi dan stabilitas.
Halsa menekankan bahwa ancaman terbesar bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi penciptaan realitas baru di mana hidup warga Palestina terbatas pada kantong-kantong terisolasi, tanpa kedaulatan, dan diawasi langsung oleh keamanan Israel.
Meski Israel mungkin berhasil menegakkan kontrol sementara melalui tekanan dan kekuatan, menurut Halsa, rencana ini tidak akan berhasil jangka menengah maupun panjang. Gaza bukan ruang kosong yang bisa diatur ulang dengan keputusan sepihak.
“Setiap proyek yang melampaui hak warga untuk membangun kembali di wilayah asalnya akan rapuh dan bisa meledak kapan saja,” kata Halsa. Ia menambahkan, keberhasilan proyek ini membutuhkan persetujuan Palestina, dukungan internasional yang stabil, dan ketiadaan resistensi rakyat atau politik—syarat yang jelas tidak tersedia saat ini.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan proyek yang dipaksakan bisa dimulai, tapi jarang selesai sesuai rencana,” tutupnya.
Sumber: Palinfo
