TEPI BARAT- Ambisi Tersembunyi di Balik Operasi Militer Israel di Hebron Operasi militer Israel di Hebron, Tepi Barat, menunjukkan langkah yang melampaui perburuan terhadap pejuang perlawanan di kawasan Farsh al-Hawa.
Pengusiran warga, penghancuran bangunan, penculikan, hingga pembatasan mobilitas mengindikasikan upaya mengubah ruang hidup warga Palestina. Muncul kekhawatiran, rangkaian tindakan itu menjadi bagian dari strategi untuk memecah Tepi Barat secara geografis dan demografis.
Eskalasi terjadi setelah perlawanan selama sekitar 20 menit di pos pemeriksaan Farsh al-Hawa. Dua tentara Israel tewas dan tiga lainnya terluka dalam insiden tersebut sebelum dua warga Palestina yang melakukan serangan itu syahid. Militer Israel kemudian mengumumkan operasi yang diperkirakan berlangsung selama beberapa hari.
Operasi itu berlangsung bersamaan dengan pengusiran sejumlah keluarga Palestina dan penghancuran bangunan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengancam akan menutup seluruh wilayah Tepi Barat.
Dalam pemaparan melalui peta interaktif Al Jazeera, jurnalis Abdul Qadir Aradah menjelaskan bahwa dampak serangan Farsh al-Hawa tidak terbatas di Hebron. Pasukan Israel juga melancarkan penggerebekan dan penangkapan di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Jenin, Tulkarem, dan Nablus. Operasi itu menjangkau Arraba, Qaffin, Burin, Jalud, Qaryut, serta beberapa kawasan lain di Tepi Barat bagian utara.
Menurut Aradah, militer Israel mengeluarkan perintah pengosongan rumah di sejumlah kawasan Hebron, termasuk Al-Jaladah dan Deir Baha. Ratusan keluarga diminta meninggalkan tempat tinggal mereka.
Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pengumuman latihan militer Israel di wilayah tengah dan utara, menjelang hari raya Israel pada Selasa mendatang.
Aradah juga menyoroti pernyataan Netanyahu yang mengaku telah mempelajari sebuah rencana untuk Tepi Barat. Menurut Netanyahu, cakupan rencana itu berpotensi melampaui apa yang terjadi pada 1967. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas operasi militer saat ini dan kemungkinan perluasan kendali Israel atas wilayah yang lebih luas.
Pemotongan Wilayah Secara Bertahap
Pakar militer dan strategi Brigadir Jenderal Elias Hanna menilai operasi di Hebron merupakan kelanjutan dari rangkaian tindakan Israel di Jenin, Tulkarem, dan Nablus. Operasi-operasi sebelumnya disertai pengusiran penduduk serta perubahan kondisi topografi dan demografi.
Karena itu, Hanna memandang perkembangan di Hebron bukan sekadar operasi keamanan setempat. Menurut dia, rangkaian tindakan tersebut mencerminkan perubahan mendasar dalam cara Israel mengendalikan wilayah Palestina.
Hanna menghubungkan strategi itu dengan proyek permukiman E1 di sebelah timur Al-Quds. Proyek tersebut dinilai bertujuan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan. Sejumlah pihak Eropa sebelumnya telah memperingatkan bahwa pembangunan di kawasan E1 dapat membelah Tepi Barat, mengisolasi Al-Quds Timur, dan menggerus peluang terwujudnya solusi dua negara.
Dalam analisis Hanna, wilayah selatan Tepi Barat memiliki arti penting, terutama karena posisi Hebron. Kota itu mencakup wilayah sekitar 42 kilometer persegi dan dihuni kurang lebih 270 ribu warga Palestina. Hebron juga menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Tepi Barat.
Sejak kesepakatan 1997, Hebron terbagi menjadi dua wilayah dengan pengaturan keamanan berbeda, yakni H1 dan H2.
Hanna menyoroti fungsi Jalan 60 dan Jalan 35 dalam konteks penguasaan wilayah. Jalan 60 menghubungkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, sedangkan Jalan 35 melintasi Hebron. Dalam pandangannya, penguasaan atas jalur-jalur tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemotongan wilayah, baik secara memanjang maupun melintang, sekaligus memisahkan kota-kota Palestina satu sama lain.
Konsep pemotongan melintang itu, menurut Hanna, berkaitan dengan proyek Tujuh Bintang atau Seven Stars yang diasosiasikan dengan mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Proyek tersebut mencakup pembangunan permukiman di sepanjang Garis Hijau, yang kemudian diperkuat dengan pembangunan tembok pemisah.
Hanna menilai pola itu memungkinkan Israel mengepung kawasan permukiman Palestina sekaligus menghubungkan permukiman Israel dengan wilayahnya melalui jalan-jalan alternatif. Dengan demikian, jaringan jalan dan permukiman tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur, tetapi juga dapat membentuk ulang hubungan geografis antarkawasan Palestina.
Dari Taktik Militer ke Penguasaan Geografis
Hanna tidak melihat perubahan tersebut sebagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Menurut dia, strategi itu merupakan hasil dari sejumlah proyek permukiman yang berkembang selama beberapa dekade.
Salah satunya adalah rencana Yigal Allon, yang berfokus pada penguasaan wilayah pinggiran Tepi Barat dan penghubungannya dengan Yordania. Setelah itu, Sharon mendorong perluasan proyek ke wilayah yang lebih dalam. Pada 1979, Matityahu Drobles, yang saat itu memimpin Departemen Permukiman Organisasi Zionis Dunia, mengarahkan pembangunan jaringan permukiman yang saling terhubung.
Hanna menilai Netanyahu kini bergerak menuju skema yang lebih luas, yang ia sebut sebagai Allon Plus. Skema tersebut, menurut analisisnya, bertumpu pada penguasaan keamanan dan ekonomi secara menyeluruh atas Tepi Barat.
Dalam kerangka itu, serangan di Farsh al-Hawa hanya menjadi pemicu taktis. Operasi di Hebron berada pada tingkat operasional, sedangkan sasaran strategisnya berpotensi melampaui batas kota tersebut.
Latihan militer Israel juga menjadi bagian dari perhatian Hanna. Ia menilai latihan itu berkaitan dengan persiapan menghadapi kemungkinan operasi di beberapa front sekaligus. Ia merujuk pada Divisi 877 yang terdiri atas enam brigade, serta pembentukan divisi lain untuk kawasan Lembah Yordan. Menurut dia, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya persiapan militer yang terorganisasi.
Hanna memperingatkan bahwa apa yang ia sebut sebagai pendekatan yang tidak proporsional dapat mengubah serangan terbatas menjadi alasan untuk melancarkan operasi besar di Hebron. Operasi semacam itu, menurut dia, berpotensi menghambat kemunculan jaringan perlawanan di masa depan sekaligus merusak perekonomian Palestina melalui penguasaan kota, jalur-jalur penghubung, dan penerapan tatanan keamanan baru.
Ia menempatkan perkembangan tersebut dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Tepi Barat memiliki luas sekitar 4.500 kilometer persegi dan dihuni sekitar 4,3 juta warga Palestina. Dalam pandangan Hanna, wilayah itu menempati posisi strategis dalam perhitungan Israel untuk memperluas kendali regional.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai strategi Romawi: penguasaan wilayah dilakukan sedikit demi sedikit, sebelum kembali menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai memotong rumput atau mowing the grass (istilah yang merujuk pada serangan berkala untuk melemahkan lawan) serta melancarkan serangan pendahuluan.
Sumber: Al Jazeera
