GAZA — Di atas kertas, kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza telah berjalan selama beberapa bulan. Namun, realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Dentum bom dan operasi pembunuhan yang dilancarkan militer Israel justru kian intensif.
Pernyataan dari para pejabat di Tel Aviv pun semakin menegaskan satu hal: mereka tidak berniat melangkah ke fase damai berikutnya. Lebih jauh dari itu, ambisi lama untuk menduduki kembali dan membangun permukiman ilegal di Gaza kini kembali ditiupkan ke permukaan.
Langkah eskalasi yang tak berkesudahan ini memicu pertanyaan besar terkait masa depan Gaza pascaperang. Mengapa Israel begitu gigih merawat kekacauan di sana?
Dalam diskusi mendalam program “Ma Wara’a al-Khabar” di saluran Al Jazeera, para analis membedah motif di balik operasi militer Israel yang terus memanas, di tengah mandulnya kesepakatan damai yang ada.
Menormalisasi Kejahatan harian
Penulis dan analis politik, Ahmad al-Tanani, menyebut ada taktik licik yang sedang dimainkan Tel Aviv sejak hari pertama gencatan senjata disepakati. Israel sengaja melakukan pelanggaran kecil tapi rutin (mulai dari penembakan harian hingga pembunuhan terarah) dengan tujuan “menormalisasi” kekerasan tersebut.
Mereka ingin dunia melihat kekerasan harian itu sebagai hal yang biasa, seolah-olah itu adalah bagian dari kesepakatan yang sah.
Menurut Al-Tanani, target Israel jauh melampaui Hamas. Serangan brutal baru-baru ini, seperti pemboman pos polisi di kamp pengungsi Jabalia, membedah motif asli mereka: meremukkan seluruh fondasi sosial, institusi lokal, dan kemampuan warga Gaza untuk bangkit mandiri.
“Israel ingin Gaza terus berada dalam siklus kekacauan dan kehancuran yang permanen. Ini adalah pesan tak tertulis bahwa mereka sama sekali tidak peduli pada jalur negosiasi atau implementasi kesepakatan apa pun,” tegas Al-Tanani.
Pandangan senada diungkapkan akademisi sekaligus pakar studi Israel, Dr. Muhannad Mustafa. Dalam jangka pendek, Israel berambisi menjegal rencana perdamaian Gaza yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Sementara dalam jangka panjang, targetnya adalah mempertahankan pendudukan militer secara permanen dan memperluas wilayah kekuasaan mereka di dalam kantong Gaza.
Dr. Mustafa merinci tiga strategi utama yang kini dijalankan Tel Aviv:
- Normalisasi serangan: Mengubah agresi militer harian menjadi rutinitas biasa meski melanggar kesepakatan gencatan senjata.
- Ekspansi wilayah: Melakukan penghancuran infrastruktur secara sistematis untuk memperluas zona militer di dalam Gaza.
- Boikot politik: Menghalangi transisi politik dengan melarang masuknya Komite Nasional Palestina, bantuan kemanusiaan, serta bahan rekonstruksi, guna memastikan Gaza selamanya dipandang hanya sebagai isu keamanan dan militer, bukan kemanusiaan.
Mandulnya Lembaga Perdamaian
Ironisnya, badan internasional yang diharapkan menjadi penengah pun kehilangan tajinya. Dr. Paolo von Schirach, Presiden Global Policy Institute sekaligus Profesor Ilmu Politik di Bay Atlantic University, Washington, menilai Dewan Perdamaian (Peace Council) bentukan internasional telah gagal total menjalankan mandatnya.
Seharusnya, dewan ini mengoordinasikan transisi pemerintahan di Gaza, mengawasi pengerahan pasukan penjaga perdamaian, dan memastikan penarikan mundur militer Israel. Namun, rencana itu menguap begitu saja.
Israel terus menggunakan dalih klise “memburu milisi Hamas” untuk melegitimasi aksi militernya, memaksa warga sipil terus menderita, sekaligus mempermalukan ketidakberdayaan dewan tersebut di lapangan.
Siasat di Balik Sikap Washington
Melihat posisi Amerika Serikat, Dr. Mustafa menilai Israel sangat diuntungkan oleh fokus Washington yang saat ini terpecah akibat ketegangan dengan Iran. Di sisi lain, ada “restu terselubung” dari AS yang menyepakati bahwa rencana pascaperang Gaza baru bisa berjalan jika faksi perlawanan Palestina melucuti senjatanya.
“Perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv sebenarnya hanya soal metode teknis, bukan tujuan akhir. Keduanya sepakat soal pelucutan senjata perlawanan. Celah inilah yang dimanfaatkan Israel untuk terus melancarkan agresi,” jelas Mustafa.
Ahmad al-Tanani menolak istilah “AS tidak berdaya”. Menurutnya, Washington bersikap dangkal terhadap gencatan senjata ini. Di satu sisi mereka mengabaikan pelanggaran harian Israel, namun di sisi lain sepakat dengan tujuan strategis Israel.
Di tengah situasi pelik ini, faksi-faksi Palestina tetap berpegang pada rencana Trump sebagai satu-satunya jalan keluar yang realistis untuk menghentikan perang. Melalui mediator Mesir, Qatar, dan Turki, mereka berupaya membangun posisi kolektif Arab-Islam demi menekan Gedung Putih agar mendesak Israel mematuhi kesepakatan.
Gaza yang “Tak Layak Huni”
Sikap ekstrem kabinet Israel tercermin jelas dari pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang secara terbuka menyebut penghancuran Gaza sebagai kebijakan yang disengaja. Katz bahkan mengaku “merasa lega” saat melihat pemandangan puing-puing Gaza yang hancur lebur.
Bagi Von Schirach, retorika mengerikan seperti ini sudah melampaui batas argumen bela diri atas serangan Hamas.
“Ini adalah upaya sistematis untuk membuat Gaza menjadi wilayah yang benar-benar tidak layak huni. Ini memicu pertanyaan besar: ke mana penduduk Gaza harus pergi, dan bagaimana perdamaian bisa dicapai dengan pola pikir seperti itu?” ujarnya.
Mustafa menambahkan bahwa pernyataan Katz bukanlah suara individu, melainkan kebijakan resmi negara yang disetujui oleh militer, pemerintah, hingga sebagian besar masyarakat Israel. Ia mengingatkan kembali pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 7 Oktober 2023 yang menegaskan bahwa Gaza akan diubah menjadi puing-puing.
Penghancuran infrastruktur air, listrik, dan jalan di Gaza hari ini adalah bagian dari skenario besar untuk mengusir warga asli demi membangun kembali permukiman Yahudi di sana.
Jalan Buntu Kemanusiaan
Sebagai iktikad baik untuk mempermudah jalan damai, Hamas sebenarnya telah menyatakan bersedia melepas kendali administratifnya atas Gaza dan menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut kepada komite teknokrat (technocrat committee).
Menurut Al-Tanani, kesepakatan mengenai draf peta jalan ini hampir rampung di Kairo. Namun, transisi ke fase kedua gencatan senjata kini sepenuhnya bergantung pada kemauan politik AS untuk menekan Israel secara nyata di lapangan.
Sejak gencatan senjata formal disepakati Oktober lalu, mesin perang Israel nyatanya belum pernah benar-benar berhenti. Data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, 1.110 warga Palestina gugur dan 3.500 lainnya terluka akibat serangan yang terus terjadi selama periode gencatan senjata ini.
Secara kumulatif, sejak badai perang pecah pada Oktober 2023, genosida yang dilancarkan Israel telah merenggut lebih dari 73.000 nyawa warga Gaza dan melukai 173.000 orang, sementara ribuan jasad lainnya masih terkubur sunyi di bawah reruntuhan beton yang tak sempat dievakuasi. Gaza hari ini bukan sekadar medan tempur, melainkan kuburan massal di bawah pembiaran mata dunia.
