TEPI BARAT — Ancaman Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk mengusir warga Palestina dari Tepi Barat menuju gurun dan Yordania bukan retorika politik. Pengamat urusan Israel, Nihad Abu Ghosh, memperingatkan, ancaman tersebut mencerminkan menguatnya agenda sayap kanan ekstrem Israel, meski pelaksanaannya secara menyeluruh masih menghadapi hambatan politik, situasi lapangan, dan tekanan internasional.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Abu Ghosh mengatakan gagasan pengusiran warga Palestina sejalan dengan pandangan sejumlah kelompok di kubu kanan Israel. Di antaranya adalah arus Zionisme Religius yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Menurut Abu Ghosh, sejumlah anggota blok parlemen Israel lainnya juga menolak hak politik, nasional, dan kolektif rakyat Palestina. Mereka bahkan menyangkal hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya.
Pada Sabtu, Katz mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa militer Israel telah menyiapkan rencana perang untuk menghadapi kemungkinan pecahnya intifada atau pemberontakan di Tepi Barat. Rencana itu, menurut Katz, mencakup operasi pembunuhan terarah, pengusiran penduduk, dan penggunaan kekuatan dalam skala yang menyerupai operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pola operasi militer yang telah menghancurkan kawasan permukiman di Gaza dapat diterapkan pula di Tepi Barat.
Abu Ghosh menilai jarak antara ancaman yang disampaikan para pejabat Israel dan pelaksanaannya secara menyeluruh masih cukup jauh. Pengusiran massal warga Palestina dari Tepi Barat, kata dia, akan membutuhkan pembantaian dan operasi pemindahan penduduk secara paksa. Selain itu, diperlukan negara-negara yang bersedia menerima pengungsi dalam jumlah besar serta dukungan internasional atau setidaknya pembiaran yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung.
Namun, ia mengingatkan bahwa sulitnya menjalankan pengusiran secara sekaligus bukan berarti rencana tersebut mustahil dilakukan.
Menurut Abu Ghosh, pengusiran dapat berlangsung secara bertahap melalui perluasan penghancuran kamp pengungsi, kota, dan desa-desa Palestina. Kawasan permukiman dapat diratakan dengan dalih keamanan, sehingga penduduk kehilangan tempat tinggal dan terdorong meninggalkan wilayahnya.
Dengan pola seperti itu, pengusiran tidak harus diumumkan sebagai operasi pemindahan penduduk berskala besar. Tekanan yang terus meningkat, penghancuran rumah, dan hilangnya ruang hidup dapat mendorong warga Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka sedikit demi sedikit.
Tekanan terhadap Otoritas Palestina
Abu Ghosh juga memperingatkan kemungkinan meningkatnya tekanan Israel terhadap Otoritas Palestina. Tekanan tersebut, menurut dia, dapat menjadi bagian dari upaya melemahkan kemampuan pemerintahan Palestina dalam mengelola kehidupan masyarakat sekaligus menghadapi kebijakan Israel di Tepi Barat.
Hingga kini, Israel belum secara resmi menetapkan penghapusan Otoritas Palestina sebagai kebijakan final. Abu Ghosh memperkirakan Israel justru akan mempertahankan lembaga tersebut dalam kondisi lemah, sehingga tetap menjalankan sejumlah fungsi terbatas tanpa memiliki kekuatan politik maupun kemampuan di lapangan untuk menghadapi tekanan Israel.
Ia menjelaskan, pembubaran Otoritas Palestina bukan perkara sederhana. Langkah itu akan membawa konsekuensi politik, ekonomi, hukum, dan diplomatik yang kompleks. Karena itu, meskipun ancaman dari para pejabat Israel semakin keras, penghapusan lembaga tersebut dalam waktu dekat tetap menghadapi berbagai kendala.
Meski demikian, Abu Ghosh meminta masyarakat internasional tidak menganggap enteng pernyataan pejabat Israel hanya karena rencana yang disampaikan tampak sulit dilaksanakan.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah tindakan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin atau sulit dipercaya kini telah berubah menjadi kebijakan yang benar-benar diterapkan di lapangan.
Menurut dia, dominasi kelompok sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan Israel turut memperluas cakupan kebijakan represif terhadap warga Palestina. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut terus bergerak melampaui batas-batas yang sebelumnya diperkirakan sulit dilanggar.
Abu Ghosh memperingatkan bahwa jika kecenderungan ini terus berlanjut, Tepi Barat berisiko menghadapi operasi pengusiran massal dan pembersihan etnis.
Baginya, bahaya ancaman Katz tidak hanya terletak pada kemungkinan pelaksanaannya secara langsung. Ancaman itu juga dapat menjadi pintu masuk bagi kebijakan yang dijalankan sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya mengubah kondisi di lapangan dan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka.
Sumber: Al Jazeera dan kantor berita.
