Pemerintah Spanyol kembali mengirim pesan keras kepada Israel. Menteri Ekonomi Carlos Cuerpo pada Selasa (22/9) mengumumkan paket kebijakan baru yang menargetkan pembatasan politik dan ekonomi terhadap Tel Aviv, sebagai isyarat tegas bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional tidak bisa lagi ditoleransi.
Cuerpo menegaskan bahwa Madrid akan memperkuat larangan ekspor dan impor senjata dengan Israel. Tak hanya itu, Spanyol juga akan melarang transit bahan bakar maupun material yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer melalui pelabuhan dan wilayahnya.
Lebih jauh, pemerintah Spanyol memutuskan untuk menghentikan impor produk dari permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki, langkah yang ditegaskan selaras dengan hukum internasional dan resolusi PBB.
Gelombang Tekanan di Eropa
Kebijakan ini muncul seiring meningkatnya desakan di Uni Eropa agar blok tersebut bersikap lebih keras terhadap agresi Israel di Gaza yang sudah berlangsung hampir dua tahun.
Sejumlah negara Eropa dalam beberapa pekan terakhir mengisyaratkan kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan maupun entitas Israel. Komisi Eropa bahkan sedang meninjau opsi penangguhan sebagian klausul dalam perjanjian dagang dengan Tel Aviv bila pelanggaran terus berlanjut.
Beberapa negara, termasuk Irlandia dan Belgia, secara terbuka mendukung peninjauan ulang menyeluruh atas hubungan dagang dengan Israel. Tekanan publik di berbagai ibu kota Eropa (terutama tuntutan untuk menghentikan ekspor senjata dan mengawasi pengiriman barang melalui pelabuhan Eropa) kian memperkuat urgensi langkah kolektif.
Dengan keputusan ini, Spanyol menempatkan dirinya di garis depan Eropa—negara yang berani mengaitkan kepentingan perdagangan dengan prinsip kemanusiaan.
Seruan Sánchez: “Sejarah Akan Menghukum yang Diam”
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, sehari sebelumnya, mengingatkan bahwa solusi dua negara tidak mungkin terwujud ketika salah satunya tengah menjadi korban genosida.
Berbicara dalam Konferensi Internasional Solusi Dua Negara di Markas PBB, Sánchez menegaskan: “Tidak ada alasan yang bisa membenarkan genosida Israel di Gaza. Tidak seorang pun bisa mengklaim tidak tahu, tidak melihat, atau tidak menyadarinya. Sejarah akan mengadili kita, dan vonisnya tak kenal ampun bagi mereka yang memilih bungkam.”
Sánchez menuduh Israel melakukan pemusnahan sistematis terhadap rakyat Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Ia menegaskan bahwa Palestina harus segera memperoleh keanggotaan penuh di PBB dan menikmati hak yang setara dengan bangsa lain.
“Spanyol tidak akan berdiam diri. Kami akan terus melangkah sampai genosida di Gaza benar-benar berhenti. Masih ada harapan untuk rakyat Palestina,” ujar Sánchez.
Gelombang Pengakuan Palestina
Spanyol sebelumnya telah mengakui Negara Palestina bersama Irlandia dan Norwegia pada Mei 2024. Kini langkah itu semakin meluas: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah mengikuti jejak tersebut. Bahkan, 11 negara lainnya mengumumkan pengakuan resmi pada Senin lalu dalam konferensi internasional di New York.
Dengan semakin banyak negara Eropa yang mengakui Palestina, langkah Madrid kali ini tidak sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah deklarasi moral: bahwa nilai kemanusiaan lebih utama daripada transaksi, dan bahwa diam berarti menjadi bagian dari kejahatan.
