JAKARTA- Tiga tahun setelah peristiwa Oktober 2023, sebagian perdebatan di media Israel mulai bergeser. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada bagaimana perang di Gaza dijalankan, kini pertanyaan yang mengemuka adalah seperti apa masa depan wilayah itu setelah genosida berakhir. Peta dan instrumen politik yang dibicarakan berubah, tetapi Gaza tetap menjadi pusat perebutan.
Pandangan yang berkembang pun beragam. Ada politisi yang terang-terangan menyerukan pengusiran seluruh warga Palestina, termasuk bayi yang baru lahir. Ada pula pihak yang ingin memanfaatkan sisa masa pemerintahan Donald Trump untuk membentuk tatanan politik dan keamanan baru. Sementara itu, kehancuran yang meluas membuat rekonstruksi Gaza menjadi persoalan yang tak bisa terus ditunda.
Mengusir warga, bahkan sejak bayi
Politisi sayap kanan ekstrem Israel, Moshe Feiglin, menyampaikan salah satu gagasan paling radikal dalam perdebatan tersebut. Dalam wawancara dengan saluran televisi i24NEWS, ia menyerukan agar seluruh warga Palestina di Gaza diusir tanpa pengecualian, termasuk bayi yang baru lahir.
Feiglin menolak memisahkan Hamas dari lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di wilayah itu. “Hamas adalah Gaza dan Gaza adalah Hamas,” ujarnya.
Ketika pembawa acara menanyakan apakah seruan tersebut juga mencakup bayi prematur, Feiglin menjawab, “Ya.”
Ia bahkan membandingkan gagasannya dengan pemboman kota-kota Jerman oleh Sekutu selama Perang Dunia II serta penggunaan dua bom atom di Jepang. Menurut Feiglin, warga Gaza seharusnya berterima kasih kepadanya karena ia tidak menyerukan perlakuan serupa terhadap mereka.
Ia juga menyebut Gaza sebagai “entitas Islam Nazi” dan menimpakan tanggung jawab kolektif kepada seluruh penduduk atas serangan 7 Oktober 2023.
Dua pembawa acara kemudian mempertanyakan pandangan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa menyalahkan seluruh penduduk atas tindakan kelompok tertentu merupakan bentuk hukuman kolektif yang dapat masuk kategori kejahatan perang.
Feiglin menolak keberatan itu. Ia bersikeras bahwa seruannya bukan kejahatan perang, melainkan “keadilan”. Ia bahkan menyebut pengusiran seluruh penduduk sebagai tindakan paling bermoral yang bisa dilakukan.
Ketika ditanya ke mana warga Palestina akan dipindahkan, Feiglin menyebut Inggris, Somaliland, dan sejumlah negara Arab. Namun, ia tidak menjelaskan apakah ada negara yang bersedia menerima mereka atau apakah rencana pemindahan itu memiliki pengaturan konkret. Ia hanya mengatakan bahwa perbatasan harus dibuka dan warga Palestina dibiarkan pergi.
Dua tahun untuk memanfaatkan Trump
Pandangan berbeda muncul dalam harian Israel Hayom. Kolumnis Amit Segal menyoroti masa depan Gaza dari sudut pandang waktu yang dimiliki Israel untuk mengamankan dukungan Washington.
Menurut Segal, Israel memiliki waktu sekitar dua tahun sebelum masa jabatan Trump berakhir. Ia memperingatkan bahwa jika seorang presiden dari Partai Demokrat menggantikan Trump, kebijakan Amerika Serikat bisa berubah. Washington berpotensi kembali mengakui negara Palestina, memberlakukan pembatasan terhadap permukiman Israel, serta menjatuhkan sanksi kepada sejumlah tokoh sayap kanan Israel.
Jika Feiglin membayangkan Gaza tanpa warga Palestina, Israel Hayom melihat masa depan wilayah itu melalui jendela politik di Washington yang semakin sempit.
Bagi Segal, Gaza akan menjadi persoalan utama dalam fase berikutnya. Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengelola wilayah tersebut setelah perang, melainkan bagaimana Israel dapat mengukuhkan pengaturan politik dan keamanan baru selagi pemerintahan Amerika Serikat masih sejalan dengan pemerintah Israel.
Namun, rencana itu menghadapi hambatan di dalam negeri sendiri. Segal menulis bahwa pemerintah Amerika Serikat semakin khawatir terhadap cara Israel menangani persoalan Gaza. Pada saat bersamaan, dorongan untuk menjalankan rencana tersebut muncul ketika musim pemilihan mulai berlangsung, sehingga setiap keputusan atau kompromi mengenai Gaza berpotensi menjadi bahan pertarungan antara pemerintah dan oposisi.
Segal mengutip seorang pejabat senior Israel yang memperingatkan bahwa memaksakan pelaksanaan rencana sekarang justru bisa menggagalkannya. Kelompok sayap kanan akan menyerang kebijakan tersebut, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemungkinan terpaksa mundur dari rencana itu. Di sisi lain, oposisi juga tidak siap menanggung biaya politik untuk mendukungnya.
Karena itu, Segal menilai Israel memiliki tenggat yang terbatas. Menurut dia, sekitar dua tahun ke depan mungkin menjadi kesempatan terakhir Israel memiliki “sahabat besar” di Gedung Putih. Waktu tersebut, dalam pandangannya, perlu digunakan untuk mengukuhkan fakta-fakta baru di lapangan, bukan dihabiskan dalam rangkaian pemilihan yang terus berulang.
Rekonstruksi Gaza senilai US$ 71,4 miliar
Sementara itu, harian Haaretz membahas masa depan Gaza dari sudut pandang ekonomi dan rekonstruksi. Kolumnis David Rosenberg mengulas kembali pendekatan Israel pada masa lalu yang bertumpu pada asumsi bahwa perbaikan kondisi ekonomi Gaza dapat mendorong Hamas memilih stabilitas daripada eskalasi konflik.
Pendekatan tersebut, tulis Rosenberg, menjadi salah satu alasan Israel mengizinkan masuknya dana dari Qatar, menambah jumlah warga Palestina yang diizinkan bekerja di Israel, serta memperluas ekspor dari Gaza.
Namun, Israel kemudian memilih pendekatan militer yang lebih keras. Israel meninggalkan gagasan mengelola konflik atau meredamnya melalui instrumen ekonomi dan politik.
Tiga tahun setelah perang dimulai, skala kehancuran menunjukkan betapa beratnya pekerjaan pemulihan yang menanti. Mengutip Bank Dunia, Haaretz melaporkan bahwa perekonomian Gaza menyusut hingga sekitar 18 persen dari ukuran sebelum perang. Sebanyak 92 persen tempat usaha mengalami kerusakan atau kehancuran, sedangkan lebih dari 1,2 juta warga Palestina kehilangan rumah mereka.
Lembaga-lembaga internasional memperkirakan biaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai US$ 71,4 miliar.
Di sisi lain, pemerintahan Trump masih menempatkan investasi dan pembangunan kembali sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas. Pendekatannya juga berubah. Gagasan awal tentang “Riviera Gaza”, yang membayangkan wilayah itu tanpa penduduk Palestina, bergeser menjadi rencana yang mendorong warga tetap tinggal dan ikut membangun kembali tempat tinggal mereka.
Meski demikian, kondisi di lapangan membatasi berbagai skenario tersebut. Menurut Haaretz, hanya sekitar 100 ribu orang dari total 2,2 juta warga Palestina yang meninggalkan Gaza selama tiga tahun perang. Tidak ada negara yang menunjukkan kesiapan untuk menerima mereka dalam jumlah besar.
Pada saat yang sama, lebih dari dua juta orang masih bertahan di kamp-kamp pengungsian dan tenda dengan mengandalkan bantuan kemanusiaan. Situasi semacam ini tidak mungkin dipertahankan sebagai keadaan permanen.
Rosenberg menyimpulkan bahwa rekonstruksi Gaza pada akhirnya akan dimulai, terlepas dari perdebatan mengenai apakah pendekatan ekonomi dapat menciptakan stabilitas. Persoalan berikutnya adalah siapa yang akan mengendalikan proses pembangunan, bagaimana rekonstruksi dijalankan, serta pengaturan politik dan keamanan apa yang akan menyertainya.
Dengan demikian, perdebatan di Israel tentang masa depan Gaza bergerak di antara tiga kepentingan: pengusiran warga Palestina, pemanfaatan waktu untuk mengunci dukungan Amerika Serikat, dan rekonstruksi wilayah yang hancur. Ketiganya menawarkan gambaran masa depan yang berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa nasib Gaza masih diperlakukan sebagai bagian dari pertarungan politik dan strategis Israel.
Sumber: Media Israel
