GAZA – Sebuah pergeseran radikal tengah terjadi dalam doktrin keamanan Israel di Jalur Gaza. Tel Aviv tak lagi memandang garis pembatas wilayah sebagai tahapan untuk angkat kaki dari tanah Palestina sesuai kesepakatan diplomasi. Sebaliknya, garis-garis itu kini disulap menjadi basis peluncuran operasi militer baru guna memaksakan status quo di lapangan.
Peta permainan instabilitas ini dibongkar oleh pakar militer dan strategis, Brigadir Jenderal Hassan Jouni. Dalam analisisnya, Jouni membeberkan bagaimana militer Israel memanipulasi kesepakatan teknis dengan faksi perlawanan menjadi instrumen pencaplokan tanah yang sistematis.
“Apa yang selama ini dikenal sebagai ‘Garis Kuning’ pada awalnya adalah batas penarikan mundur pasukan yang disepakati dengan Hamas. Jalur ini harusnya jadi fase transisi; Israel mundur dari wilayah tertentu secara bertahap seiring berjalannya proses pertukaran tawanan,” ujar Jouni.
Namun, cetak biru di atas meja runding itu robek di lapangan. Garis Kuning yang semula menjadi simbol langkah mundur, kini justru dijadikan titik loncat bagi militer Israel untuk merangsek maju menguasai wilayah baru yang mereka sebut sebagai ‘Garis Oranye’.
Antara Garis Kuning dan Garis Oranye inilah, sebuah zona operasi keamanan baru sengaja diciptakan oleh Tel Aviv. Menurut Jouni, ini adalah bukti nyata runtuhnya niat baik Israel dalam menghormati perjanjian internasional.
Strategi ‘Mengunyah’ Tanah dan Mengunci Urat Nadi
Perubahan ini menandai peralihan drastis dari konsep “penarikan bertahap” menjadi kebijakan “mengunyah tanah” sedikit demi sedikit. Zona baru di antara kedua garis warna tersebut kini diubah menjadi ruang manuver militer yang bergerak dinamis dan agresif, bukan lagi wilayah persiapan evakuasi pasukan seperti yang tertuang dalam nota kesepahaman terdahulu.
Target dari perluasan zona keamanan ini bukan tanpa motif strategis. Jouni menunjukkan bahwa militer Israel sengaja mengincar Jalan Salahuddin—sebuah urat nadi logistik paling vital yang membentang dan menghubungkan wilayah utara dengan selatan Jalur Gaza. Dengan menguasai jalur ini, Israel memegang kendali penuh atas hidup dan mati pergerakan warga sipil di dalam kantong tersebut.
Ironisnya, kalkulasi militer Israel ini secara total menutup mata dari sisi kemanusiaan. Ada lebih dari dua juta nyawa warga Palestina yang kini berdesakan secara tidak manusiawi di ruang sempit yang hanya mencakup 30 persen dari total luas wilayah Gaza.
“Israel memperlakukan Gaza murni sebagai peta operasi keamanan, seolah-olah di sana tidak ada manusia yang tinggal,” kritik Jouni tajam.
Memanfaatkan Celah Dunia yang Lengah
Eskalasi di lapangan yang diwarnai serangan udara berkelanjutan, operasi pembunuhan bertarget, dan perluasan wilayah pendudukan ini dinilai memanfaatkan momentum geopolitik kawasan yang sedang terdistraksi. Israel tahu betul bahwa fokus komunitas internasional saat ini sedang terisap oleh isu ketegangan dengan Iran, konflik di Selat Hormuz, serta berbagai diplomasi regional lainnya. Celah kelengahan global inilah yang dimanfaatkan Tel Aviv untuk mendikte aturan main baru di Gaza tanpa perlu takut pada tekanan dunia luar.
Manuver di lapangan ini juga berkelindan erat dengan urusan domestik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Klaim sepihak Netanyahu yang menyatakan Israel telah menguasai hampir 60 persen wilayah Gaza dinilai sebagai upaya putus asa untuk “menjual” narasi kemenangan kepada publik dalam negeri.
Sebab, di dalam negeri sendiri, Netanyahu tengah dihujani kritik tajam akibat hasil konfrontasi dengan Iran yang dinilai mengecewakan, belum lagi tekanan keamanan yang tak kunjung reda di perbatasan Lebanon.
Secara teknis, Israel menerapkan taktik dinamis di area antara Garis Kuning dan Oranye ini. Mereka tidak membangun pos militer permanen yang rawan menjadi sasaran empuk perlawanan, melainkan menerapkan pola serang-kembali (hit-and-run) secara konstan. Kondisi ini berbeda dengan wilayah di belakang Garis Kuning, di mana pasukan Israel berjaga secara statis menunggu perintah fase penarikan mundur berikutnya menuju ‘Garis Merah’.
Lalu, di mana letak sumbat utama kemacetan diplomasi saat ini? Jouni menunjuk isu demiliterisasi atau pelucutan senjata Hamas sebagai batu sandungan terbesar.
Faksi perlawanan Palestina tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai persenjataan hanya akan dibuka jika tahap pertama perjanjian perdamaian telah diimplementasikan secara utuh di lapangan. Di sisi lain, Israel berkukuh menuntut pelucutan senjata sebagai syarat mutlak sebelum aturan lainnya dijalankan. Selama ego militeristik ini terus dipelihara oleh Tel Aviv, garis-garis warna di peta Gaza akan terus memakan korban jiwa warga sipil yang tak berdosa.
Sumber: Al-Jazeera
