GAZA — Setahun setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku, warga Palestina di Jalur Gaza masih hidup dalam kondisi yang jauh dari aman. Serangan Israel terus berulang, bantuan kemanusiaan dan bahan bakar dibatasi, sementara upaya mencari orang-orang yang hilang serta memperbaiki infrastruktur yang hancur belum berjalan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan yang semula diharapkan menghentikan genosida, mengakhiri jatuhnya korban, membuka akses bantuan, dan menjadi awal rekonstruksi belum membawa perubahan berarti. Sekitar 1,5 juta warga Palestina masih menghadapi kondisi pengungsian yang berat. Tenda-tenda dan tempat penampungan terus rusak, sementara krisis pangan dan obat-obatan kian menekan kehidupan sehari-hari.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 setelah berminggu-minggu perundingan tidak langsung yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Turki, dengan dukungan Amerika Serikat.
Kesepakatan itu mencakup penghentian operasi militer, penarikan pasukan penjajah Israel ke garis yang disepakati, pembukaan perlintasan, pertukaran tawanan dan jenazah, serta izin masuk bagi bantuan kemanusiaan dan alat berat untuk mendukung pemulihan dan rekonstruksi.
Namun, data Kantor Media Pemerintah Gaza menunjukkan kesenjangan besar antara ketentuan yang disepakati dan kenyataan di lapangan. Serangan masih berlangsung, kendali militer Israel meluas, dan kebutuhan dasar penduduk belum terpenuhi.
Lebih dari 5.300 pelanggaran, ribuan warga menjadi korban
Dalam laporan tahun pertamanya, Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat sedikitnya 5.304 pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Angka itu setara dengan hampir 15 pelanggaran setiap hari. Bentuknya meliputi penembakan artileri, serangan langsung menggunakan pesawat nirawak, serta penghancuran bangunan dan kawasan permukiman.
Akibat rangkaian pelanggaran tersebut, sebanyak 1.471 warga Palestina syahid dan 5.189 lainnya terluka. Pasukan Israel juga menangkap lebih dari 200 warga di sekitar wilayah yang dikenal sebagai Garis Kuning. Sementara itu, kendali militer Israel dilaporkan telah meluas hingga mencakup sekitar 65 persen wilayah Jalur Gaza, melampaui pengaturan yang ditetapkan dalam kesepakatan.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata belum menjamin keselamatan warga. Sejumlah wilayah masih terkepung atau berada di bawah pembatasan militer yang menghambat pergerakan penduduk, termasuk akses mereka ke tanah dan rumah yang ditinggalkan.
Bantuan yang masuk jauh di bawah kesepakatan
Dalam aspek kemanusiaan, kesepakatan menetapkan bahwa sedikitnya 600 truk bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Truk-truk itu membawa bantuan kemanusiaan, pasokan medis, barang komersial, bahan bakar, dan gas untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk serta mendukung pemulihan.
Namun, data Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat hanya 74.506 truk yang masuk selama setahun. Rata-ratanya sekitar 223 truk per hari, atau hanya 34,4 persen dari jumlah yang disepakati.
Kesenjangan tersebut terjadi di tengah penutupan atau pembatasan operasional perlintasan, hambatan terhadap masuknya truk komersial dan bantuan kemanusiaan, serta larangan atas lebih dari 400 jenis barang kebutuhan dasar. Barang-barang yang dibatasi itu mencakup produk kesehatan, perlengkapan energi, dan generator listrik.
Dampaknya tidak hanya dirasakan di pasar. Lembaga kemanusiaan juga kesulitan memperluas bantuan ketika kebutuhan warga terus meningkat akibat kehancuran tempat tinggal, pengungsian, dan hilangnya sumber pendapatan.
Kekurangan pasokan turut menekan rumah sakit, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, dan sistem sanitasi. Semua layanan tersebut membutuhkan bahan bakar, suku cadang, serta peralatan untuk memulihkan kemampuan operasionalnya. Tanpa pasokan yang memadai, upaya mengembalikan layanan dasar akan terus terhambat.
Pasien tertahan, akses keluar-masuk belum memadai
Kesepakatan gencatan senjata juga mengatur pembukaan perlintasan perbatasan, termasuk Rafah, untuk memudahkan perjalanan warga Palestina. Perhatian khusus diberikan kepada pasien, korban luka, mahasiswa, dan pemegang izin tinggal di luar Gaza. Kesepakatan itu juga menjamin hak mereka untuk kembali ke wilayah tersebut.
Kenyataannya, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hanya 13.785 orang yang berhasil bepergian dan kembali. Tingkat pelaksanaannya diperkirakan baru mencapai sekitar 39 persen. Ribuan pasien dan korban luka masih tidak dapat meninggalkan Gaza untuk memperoleh perawatan medis di luar wilayah itu.
Hambatan tersebut memperburuk kondisi pasien yang membutuhkan tindakan medis khusus yang tidak tersedia di Gaza. Kerusakan rumah sakit, keterbatasan obat-obatan, dan minimnya perlengkapan medis semakin mempersempit pilihan pengobatan bagi mereka.
Pembukaan perlintasan karena itu bukan sekadar persoalan mobilitas. Bagi pasien dan korban luka, akses tersebut menyangkut kesempatan memperoleh perawatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Penundaan juga menghambat perjalanan mahasiswa, memisahkan keluarga, dan membatasi penanganan kasus-kasus kemanusiaan yang membutuhkan perawatan atau tempat tinggal di luar Gaza.
Ribuan orang hilang masih tertimbun reruntuhan
Kesepakatan itu turut membuka jalan bagi masuknya alat berat dan peralatan khusus untuk tim Pertahanan Sipil serta pemerintah kota. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk menyingkirkan puing-puing, mengevakuasi jenazah, membuka kembali jalan, dan memperbaiki jaringan air serta listrik.
Namun, larangan masuknya peralatan dan suku cadang membuat pekerjaan penyelamatan dan pembersihan reruntuhan terus menghadapi kendala.
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan lebih dari 8.500 orang masih hilang di bawah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur. Tim penyelamat belum mampu menjangkau dan mengevakuasi mereka karena kekurangan peralatan serta sarana yang diperlukan.
Masalah ini bukan sekadar soal lambatnya pembersihan puing. Ribuan keluarga masih menunggu kepastian tentang nasib anggota keluarga mereka. Tanpa peralatan yang memadai, proses pencarian korban, pembukaan jalan, penanganan bangunan yang terancam runtuh, dan pemulihan fasilitas umum ikut tertunda.
Reruntuhan yang belum ditangani juga membahayakan warga yang kembali ke lingkungan tempat tinggal mereka atau bertahan di sekitar bangunan rusak. Keterbatasan peralatan untuk memeriksa, memperkuat, dan merobohkan bangunan secara aman membuat risiko tersebut semakin sulit dikendalikan.
Tenda rusak, musim dingin memperberat penderitaan
Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza masih menghadapi dampak kehancuran luas dan merosotnya layanan dasar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta orang mengungsi di pusat penampungan dan tenda dengan perlindungan serta kondisi hidup yang jauh dari memadai.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sekitar 162 ribu tenda telah rusak dan tidak layak digunakan. Tingkat kerusakannya dilaporkan telah melampaui 60 persen. Situasi ini kian mengkhawatirkan menjelang musim dingin, ketika hujan, udara dingin, dan angin mengancam keluarga yang kehilangan rumah.
Anak-anak, lansia, dan orang sakit menjadi kelompok yang paling rentan. Persediaan selimut, pakaian, dan bahan untuk membangun tempat berlindung masih terbatas. Banyak keluarga juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganti tenda yang sudah rusak.
Krisis tempat tinggal berjalan beriringan dengan kelangkaan pangan. Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut sekitar 95 persen penduduk bergantung sepenuhnya pada dapur umum dan bantuan kemanusiaan yang terbatas. Lebih dari 200 ribu keluarga, menurut laporan tersebut yang mengutip organisasi internasional, setiap hari mencari setidaknya satu kali makanan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka.
Ketergantungan itu mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan penduduk dan bantuan yang tersedia. Kesempatan kerja dan kegiatan produksi masih terbatas akibat kehancuran fasilitas ekonomi, terputusnya rantai pasokan, serta pembatasan masuknya bahan baku dan peralatan.
Bagi keluarga yang kehilangan rumah dan sumber penghasilan, bantuan pangan yang terbatas tidak cukup untuk memulihkan kehidupan. Mereka masih membutuhkan tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, air bersih, dan kesempatan untuk kembali bekerja.
Setahun berlalu, pemulihan Gaza masih tertahan
Setahun setelah gencatan senjata berlaku, berbagai persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan melalui kesepakatan itu masih menggantung. Penghentian serangan, penarikan pasukan, pembukaan perlintasan, pemenuhan bantuan kemanusiaan, serta izin masuk bagi peralatan penyelamatan dan rekonstruksi belum terlaksana sebagaimana diharapkan.
Data yang diumumkan Kantor Media Pemerintah Gaza menunjukkan bahwa pelanggaran berulang dan pembatasan terhadap bantuan, mobilitas penduduk, serta masuknya peralatan telah mempertahankan krisis berlapis di wilayah tersebut. Korban jiwa, pengungsian, kelaparan, kemerosotan layanan publik, dan kehancuran infrastruktur terus saling memperparah.
Warga Palestina menunggu agar kesepakatan itu diwujudkan dalam tindakan nyata yang menjamin keselamatan, hak atas tempat tinggal, akses pengobatan, dan kehidupan yang layak. Namun, setelah satu tahun, ratusan ribu orang belum dapat memulihkan kehidupan mereka atau kembali ke rumah. Para pengungsi masih bertahan dalam kondisi sulit, sementara keluarga orang-orang hilang terus menunggu kepastian tentang nasib kerabat mereka.
Penanganan krisis ini bergantung pada penghentian serangan, pelaksanaan komitmen pembukaan perlintasan, kelancaran masuknya bantuan dan peralatan, serta penghapusan hambatan terhadap operasi penyelamatan dan rekonstruksi. Tanpa langkah-langkah tersebut, gencatan senjata akan tetap jauh dari tujuan utamanya: melindungi warga sipil dan memastikan kebutuhan dasar menjangkau seluruh wilayah Gaza.
Sumber: Pusat Informasi Palestina (Palinfo), 10 Oktober 2026.
