Spirit of Aqsa,Palestina– Israel berencana menambah utang sekitar US$60 miliar atau sekitar Rp939 triliun, menunda perekrutan pegawai pemerintah, serta menaikkan pajak tahun ini.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan belanja pertahanan.
“Kami memperkirakan akan ada peningkatan belanja pertahanan di Israel pada tahun-tahun mendatang,” kata Yali Rothenberg, akuntan jenderal Kementerian Keuangan Israel, dalam wawancara dengan Financial Times, dikutip Senin (26/2/2024).
“Inilah sebabnya kami mengambil langkah fiskal sekarang,” tambahnya. Israel berencana meningkatkan belanja pertahanan tahun ini sebesar 55 miliar shekel (Rp236 triliun). Ini peningkatan sebesar 85% dari anggaran pertahanan sebelum perang.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Israel menyebut kenaikan ini akan mendorong belanja pertahanan menjadi sekitar 20% dari anggaran tahun 2024, naik dari 13,5% sebelum perang. Rancangan anggaran tahun 2024 sedang ditinjau oleh komite di Knesset dan diharapkan disahkan bulan depan.
Rothenberg juga menyebut bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli dari luar pemerintah telah dibentuk untuk memberi nasihat mengenai belanja pertahanan di masa depan.
Pendapatan Israel pada tahun 2023 mencapai 12 miliar shekel (Rp51,6 triliun) di bawah perkiraan, sementara pemerintah meningkatkan pengeluaran sekitar 26 miliar shekel (Rp111,9 triliun) karena perang.
Dana tersebut termasuk tambahan US$4,7 miliar (Rp73,5 triliun) untuk pertahanan. Ini muncul setelah Kemenkeu Israel mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan pemerintah beroperasi di luar anggaran segera setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan pembukuan, lembaga itu juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai dari 17% menjadi 18% pada tahun 2025 mendatang. Sementara tahun ini dan tahun depan Kemenkeu Israel akan menaikkan pajak seperti pajak rokok dan perbankan, serta menunda perekrutan pegawai pemerintah dan kenaikan upah di sektor publik.
Kenaikan Rasio Utang Israel
Sementara itu, konflik Israel dengan Hamas selama lebih dari empat bulan telah menimbulkan dampak buruk pada perekonomian Israel. Di mana ekonomi menyusut hampir 20% secara tahunan pada kuartal terakhir tahun 2023.
Bulan lalu, gubernur bank sentral Israel mendesak pemerintah untuk segera membatasi pengeluaran. Ia memperingatkan bahwa “kredibilitas” pasar bergantung pada penyesuaian anggaran, termasuk pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan.
Israel memperkirakan defisit anggaran sebesar 6,6% produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Di mana pemerintah juga memperkirakan bahwa pertumbuhan akan turun dari 2% pada tahun 2023 menjadi 1,6% tahun ini.
Setelah perang pecah, negara ini meminjam sekitar 81 miliar shekel, sehingga mendorong rasio utang terhadap PDB menjadi sekitar 62%. Ini merupakan level tertinggi dalam delapan tahun terakhir.
Kementerian memperkirakan rasio tersebut akan meningkat sebesar lima atau enam poin persentase pada tahun ini karena pihaknya berupaya memanfaatkan pasar domestik dan internasional untuk mengumpulkan sekitar 250 miliar shekel. Namun, mereka memperkirakan rasio utang terhadap PDB akan tetap di bawah 70%.
Moody’s bulan ini menurunkan peringkat kedaulatan Israel dari A1 menjadi A2 akibat kekhawatiran mengenai perang di Gaza, durasinya yang tidak terbatas, dan dampaknya yang lebih luas terhadap perekonomian.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menurunkan prospek utang Israel menjadi negatif karena risiko penyebaran konflik ke wilayah utara negara tersebut.
