Pimpinan Hamas, Osama Hamdan, memperingatkan kembalinya agenda pemindahan paksa rakyat Palestina melalui jalur baru, salah satunya dengan wacana pengakuan Israel terhadap wilayah yang disebut “Somaliland”. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari proyek besar Israel untuk mengosongkan tanah Palestina dari penduduk aslinya, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat.
Dalam pernyataannya pada program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, Hamdan menegaskan bahwa narasi Israel terkait data demografis atau jajak pendapat mengenai keinginan warga Gaza untuk meninggalkan wilayahnya tidak mencerminkan kenyataan. “Tidak ada satu pun rakyat Palestina yang ingin meninggalkan tanahnya,” ujar Hamdan. Menurut dia, agresi, pengepungan, dan kehancuran tidak pernah membuat bangsa Palestina melepaskan tanah airnya.
Hamdan mencontohkan, puluhan ribu warga Palestina justru segera mendaftarkan diri untuk kembali ke Gaza begitu pendaftaran dibuka, meski kerusakan dan penderitaan masih meluas. Fakta itu, kata dia, menjadi bukti nyata kuatnya keterikatan rakyat Palestina pada tanah mereka. Ia menambahkan, wacana Somaliland juga berkaitan dengan upaya Israel mencari pijakan di kawasan Tanduk Afrika, menciptakan krisis regional, sekaligus membuka ruang alternatif bagi proyek pemindahan paksa.
Ia menyebut Hamas telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak Arab, Islam, dan Afrika untuk menyampaikan sikap nasional Palestina yang menolak segala bentuk pemindahan paksa. Hamdan memperingatkan agar pihak mana pun tidak terjerumus dalam apa yang ia sebut sebagai “kejahatan baru” terhadap rakyat Palestina. “Keteguhan rakyat Palestina dan tekad mereka untuk tetap tinggal akan menggagalkan rencana ini, sebagaimana gagalnya proyek-proyek sebelumnya,” ujarnya.
Terkait isu pelucutan senjata, Hamdan menepis pemberitaan media yang menyebut adanya tenggat waktu dari Amerika Serikat dan Israel kepada Hamas. Ia menegaskan, hingga kini tidak ada permintaan resmi, pemberitahuan, maupun pesan dari mediator atau pihak mana pun terkait hal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hamdan untuk merespons laporan media yang menyebut Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan waktu dua bulan kepada Hamas untuk melucuti senjata, hingga awal Maret mendatang. Menurut Hamdan, wacana pelucutan senjata hanyalah “lompatan di udara” dan upaya Amerika Serikat untuk mengalihkan perhatian dari inti persoalan.
Ia menegaskan, masalah utama justru terletak pada kegagalan Israel menjalankan komitmen tahap pertama kesepakatan yang telah diumumkan, termasuk masuknya bantuan kemanusiaan, pembukaan perlintasan, dan izin bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk beroperasi. “Hingga kini, Israel belum melaksanakan kewajiban dasarnya,” kata Hamdan.
Dalam isu tata kelola Gaza, Hamdan mengungkapkan bahwa faksi-faksi Palestina telah mencapai kesepakatan untuk membentuk komite pengelola Jalur Gaza, berdasarkan proposal Mesir yang disetujui dalam KTT Arab-Islam. Sejumlah nama telah dipilih dari sekitar 40 kandidat. Namun, implementasi kesepakatan itu masih tertahan akibat, menurut Hamdan, “keras kepala Israel” dan ketidakmampuan pemerintah AS menekan Tel Aviv. “Kini, bola ada di tangan pihak lain,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hamdan membantah adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh Hamas pasca-syahidnya Yahya Sinwar. Ia menjelaskan, Hamas saat ini dipimpin oleh sebuah dewan kolektif beranggotakan lima tokoh utama, diketuai Ketua Majelis Syura Muhammad Darwish, dengan anggota Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, Zaher Jabareen, dan Nizar Awadallah.
Menurut Hamdan, dewan tersebut telah memimpin Hamas selama setahun penuh masa perang hingga agresi berhenti, tanpa gangguan berarti. Ia menambahkan, sesuai aturan internal, Hamas tengah bersiap memilih kepemimpinan baru yang akan diumumkan pada waktunya.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
