Surat kabar Le Temps melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berhasil mengembalikan sayap kanan ekstrem ke dalam koalisinya dengan mengakhiri gencatan senjata di Gaza, kini terus melancarkan serangan langsung terhadap sistem peradilan dan keamanan negara tanpa memedulikan risiko pecahnya perang internal di Israel.
Dalam laporan yang ditulis oleh Aline Jaccottet, surat kabar tersebut menyoroti bahwa Israel, yang selama 77 tahun mengklaim sebagai negara Yahudi dan demokratis, kini berada di ambang menjadi negara otoriter. Netanyahu disebut telah menyerang lembaga keamanan dan sistem peradilan, mendorong ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu dan Minggu.
Mantan Ketua Mahkamah Agung Israel, Aharon Barak, memperingatkan bahwa “banyak garis merah telah dilanggar” dan menyatakan bahwa Israel kini menghadapi ancaman perang saudara. Ia menuduh Netanyahu, yang telah berkuasa selama hampir 20 tahun, melanggar berbagai norma demi mempertahankan posisinya dan menghindari tuntutan hukum. Saat ini, Netanyahu dikabarkan tengah menargetkan dua pilar utama negara: Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), Ronen Bar, serta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang berencana untuk ia pecat.
Menurut laporan tersebut, Netanyahu mengincar Ronen Bar karena ia sedang menyelidiki kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan pada 7 Oktober. Bar juga mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah terhadap Hamas. Sementara itu, Jaksa Agung Baharav-Miara, dengan dukungan Mahkamah Agung, menolak pemecatan Ronen Bar dan menuduh pemerintah berusaha menempatkan dirinya “di atas hukum.” Sebagai langkah awal untuk mencopotnya, kabinet Israel pada Minggu kemarin memberikan suara untuk menarik kepercayaan terhadapnya.
Pada Sabtu malam, Netanyahu menyatakan bahwa “Ronen Bar tidak akan tetap menjadi kepala Shin Bet, tidak akan ada perang saudara, dan Israel akan tetap menjadi negara demokratis.” Namun, tidak ada jaminan bahwa konflik tidak akan pecah di antara dua kubu yang selama ini hidup berdampingan atas nama takdir Yahudi bersama, yakni Israel sekuler dan Israel religius.
Surat kabar tersebut menyimpulkan bahwa setelah 7 Oktober, kelompok ekstremis semakin bersedia melakukan apa pun demi mempertahankan Netanyahu karena ia mendukung agenda mereka untuk memperluas pemukiman di Tepi Barat dan Gaza. Namun, langkah ini bisa menyebabkan perpecahan serius di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan Lebanon.
Oposisi yang Terkekang
Dalam laporan serupa, The Jerusalem Post menyoroti bahwa keputusan Israel untuk melanjutkan pertempuran sebelum mencapai kesepakatan pembebasan sandera menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ketegangan domestik. Oposisi dan keluarga sandera menganggap langkah ini sebagai “vonis mati” bagi orang-orang yang masih ditahan di Gaza.
Salah satu masalah besar dari keputusan ini, menurut surat kabar tersebut, adalah bahwa oposisi meyakini pemerintah hanya berusaha menenangkan pemimpin partai Religious Zionism, Bezalel Smotrich, dan pemimpin Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu dapat mempertahankan koalisi dan memastikan pengesahan anggaran negara untuk tahun 2025, yang dianggap kontroversial.
Isu lain yang memicu perpecahan adalah pembentukan komite penyelidikan pemerintah untuk menginvestigasi peristiwa 7 Oktober dan kebijakan yang menyebabkan tragedi tersebut. Netanyahu dan kabinetnya menentang pembentukan komite ini, yang anggotanya akan ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Yitzhak Amit—seorang tokoh yang ditolak legitimasinya oleh Netanyahu dan sekutunya sejak terpilih pada Februari lalu.
Surat kabar tersebut juga mengungkap meningkatnya kekhawatiran di kalangan oposisi bahwa Netanyahu mungkin akan mencoba menunda pemilu yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2026. Meskipun survei menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan saat ini, pemerintahan Netanyahu akan kehilangan mayoritasnya, oposisi tetap tidak berdaya untuk menggulingkannya.
