Rencana Presiden AS Donald Trump membentuk pasukan internasional untuk menjaga stabilitas di Gaza masih diselimuti ketidakjelasan. Ketidakpastian mandat, batas kewenangan, hingga tujuan akhir misi membuat banyak negara memilih menjaga jarak.
Pakar urusan Israel, Nihad Abu Ghosh, menilai gelombang penolakan itu bukan tanpa alasan. “Mandat dan ruang gerak pasukan ini belum jelas,” ujarnya. Sejumlah negara seperti Indonesia dan Pakistan disebut menunjukkan keberatan karena khawatir terlibat dalam misi yang tidak transparan arah politik dan militernya.
Media Israel menyebut empat negara (Kosovo, Albania, Yunani, dan Maroko) menyatakan kesiapan bergabung. Namun Abu Ghosh mengingatkan, negara-negara tersebut memiliki relasi kepentingan dengan Israel. Artinya, komposisi awal pasukan ini berpotensi tidak netral sejak awal.
Masalah mendasar lainnya adalah desakan Israel dan Amerika Serikat agar pasukan stabilisasi turut menjalankan agenda pelucutan senjata kelompok perlawanan di Gaza. Kelompok tersebut telah menegaskan menolak skenario itu dan akan menganggap kehadiran asing dengan mandat semacam itu sebagai bentuk pendudukan baru.
Trump sendiri sebelumnya menyatakan bahwa negara-negara peserta kesepakatan gencatan senjata akan “bekerja untuk melucuti Hamas”, jika tidak dilakukan secara sukarela. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa pasukan internasional tersebut akan menjalankan fungsi keamanan yang sejatinya menguntungkan Israel.
Bayang-Bayang Pangkalan Militer
Di tengah polemik itu, The Guardian melaporkan dokumen yang menunjukkan pemerintahan Trump merencanakan pembangunan pangkalan militer di Gaza untuk sekitar 5.000 tentara multinasional. Jika laporan ini akurat, maka narasi “stabilisasi” tak lagi sekadar pengamanan sementara, melainkan membuka pintu bagi kehadiran militer jangka panjang.
Trump membentuk “Dewan Perdamaian” pada 16 Januari untuk mengawal rencana penghentian perang. Skema tersebut kemudian diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025, yang mengatur fase pascaperang Gaza.
Gedung Putih menyebut 20 negara akan menghadiri pertemuan perdana dewan di Washington. Kantor berita Associated Press mengutip pejabat tinggi AS yang menyatakan lebih dari 40 negara akan mengirim delegasi. Namun Abu Ghosh menilai forum itu lebih menyerupai panggung politik ketimbang mekanisme yang menawarkan solusi konkret bagi warga Gaza.
Ia menyoroti janji-janji Trump sebelumnya yang tak terealisasi, serta keraguan negara-negara donor untuk menggelontorkan dana selama Israel masih bercokol di wilayah tersebut. Menurutnya, upaya penggalangan miliaran dolar untuk rekonstruksi berpotensi hanya memperkuat proyek-proyek di wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel, yang disebutnya terus melakukan penghancuran bahkan setelah gencatan senjata berlaku.
Dari 18 negara Amerika Latin yang dikenal mendukung Palestina, hanya Argentina dan Paraguay yang disebut akan hadir. Di Eropa Barat, partisipasi disebut terbatas pada Hungaria dan Yunani. Sejumlah negara Eropa Tengah dikabarkan khawatir terhadap potensi marginalisasi peran PBB dalam skema baru ini. Sementara negara-negara Arab dan Islam, menurut Abu Ghosh, kemungkinan hadir dengan posisi sebagai mediator dan pelindung kepentingan rakyat Palestina.
Di atas kertas, Dewan Perdamaian akan mengelola masa transisi, mengoordinasikan rekonstruksi, dan mengatur keamanan sementara melalui pasukan internasional. Namun di lapangan, pertanyaan yang belum terjawab tetap menggantung: apakah pasukan ini benar-benar untuk stabilitas, atau menjadi instrumen baru dalam peta kekuasaan pascaperang di Gaza.
Sumber: Al Jazeera
