Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Mohammed Nazzal, menilai mandat Dewan Perdamaian Global terkait Gaza hingga kini masih kabur dan belum menunjukkan arah yang tegas. Ia menegaskan, forum tersebut semestinya menjalankan tanggung jawabnya dengan memaksa Israel mematuhi kewajiban yang jelas untuk mengeksekusi penuh kesepakatan gencatan senjata.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Nazzal menyatakan Dewan Perdamaian kini diuji: apakah mampu menghadirkan komitmen yang nyata dan terukur bagi Gaza, bukan sekadar pernyataan normatif. Setelah lebih dari dua tahun krisis beruntun dan bencana kemanusiaan yang terus memburuk, publik Gaza, kata dia, membutuhkan perubahan konkret di lapangan, bukan janji yang berulang.
Ia juga menegaskan bahwa bahasa ancaman tidak akan membuat Hamas mundur. Seluruh isu, tegasnya, harus dibawa ke meja perundingan. Hamas tidak akan menerima tekanan atau dikte politik dalam bentuk apa pun. Menurutnya, Israel justru berupaya mencapai targetnya dengan menekan pihak lain, alih-alih menjalankan kewajiban secara langsung sesuai kesepakatan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah digelarnya pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington. Dalam forum tersebut, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menegaskan komitmen menjadikan Gaza “tempat yang lebih baik” dan memperbaiki tata kelola di wilayah itu, sekaligus mengumumkan alokasi 10 miliar dolar AS melalui Dewan Perdamaian.
Rafah, Ujian Kemanusiaan
Secara kemanusiaan, Nazzal menekankan bahwa pembukaan penuh Perlintasan Rafah adalah prioritas mendesak. Ia menilai langkah-langkah yang berjalan saat ini masih sangat terbatas dan lambat. Dewan Perdamaian, menurutnya, harus menekan Israel agar mengizinkan Komite Administrasi Gaza masuk tanpa hambatan dan menjalankan tugasnya secara efektif.
Ia menyoroti bahwa jumlah orang dan bantuan yang diizinkan melintas masih minim, jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Rekonstruksi, lanjutnya, membutuhkan visi menyeluruh dan terintegrasi, termasuk jaminan implementasi rencana kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur yang luluh lantak.
Menurut Nazzal, absennya perundingan serius atas isu-isu krusial hanya akan memperumit situasi dan menunda hasil yang diharapkan. Setiap penundaan berarti memperpanjang penderitaan warga sipil yang hidup di bawah blokade dan bayang-bayang agresi.
Kekuatan Internasional dan Batas Kedaulatan
Ia juga menyinggung pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional. Sejumlah keberatan terhadap mekanisme dan mandat pasukan tersebut, kata Nazzal, justru menjadi dilema bagi pemerintahan AS dan Israel. Namun, ia menegaskan bahwa negara-negara yang terlibat menolak menjadikan pasukan itu sebagai alat untuk memaksakan kehendak Israel atas Gaza.
Komitmen negara-negara peserta terhadap pasukan internasional, lanjutnya, harus berada dalam koridor penjagaan perdamaian, bukan intervensi terhadap kedaulatan Palestina. Dewan Perdamaian diminta fokus pada solusi praktis dan dukungan konkret bagi warga Gaza, bukan terjebak dalam tarik-menarik politik dan panggung retorika.
Secara formal, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi fase transisi di Gaza, mengoordinasikan rekonstruksi dan bantuan internasional, menyediakan dukungan finansial, serta berkontribusi pada pengaturan keamanan sementara, termasuk penempatan pasukan stabilitas internasional. Forum itu juga diklaim menjadi bagian dari jalur politik yang lebih luas menuju perdamaian kawasan.
Namun bagi Hamas, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah Dewan Perdamaian akan menjadi instrumen pemulihan yang adil, atau hanya struktur baru dengan mandat yang menggantung di tengah krisis yang belum benar-benar dihentikan?
