Spirit of Aqsa- Majalah Israel “+972” melaporkan, serangan pada 7 Oktober lalu menyebabkan runtuhnya “kebijakan pemisahan” yang telah diterapkan Israel selama beberapa dekade terhadap Gaza. Hal ini disadari oleh anggota Dewan Kabinet Perang Benny Gantz dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sayap kanan ekstrem masih menolak untuk mengakuinya.
Dalam laporan yang ditulis oleh Meron Rapoport, majalah tersebut menjelaskan bahwa perselisihan di dalam pemerintah Israel mengenai “hari setelah” perang di Gaza sulit dipahami. Gantz membenarkan pengunduran dirinya dengan alasan bahwa Netanyahu telah menghalangi “kemenangan sejati” dengan gagal menyajikan rencana yang dapat diterapkan untuk mengelola Gaza setelah perang.
Gantz, yang bergabung dengan pemerintah dan Dewan Kabinet Perang setelah 7 Oktober 2023 sebagai menteri tanpa portofolio, terus mendesak Netanyahu untuk membuat rencana “hari setelah”. Namun, Perdana Menteri, yang memiliki kepentingan pribadi dan politik dalam memperpanjang perang, sejauh ini menolak memberikan usulan semacam itu, menolak kelanjutan negara “Hamasstan” dan menggantikannya dengan “Fatahstan” yang dikelola oleh Otoritas Palestina.
Perselisihan Lebih Dalam
Namun, Gantz sendiri tidak memiliki rencana yang dapat diterapkan. Usulannya untuk menggantikan Hamas dengan “mekanisme pemerintahan sipil internasional” yang melibatkan beberapa elemen Palestina sambil mempertahankan kontrol keamanan Israel menyeluruh, pada akhirnya bertemu dengan keinginan Netanyahu dan sekutunya dari sayap kanan untuk melanjutkan perang tanpa batas waktu, menurut penulis.
Bahkan, permintaan Gantz dan Gallant kepada Netanyahu untuk memprioritaskan kesepakatan dengan Hamas untuk memulangkan tahanan tidak bertahan dalam ujian -menurut penulis- karena setiap kesepakatan akan memerlukan penarikan Israel, yang akan mengembalikan pemerintahan Hamas atau Otoritas Palestina. Keduanya tidak dapat diterima oleh Gantz dan Gallant, maupun oleh Netanyahu dan sekutu sayap kanannya.
Perselisihan antara Gantz dan Netanyahu jauh lebih dalam daripada sekadar masalah “hari setelah” di Gaza. Masalahnya adalah para pemimpin Israel sekarang berada dalam kebuntuan akibat runtuhnya “kebijakan pemisahan” yang telah diterapkan Israel selama beberapa dekade. Mereka tidak lagi dapat mempertahankan ilusi bahwa Gaza terpisah dari Tepi Barat.
Rapoport menjelaskan bahwa perselisihan ini jauh lebih dalam dari masalah “hari setelah” di Gaza. Para pemimpin Israel sekarang berada dalam kebuntuan akibat runtuhnya “kebijakan pemisahan” yang telah diterapkan selama puluhan tahun. Mereka tidak lagi dapat mempertahankan ilusi bahwa Gaza terpisah dari Tepi Barat.
Kebijakan pemisahan ini dapat ditelusuri kembali ke awal 1990-an ketika pemerintah, di tengah intifada pertama dan Perang Teluk, mulai memberlakukan sistem izin yang membatasi perjalanan antara Tepi Barat dan Gaza. Pembatasan ini semakin diperketat selama intifada kedua dan mencapai puncaknya setelah “pemisahan” Israel dari Gaza pada tahun 2005 dan naiknya Hamas ke tampuk kekuasaan.
Netanyahu telah berupaya memperkuat kebijakan pemisahan ini, memperlebar jurang antara Gaza dan Tepi Barat dengan mengarahkan dana ke pemerintah Hamas di Gaza, dengan keyakinan bahwa pemisahan geografis dan politik akan membatasi kemungkinan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Kekosongan Strategis
Namun, Hamas menyatakan bahwa salah satu alasan serangan 7 Oktober 2023 adalah untuk menghancurkan ilusi bahwa Gaza adalah entitas yang terpisah, dan untuk mengembalikan Gaza serta seluruh masalah Palestina ke dalam sejarah. Dan mereka telah berhasil dalam hal ini, menurut penulis.
Namun, Israel terus menolak menyusun rencana komprehensif “hari setelah” karena hal itu akan memerlukan penanganan situasi Gaza dalam konteks konflik Israel-Palestina yang lebih luas. Diskusi semacam itu akan secara fundamental merusak kebijakan pemisahan yang telah diterapkan Israel dengan hati-hati.
Selama kekosongan kekuasaan di Gaza tetap ada, sayap kanan dapat mencapai tujuannya yaitu melanjutkan perang, mempertahankan Netanyahu di posisinya, menunda negosiasi perdamaian, dan kemungkinan “mengusir orang Palestina” dari Gaza, yang merupakan keinginan akhir Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, atau “pemusnahan total” pusat-pusat populasi di Gaza, yang merupakan tujuan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Namun, tampaknya militer telah lelah dengan kekosongan ini, tanpa prospek selain pertempuran tanpa akhir dan tanpa tujuan yang dapat dicapai, serta kelelahan di antara para tentara dan tentara cadangan, serta meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang memiliki hubungan erat dengan institusi pertahanan Israel.
Usulan Gallant dan Gantz mengenai pemerintahan Palestina tidak serius dan tidak akan diterima oleh lembaga Palestina, Arab, atau internasional yang dihormati. Namun, usulan tersebut cukup untuk menantang opsi Netanyahu, Smotrich, dan Ben Gvir mengenai pengabaian abadi terhadap Gaza, memicu kemarahan mereka, dan merusak stabilitas pemerintah.
Penguasaan Israel atas perlintasan Rafah telah merusak gagasan bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza. Gallant telah menyadari bahwa kontrol atas perlintasan ini dan Koridor Philadelphi telah membawa Israel lebih dekat ke pendirian pemerintahan militer di Gaza tanpa disadari dan tanpa pengakuan.
Penulis menyimpulkan bahwa usulan Gallant dan Gantz mengenai pemerintahan Palestina tidak serius dan tidak akan diterima oleh lembaga Palestina, Arab, atau internasional yang dihormati. Namun, usulan tersebut cukup untuk menantang opsi Netanyahu, Smotrich, dan Ben Gvir mengenai pengabaian abadi terhadap Gaza, memicu kemarahan mereka, dan merusak stabilitas pemerintah.
Pernyataan Gantz dan Gallant juga mencerminkan pengakuan yang tidak disadari bahwa Israel saat ini menghadapi dua kemungkinan: mengakui Gaza sebagai bagian integral dari entitas politik Palestina dan membentuk pemerintahan Palestina yang bersatu, atau perang yang tak berkesudahan. Sayap kanan berharap perang ini berakhir dengan pengusiran atau pemusnahan orang Palestina, tetapi kemungkinan besar akan berakhir seperti Perang Lebanon Pertama, yaitu penarikan Israel di bawah tekanan militer yang berkelanjutan.
